to English

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-20/BC/2008

TENTANG
TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Lampiran

Menimbang:

Mengingat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

BAB II
PEMBERITAHUAN PABEAN

Bagian Pertama
Pemberitahuan Pabean (BC 2.3)

Pasal 2

(1) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di TPB wajib diberitahukan oleh Pengusaha TPB dengan menggunakan BC 2.3.

(2) Pengusaha TPB wajib mengisi BC 2.3 dengan lengkap dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisikan dalam BC 2.3.

Pasal 3

BC 2.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dipergunakan untuk mengeluarkan barang impor berupa makanan dan/atau minuman dari Kawasan Pabean, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi di TPB.

Pasal 4

(1) Pengeluaran barang modal dan/atau peralatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi serta peralatan perkantoran dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Kawasan Berikat dapat diberikan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

(2) Untuk mendapatkan penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha TPB mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.

(3) Dalam hal disetujui, Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat keputusan penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

(4) Dalam hal ditolak, Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat penolakan.

(5) Nomor dan tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan pada BC 2.3.

Bagian Kedua
Pendaftaran BC 2.3

Pasal 5

(1) BC 2.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan oleh Pengusaha TPB kepada Pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB dengan menggunakan media penyimpan data elektronik.

(2) Dalam hal TPB berada di bawah Kantor Pengawasan yang telah memiliki sistem PDE BC 2.3, Pengusaha TPB wajib menyampaikan BC 2.3 ke Kantor Pengawasan dengan menggunakan sistem PDE.

(3) Tata kerja pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dengan menggunakan media penyimpan data elektronik adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Tata kerja pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dengan menggunakan sistem pertukaran data elektronik adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pasal 6

Atas penyampaian BC 2.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengusaha TPB wajib membayar PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
PENELITIAN DOKUMEN

Pasal 7

(1) Atas BC 2.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan penelitian dokumen yang meliputi:

(2) Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

(3) Dalam hal penyampaian BC 2.3 dengan menggunakan media penyimpan data elektronik, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB.

(4) Dalam hal penyampaian BC 2.3 menggunakan sistem PDE, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKP pada Kantor Pengawasan.

(5) Dalam hal barang impor yang diberitahukan dengan menggunakan media penyimpan data elektronik merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau barang yang memerlukan izin dari instansi terkait, penelitian dilakukan oleh Pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB.

(6) Dalam hal barang impor yang diberitahukan dengan menggunakan sistem PDE merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau barang yang memerlukan izin dari instansi terkait, penelitian dilakukan oleh Pejabat bea dan cukai pada Kantor Pengawasan.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5) tidak lengkap dan/atau tidak benar, BC 2.3 dikembalikan kepada Pengusaha TPB dengan disertai catatan pada hasil cetak BC 2.3.

(2) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tidak lengkap dan/atau tidak benar, BC 2.3 dikembalikan kepada Pengusaha TPB dengan disertai Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.B Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diperlukan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan, diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.C Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Dalam hal hasil penelitian dokumen menunjukan pengisian BC 2.3 lengkap dan sesuai ketentuan perundang-undangan, BC 2.3 diberi nomor dan tanggal pendaftaran.

Pasal 9

(1) Berdasarkan NPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pengusaha TPB diberikan waktu untuk menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan kepada Pejabat bea dan cukai paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan NPPD.

(2) Dalam hal pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BC 2.3 dikembalikan kepada pengusaha TPB dengan disertai NPP.

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atas BC 2.3 yang telah diberi nomor dan tanggal pendaftaran ditemukan barang impor:

(2) Penerbitan SPPB-TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

(3) SPPB-TPB atau SPPB-TPB Merah diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukannya sebagai berikut:

(4) SPPB-TPB Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.E Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) SPPB-TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.D Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN

Bagian Pertama
Penatausahaan Pengeluaran Barang Impor dengan Menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik

Pasal 11

(1) Kantor pengawas membuat Daftar Rekapitulasi BC 2.3 yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran.

