to English

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 129/KMK.04/2003

TENTANG
PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU
BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN
DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Lampiran

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR DAN PENGAWASANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

(1) Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan Pembebasan dan PPN dan PPnBM tidak dipungut.

(2) Terhadap barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian.

(3) Terhadap barang hasil olahan yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut dapat diberikan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

(4) Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke dalam negeri dengan membayar BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM.

Pasal 3

Pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Untuk mendapatkan NIPER, Perusahaan mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir DIPER sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

(3) Berdasarkan pengajuan DIPER, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian administratif dan penelitian lapangan terhadap kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(4) Hasil penelitian administratif dan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

(5) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan NIPER diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Berita Acara.

(6) Apabila dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut terhitung sejak NIPER diterbitkan perusahaan tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, NIPER dicabut.

(7) Terhadap perusahaan yang telah disetujui permohonan NIPER-nya, wajib memasang papan nama dengan tulisan :

(8) NIPER yang telah diterbitkan Bapeksta Keuangan/BINTEK Keuangan dinyatakan tetap berlaku sebagai NIPER yang dapat digunakan untuk mendapat Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB II
PEMBEBASAN DAN PPN DAN PPnBM TIDAK DIPUNGUT

Pasal 5

Untuk memperoleh Pembebasan dan PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Pasal 6

Permohonan diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diproses untuk disetujui atau ditolak oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 8

Dalam hal permohonan disetujui, pemohon wajib :

Pasal 9

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikembalikan selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disetujui.

Pasal 10

(1) Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pengimporan, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat diberikan pengecualian oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.

(2) Penyerahan ke Kawasan Berikat harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan sampai dengan tanggal pemasukan barang ke Kawasan Berikat.

(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang atas impornya wajib dibayar.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang mengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2 % (dua persen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulan selama-lamanya 24 (duapuluh empat) bulan :

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang mengenai PPN dan PPnBM ditambah denda sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB III
PENGEMBALIAN

Pasal 11

Pengembalian dapat diberikan kepada :

Pasal 12

Untuk memperoleh Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi :

Pasal 13

(1) Permohonan Pengembalian diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuknya.

(2) Permohonan diajukan dengan menggunakan Formulir B sebagaimana contoh dalam Lampiran X Keputusan Menteri Keuangan ini, dengan melampirkan:

Pasal 14

Permohonan diproses untuk disetujui atau ditolak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 15

Dalam hal permohonan disetujui, pemohon wajib menyimpan dan memelihara dokumen, buku-buku dan catatan secara rinc sehubungan dengan Pengembalian yang diterimanya selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

BAB IV
PENJUALAN KE DALAM NEGERI

Pasal 16

(1)Terhadap barang hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor dapat dijual ke dalam negeri setelah ada realisasi ekspor dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat, dengan ketentuan:

(2) Penjualan ke dalam negeri menggunakan Formulir A9 dan A10 sebagaimana contoh dalam Lampiran VIII dan IX Keputusan Menteri Keuangan ini, disertai:

Pasal 17

Atas penjualan ke dalam negeri yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan denda 100 % (seratus persen) dari BM dan/atau Cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 18

(1) Penjualan ke dalam negeri harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengimporan sampai dengan tanggal pemasukan barang ke dalam negeri, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat diberikan pengecualian oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang atas impornya wajib dibayar.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang mengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2 % (dua persen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulan selama-lamanya 24 (duapuluh empat) bulan :

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang mengenai PPN dan PPnBM ditambah denda sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pasal 19 Realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), adalah realisasi ekspor terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2003.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan cara audit terhadap perusahaan penerima Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Pasal 21

Pelaksanaan audit di bidang kepabeanan, cukai dan/atau perpajakan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku tentang pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan/atau cukai dan/atau perpajakan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Atas hasil produksi yang bahan bakunya mendapat Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang seharusnya diekspor atau harus ada di perusahaan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, penerima Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut wajib :

(2) Tata cara pembayaran BM dan/atau Cukai, dan denda serta pembayaran PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditetapkan bersama- sama maupun sendiri-sendiri oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 23

(1) Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor yang dijual di dalam negeri dikenakan :

(2) Atas penjualan di dalam negeri barang hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak dikenakan PPN dan/atau PPnBM.

