to English

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 88/PMK.04/2007

TENTANG
PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10A ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

BAB II
PEMBONGKARAN

Pasal 2

(1) Pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean wajib dilakukan:

(2) Dalam hal sarana pengangkut tidak dapat sandar langsung di dermaga, pembongkaran barang impor dari sarana pengangkut dapat dilakukan di luar pelabuhan (reede) ke sarana pengangkut laut lainnya, dan wajib dibawa ke kawasan pabean melalui jalur yang ditetapkan atau ke tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor yang mengawasi tempat tersebut.

(3) Pembongkaran barang impor di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal :

(4) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pengangkut menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya dan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran.

(5) Atas pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan pabean dan dibuatkan laporan mengenai pembongkaran.

Pasal 3

(1) Untuk melakukan pembongkaran barang impor di tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, pengangkut harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala kantor dapat memberikan persetujuan atau penolakan.

Pasal 4

(1) Pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan langsung ke sarana pengangkut tanpa terlebih dahulu dilakukan penimbunan di TPS yang berada di area pelabuhan.

(2) Pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

Pasal 5

Pembongkaran barang impor berupa barang cair, dapat dilakukan melalui jalur pipa yang dihubungkan dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut darat atau tempat penimbunan.

Pasal 6

Setelah selesai melakukan pembongkaran barang impor, pengangkut wajib :

Pasal 7

(1) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu, dan wajib :

(2) Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan pabean dan dibuatkan laporan.

BAB III
PENIMBUNAN

Pasal 8

(1) Penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dapat dilaksanakan di :

(2) Penimbunan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal :

(3) Atas penimbunan barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan pabean dan dibuatkan laporan penimbunan.

Pasal 9

(1) Untuk melakukan penimbunan barang impor di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, pengusaha tempat tersebut mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor memberikan persetujuan atau penolakan.

Pasal 10

(1) Pengusaha tempat penimbunan sementara wajib menyampaikan daftar timbun yang berisi jumlah kemasan, jenis kemasan, dan/atau jumlah barang curah yang telah ditimbun kepada pejabat di kantor pabean yang mengawasi TPS tersebut dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah selesai penimbunan.

(2) Penimbunan barang impor dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama :

(3) Barang impor yang tidak dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang bukan barang yang dilarang diimpor, dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB ATAS BEA MASUK

Pasal 11

(1) Pengangkut bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atas barang yang dibongkar di kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

(2) Pengusaha TPS bertanggung jawab atas bea masuk yang terulang atas barang yang ditimbun di TPS dan orang yang bertanggung jawab atas tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus bertanggung jawab terhadap bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS dimaksud.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembongkaran dan penimbunan barang impor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2007
MENTERI KEUANGAN
ttd,
SRI MULYANI INDRWATI