(2) Kantor pengawas mengirimkan Daftar Rekapitulasi BC 2.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kantor pembongkaran dengan menggunakan media faksimili, e-mail, atau media elektronika lainnya.

(3) Format Daftar Rekapitulasi BC 2.3 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.J Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Penutupan Pos BC 1.1

Pasal 12

(1) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan setelah pos BC 1.1. ditutup oleh Pejabat bea dan cukai yang mengelola Manifes berdasarkan:

(2) Penutupan pos BC 1.1. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan beberapa elemen data, yaitu:

(3) Dalam hal elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang tidak cocok maka terhadap BC 2.3 dan pemberitahuan pabean BC 1.1. dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengeluaran dari Kawasan Pabean

Pasal 13

(1) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dan pengangkutannya ke TPB dilakukan dengan menggunakan SPPB-TPB atau SPPB-TPB Merah.

(2) Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean dilakukan penyegelan oleh Pejabat bea dan cukai.

Bagian Keempat
Pemasukan ke TPB

Pasal 14

Pemasukan barang impor ke TPB dilakukan dengan menggunakan SPPB-TPB atau SPPBTPB Merah.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Fisik Barang

Pasal 15

(1) Atas BC 2.3 yang mendapat respon SPPB-TPB Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan pemeriksaan fisik barang di TPB.

(2) Atas hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V.F Peraturan Direktur Jenderal ini.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan jumlah dan jenis barang, Pejabat bea dan cukai menerbitkan nota pembetulan berdasarkan rekomendasi dari unit pengawasan.

BAB V
PERBAIKAN DAN PEMBATALAN

Bagian Pertama
Perbaikan BC 2.3

Pasal 16

(1) BC 2.3 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dapat dilakukan perbaikan.

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengusaha TPB dengan menggunakan BC 2.3 perbaikan sebelum barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

(3) Perbaikan BC 2.3 dapat dilakukan terhadap semua elemen data kecuali:

(4) Perbaikan BC 2.3 yang menggunakan:

(5) Tata kerja perbaikan BC 2.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pembatalan BC 2.3

Pasal 17

(1) Pengusaha TPB dapat melakukan pembatalan BC 2.3 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawasan dengan dilampiri alasan dan bukti-bukti pendukung.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum barang impor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kantor Pengawasan dapat memberikan persetujuan pembatalan setelah dilakukan penelitian dengan menerbitkan surat persetujuan.

(5) Tata kerja pembatalan BC 2.3 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
LAIN-LAIN

Bagian Pertama
Kewajiban Pengusaha TPB

Pasal 18

Pengusaha TPB wajib:

Bagian Kedua
Penolakan Pelayanan BC 2.3

Pasal 19

Pengajuan BC 2.3 oleh Pengusaha TPB tidak dilayani dalam hal:

1. Pengusaha TPB masih mempunyai kewajiban yang belum diselesaikan berupa:

2. Izin TPB dibekukan.

Bagian Ketiga
Keadaan Kahar

Pasal 20

(1) Dalam hal SKP di Kantor Pengawasan yang menggunakan sistem PDE tidak berfungsi, tata kerja pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di TPB dilakukan dengan menggunakan media penyimpan data elektronik.

(2) Dalam hal pendaftaran BC 2.3 dilakukan dengan menggunakan media penyimpan data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perekaman data dilakukan oleh Pejabat bea dan cukai setelah pemberian nomor dan tanggal pendaftaran.

(3) Pendaftaran BC 2.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan tentang tata kerja pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dilakukan dengan menggunakan media penyimpan data elektronik.

Bagian Keempat
Tahapan Pemberlakukan Ketentuan

Pasal 21

Ketentuan mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dalam Peraturan Direktur Jenderal ini diberlakukan secara bertahap, yaitu:

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku maka,

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2008
DIREKTUR JENDERAL,
ttd,
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332