[Home] > [Quick Search Top page] > [Quick Search Result]

Quick Search / Laws and Regulations in the Database.

English and Bahasa Indonesia / All Laws and Regulations /UU /PP /PERPRES /PERMEN /PERDJ / '1901-1-1' -- '2014-08-01'

2942 Laws and Regulations are selected.

No. Regulation No. Institution Level Date Concerning
1 16/M-DAG/PER/4/2013 Trade PERMEN 2013-04-22 Provisions on the import of horticulture products
2 16/M-DAG/PER/4/2013 Perdagangan PERMEN 2013-04-22 Ketentuan impor produk hortikultura
3 65/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-19 Imposition of antidumping import duty on the import of grind floor products made from iron or steel not combined from japan, republic of korea, taiwan, people republic of china, and socialist republic of vietnam
4 65/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-19 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dari negara jepang, republik korea, taiwan, republik rakyat tiongkok, dan republik sosialis vietnam
5 47/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make plastic packaging, plastic sheet, biaxially oriented polypropylene film, cast polypropylene film, plastic goods and/or household utensils, plastic bag, plastic thread, plastic canvas, and/or geotextile in budget year 2013
6 47/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan plastik, plastik lembaran, biaxially oriented polypropylene film, cast polypropylene film, barang dan/atau perabot rumah tangga dari plastik, karung plastik, benang dari plastik, terpal plastik, dan/atau geotekstil untuk tahun anggaran 2013
7 48/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make carpet in budget year 2013
8 48/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan karpet dan/atau permadani untuk tahun anggaran 2013
9 49/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make resin in the form of alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, and/or plasticizer in budget year 2013
10 49/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan resin berupa alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, dan/atau plasticizer untuk tahun anggaran 2013
11 50/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make stationery of ballpoints in budget year 2013
12 50/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2013
13 51/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make fertilizer in budget year 2013
14 51/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan pupuk untuk tahun anggaran 2013
15 52/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2013
16 52/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2013
17 53/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make and/or repair railway carriage, railway coach, electric/diesel train, boogie, and train components in budget year 2013
18 53/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan gerbong barang, kereta penumpang, kereta rel listrik/diesel, bogie, dan komponen kereta api untuk tahun anggaran 2013
19 54/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or assembly of heavy equipment in budget year 2013
20 54/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar untuk tahun anggaran 2013
21 55/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make components and equipment of knock down heavy construction industry made from iron and steel, pressure tank and metal tank, and to make agriculture and forestry engines in budget year 2013
22 55/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen dan peralatan industri konstruksi berat siap pasang dari besi dan baja, bejana tekan dan tangki dari logam, serta pembuatan mesin pertanian dan kehutanan untuk tahun anggaran 2013
23 56/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make steam turbine of power plant in budget year 2013
24 56/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan turbin uap (steam turbine) pembangkit tenaga listrik untuk tahun anggaran 2013
25 57/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make and/or repair ship in budget year 2013
26 57/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2013
27 58/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make electronic components and/or products for fiscal year 2013
28 58/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika untuk tahun anggaran 2013
29 59/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make telecommunication equipment in fiscal year 2013
30 59/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk tahun anggaran 2013
31 60/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make optical fiber cable in budget year 2013
32 60/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik untuk tahun anggaran 2013
33 61/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make special ink (toner) in budget year 2013
34 61/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan tinta khusus (toner) untuk tahun anggaran 2013
35 62/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make smart card in the form of plastic card, security plastic card, electronic card and cellular phone card in budget year 2013
36 62/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan smart card berupa kartu plastik, kartu plastik security, kartu elektronik dan kartu telepon selular untuk tahun anggaran 2013
37 63/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-03-11 Government borne import duty on the import of goods and materials to make infusion packing and/or infusion medicine production in budget year 2013
38 63/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-03-11 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus dan/atau produksi obat infus untuk tahun anggaran 2013
39 SE-5/BC/2013 Custom and Excise PERDJ 2013-03-04 Implementation direction of the regulation of the Minister of Finance Number 253/PMK.04/2011, regulation of the Minister of Finance Number 254/PMK.04/2011, regulation of the Director General of Customs and Excise Number PER-15/BC/2012, and regulation of the Director General of Customs and Excise number PER-16/BC/2012.