(3) Terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dijual di dalam negeri dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat.

(4) Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor yang seharusnya ada di perusahaan, kecuali telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan selain dikenakan:

Pasal 24

(1) Terhadap barang ekspor yang pernah memperoleh Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang diimpor kembali, pada waktu pemasukannya wajib diserahkan jaminan sebesar pungutan BM dan/atau Cukai dengan harga dan tarif barang jadi disertai bukti ekspor berupa PEB dan LPBC/LHP kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan.

(2) Terhadap barang ekspor yang pernah memperoleh Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang diimpor kembali, pada waktu pemasukannya, PPN dan PPnBM wajib dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Barang ekspor yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak dapat diekspor kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dipungut BM dan/atau Cukai yang terutang sesuai tarif pada waktu impor bahan dan/atau barang.

Pasal 25

(1) Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak dapat dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat.

(2) Terhadap hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, barang jadi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang dimusnahkan tidak dipungut BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM.

(3) Permohonan pemusnahan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah pemohon.

(4) Hasil pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 26

Atas pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan pemusnahan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) dipertanggungjawabkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Formulir A5 dan A6 sebagaimana contoh dalam Lampiran XII dan XIII Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 27

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelebihan Pembebasan dan/atau kelebihan Pengembalian, maka atas kelebihan tersebut harus dikembalikan dan dikenakan sanksi 100% (seratus persen) ditambah bunga atas kelebihan Pembebasan dan/atau Pengembalian sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak :

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Terhadap semua keputusan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang diterbitkan oleh Kepala Bapeksta Keuangan/Kepala BINTEK Keuangan atau pejabat yang ditunjuknya yang masih berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku keputusan dimaksud.

(2) Hal-hal yang perlu diatur dalam rangka proses peralihan penyerahan wewenang dari Kepala BINTEK Keuangan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai diatur lebih lanjut antara Kepala BINTEK Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan berlandaskan Undang-undang Perpajakan, Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.

Pasal 30

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

Pasal 31

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2003
MENTERI KEUANGAN,
ttd,
BOEDIONO


Lampiran A :

Lampiran I Data Induk Perusahaan

Lampiran II Formulir-A1 (Permohonan Pembebasan Bahan Baku)

Lampiran IV Formulir-A3 (Laporan Ekspor Atas Barang dan/atau Bahan asal Impor)

Lampiran VI Formulir-A7 (Laporan Penyerahan Barang Hasil Produksi ke Kawasan Berikat)

Lampiran X Formulir-B (Permohonan Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai)

Lampiran XII Formulir-A5 (Laporan Pemusnahan/Penjualan waste/reject/sisa barang/bahan yang tidak dapat diekspor)

Lampiran B :

Lampiran III Formulir-A2 (Rencana Impor dan Ekspor dan Kebutuhan Barang dan/atau Bahan Baku Impor selama 12 Bulan)

Lampiran V Formulir-A4 (Laporan Ekspor atas Penggunaan Barang dan/atau Bahan asal Impor yang mendapat Pembebasan BM dan/atau Cukai serta PPn dan PPnBM tidak dipungut)

Lampiran VII Formulir-A8 (Laporan Penyerahan Barang Hasil Produksi atas Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor Ke Kawasan Berikat yang mendapat Pembebasan BM dan/atau Cukai serta PPn dan PPnBM tidak dipungut)

Lampiran XI Formulir-B3 (Keterkaitan antara Barang Ekspor/dimasukkan ke Kawasan Berikat/DPIL dengan Barang dan/atau Bahan asal Impor yang dipakai)

Lampiran XIII Formulir-A6 (Daftar Barang Reject/Waste/Sisa Barang dan/atau Bahan Impor yang dijual/dimusnahkan)