40 SE-5/BC/2013 Bea dan Cukai PERDJ 2013-03-04 Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2012
41 37/PMK.04/2013 Finance PERMEN 2013-02-27 Duty free shop
42 37/PMK.04/2013 Keuangan PERMEN 2013-02-27 Toko bebas bea
43 38/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-02-27 Amendment to regulation of the Minister of Finance Number 75/PMK.03/2010 concerning other value basis for tax impositions
44 38/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-02-27 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak
45 07/M-DAG/PER/2/2013 Trade PERMEN 2013-02-11 Partnership development in franchise for foods and beverages services business type
46 07/M-DAG/PER/2/2013 Perdagangan PERMEN 2013-02-11 Pengembangan kemitraan dalam waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman
47 4/M-IND/PER/2/2013 Industry PERMEN 2013-02-11 Second amendment to regulation of the Minister of Industry Number 43/M-IND/PER/7/2008 concerning stipulation of industrial classification that may use import duty tariff with user specific duty free scheme (usdfs) in the framework of agreement between the repubuc of indonesia and japan on an economic partnership
48 4/M-IND/PER/2/2013 Industri PERMEN 2013-02-11 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang penetapan kelompok industri yang dapat memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema user spesific duty free scheme (usdfs) dalam rangka persetujuan antara republik indonesia dan jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
49 30/PMK.04/2013 Finance PERMEN 2013-02-05 Amendment to the regulation of the Minister of Finance Number 213/PMK.04/2008 concerning procedure for the payment and depositing of state revenue in the framework of import, state revenue in the framework of export, state revenue on goods charged with excise, and state revenue originating from the imposing of administrative fine on the transportation of certain goods
50 30/PMK.04/2013 Keuangan PERMEN 2013-02-05 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu
51 06/M-DAG/PER/1/2013 Trade PERMEN 2013-01-30 Delegation of authority to issue import permit of horticulture products to batam free trade zone and free port management board, bintan free trade zone and free port management board, and karimun free trade zone and free port management board
52 06/M-DAG/PER/1/2013 Perdagangan PERMEN 2013-01-30 Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan impor produk hortikultura kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan beba8 dan pelabuhan bebas batam, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bintan, dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas karimun
53 SE-3/BC/2013 Custom and Excise PERDJ 2013-01-30 Implementation direction for collection of non tax state revenues applied in directorate general of customs and excise
54 SE-3/BC/2013 Bea dan Cukai PERDJ 2013-01-30 Petunjuk pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada direktorat jenderal bea dan cukai
55 04/M-DAG/PER/1/2013 Trade PERMEN 2013-01-23 Determination of bench mark price for dutiable agriculture and forestry products
56 04/M-DAG/PER/1/2013 Perdagangan PERMEN 2013-01-23 Penetapan harga patokan ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar
57 05/M-DAG/PER/1/2013 Trade PERMEN 2013-01-23 Determination of bench mark price for dutiable mining products
58 05/M-DAG/PER/1/2013 Perdagangan PERMEN 2013-01-23 Penetapan harga patokan ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar
59 03/M-DAG/PER/1/2013 Trade PERMEN 2013-01-21 Provisions on the issuance of permits in the field of trade in Sabang free trade zone and free port
60 03/M-DAG/PER/1/2013 Perdagangan PERMEN 2013-01-21 Ketentuan penerbitan perizinan di bidang perdagangan pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang
61 26/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-01-18 Determination of import duty rate in the framework of preferential trade agreement between the Government of the Republic of Indonesia and Government of the Islamic Republic of Pakistan
62 26/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-01-18 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian perdagangan preferensial antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Islam Pakistan
63 01/M-IND/PER/1/2013 Industry PERDJ 2013-01-08 Granting of technical consideration certificate on the import of horticulture products
64 01/M-IND/PER/1/2013 Industri PERDJ 2013-01-08 Pemberian surat pertimbangan teknis impor produk hortikultura
65 7/PMK.011/2013 Finance PERMEN 2013-01-02 Government borne import duty on the import of goods and materials to produce goods and/or services for public interest and to improve the competitiveness of certain industrial sectors in fiscal year 2013
66 7/PMK.011/2013 Keuangan PERMEN 2013-01-02 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2013
67 14/25/PBI/2012 Bank Indonesia PERMEN 2012-12-27 Receipt of export proceeds and withdrawal of foreign exchange from external debt
68 14/25/PBI/2012 Bank Indonesia PERMEN 2012-12-27 Penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri
69 82/M-DAG/PER/12/2012 Trade PERMEN 2012-12-27 Provisions on the import of Celular Phones, Handheld Computers, and Tablet Computers
70 82/M-DAG/PER/12/2012 Perdagangan PERMEN 2012-12-27 Ketentuan impor telepon seluler, komputer genggam (Handheld), dan komputer tablet
71 83/M-DAG/PER/12/2012 Trade PERMEN 2012-12-27 Provisions on the import of certain products
72 83/M-DAG/PER/12/2012 Perdagangan PERMEN 2012-12-27 Ketentuan impor produk tertentu
73 84/M-DAG/PER/12/2012 Trade PERMEN 2012-12-27 Second amendment to the regulation of the Minister of Trade Number 27/M-DAG/PER/5/2012 concerning provisions on the importer's identity number (API)
74 84/M-DAG/PER/12/2012 Perdagangan PERMEN 2012-12-27 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan angka pengenal importir (API)
75 PerPres 124/2012 President PERPRES 2012-12-27 Amendment to the Presidential Regulation Number 33 of 2010 concerning national council and zone council of special economic zones
76 PerPres 124 tahun 2012 Presiden PERPRES 2012-12-27 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2010 tentang dewan nasional dan dewan kawasan kawasan ekonomi khusus
77 224/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-12-26 Amendment to regulation of the Minister of Finance Number 154/PMK.03/2010 concerning collection of income tax article 22 pertaining to payment on the delivery of goods and activities on import or business activities in other sectors
78 224/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-12-26 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
79 221/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-12-21 Determination of import duty rates in the framework of ASEAN-INDIA free trade area (AIFTA)
80 221/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-12-21 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-INDIA free trade area (AIFTA)
81 208/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-12-17 Determination of import duty rates in the framework of asean trade in goods agreement (ATIGA)
82 208/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-12-17 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka asean trade in goods agreement (ATIGA)
83 209/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-12-17 Determination of import duty rates in the framework of agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an economic partnership
84 209/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-12-17 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
85 76/M-DAG/PER/12/2012 Trade PERMEN 2012-12-14 Investigation procedures in the framework imposition of antidumping measure and compulsory measure
86 76/M-DAG/PER/12/2012 Perdagangan PERMEN 2012-12-14 Tata cara penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan antidumping dan tindakan imbalan
87 77/M-DAG/PER/12/2012 Trade PERMEN 2012-12-14 Amendment to regulation of the Minister of Trade Number 48/M-DAG/PER/12/2011 concerning provisions on the import of used capital goods
88 77/M-DAG/PER/12/2012 Perdagangan PERMEN 2012-12-14 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang ketentuan impor barang modal bukan baru
89 78/M-DAG/PER/12/2012 Trade PERMEN 2012-12-14 Provisions on the export of tin
90 78/M-DAG/PER/12/2012 Perdagangan PERMEN 2012-12-14 Ketentuan ekspor timah
91 74/M-DAG/PER/12/2012 Trade PERMEN 2012-12-14 Equipment of length measure, volume measure, weight measure and their equipments of import origin
92 74/M-DAG/PER/12/2012 Perdagangan PERMEN 2012-12-14 Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya asal impor
93 PER-56/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-12-12 Tryout of automatic gate system implementation of temporary storage (Auto Gate System) at customs and excise main service office type a of Tanjung Priok
94 PER-56/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-12-12 Ujicoba penerapan sistem pintu otomatis tempat penimbunan sementara (Auto Gate System) pada kantor pelayanan utama bea dan cukai tipe a Tanjung Priok
95 193/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-12-05 Imposition of temporary safeguard measure import duty on the import of wheat flour
96 193/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-12-05 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara terhadap impor tepung gandum
97 PP 100/2012 PP-Government PP 2012-12-03 Amendment to Government Regulation Number 2 of 2011 concerning special economic zones management
98 PP 100 tahun 2012 PP-Pemerintah PP 2012-12-03 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus
99 71/M-DAG/PER/11/2012 Trade PERMEN 2012-11-23 Amendment to regulation of the Minister of Trade Number 40/M-DAG/PER/9/2009 concerning verification or technical inquiry to import sheet glass
100 71/M-DAG/PER/11/2012 Perdagangan PERMEN 2012-11-23 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang verifikasi atau penelusuran teknis impor kaca lembaran
101 72/M-DAG/PER/11/2012 Trade PERMEN 2012-11-23 Amendment to regulation of the Minister of Trade Number 06/M-DAG/PER/1/2007 concerning verification or technical inquiry to import ceramic
102 72/M-DAG/PER/11/2012 Perdagangan PERMEN 2012-11-23 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang verifikasi atau penelusuran teknis impor keramik
103 187/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-11-20 Imposition of safeguard measures import duty on the import of goods of box or mattress or cylinder shaped, made of iron or steel wire, with smallest diameter of thickness 2 mm up to 5 mm, woven with double loopes to from a hexagonal cycle at least 50 mm up to 120 mm, plated or coated with zinc or plastic/pvc
104 187/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-11-20 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor barang yang berbentuk kotak atau matras atau silinder yang terbuat dari kawat besi atau baja, dengan diameter ketebalan paling kecil 2 mm sampai dengan paling besar 5 mm, yang dianyam dengan lilitan ganda sehingga membentuk lingkaran heksagonal sebesar paling kecil 50 mm sampai dengan paling besar 120 mm, yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau plastik/pvc
105 UU 18/2012 Legislative UU 2012-11-17 Food
106 UU 18 tahun 2012 UU-DPR UU 2012-11-17 Pangan
107 PER-51/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-11-06 Implementation direction of temporary import
108 PER-51/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-11-06 Petunjuk pelaksanaan impor sementara
109 PP 95/2012 PP-Government PP 2012-10-29 Veterinary public health and animal welfare
110 PP 95 tahun 2012 PP-Pemerintah PP 2012-10-29 Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
111 68/M-DAG/PER/10/2012 Trade PERMEN 2012-10-29 Franchise for modern store business type
112 68/M-DAG/PER/10/2012 Perdagangan PERMEN 2012-10-29 Waralaba untuk jenis usaha toko modern
113 64/M-DAG/PER/10/2012 Trade PERMEN 2012-10-22 Provisions on the export of forestry industry products
114 64/M-DAG/PER/10/2012 Perdagangan PERMEN 2012-10-22 Ketentuan ekspor produk industri kehutanan
115 PER.19/MEN/2012 Marine and Fisheries PERMEN 2012-10-22 Prohibition to export sidat seeds (Anguilla spp) from territory of the Republic of Indonesia to outside of the territory of the Republic of Indonesia
116 PER.19/MEN/2012 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2012-10-22 Larangan pengeluaran benih sidat (Anguilla spp) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
117 154/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-10-16 Socond amendment to the regulation of the Minister of Finance Number 154/PMK.011/2008 concerning exemption of import duty on the imported capital goods in the framework of development of power plant industry for public interest
118 154/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-10-16 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri euangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum
119 PP 82/2012 PP-Government PP 2012-10-15 Electronic system and transaction operation
120 PP 82 tahun 2012 PP-Pemerintah PP 2012-10-15 Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
121 PER-48/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-10-15 Implementatin guidelines on the collection of anti dumping import duty on the import of grind floor products made from iron or steel not combined, not in roll from people Republic of China, Singapore and Ukraine
122 PER-48/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-10-15 Petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canal lantalan dari besi atau baja bukan paduan tidak dalam gulungan dari negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura dan Ukraina
123 150/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-10-01 Imposition of antidumping import duty on the import of grind floor products made from iron or steel not combined, not in the roll from People Republic of China, Singapore, and Ukraine
124 150/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-10-01 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan tidak dalam gulungan dari negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina
125 60/Permentan/OT.140/9/2012 Agriculture PERMEN 2012-09-24 Recommendation on the import of horticulture products
126 60/Permentan/OT.140/9/2012 Pertanian PERMEN 2012-09-24 Rekomendasi impor produk hortikultura
127 60/Permentan/OT.140/9/2012 Agriculture PERMEN 2012-09-24 Recommendation on the import of horticulture products
128 60/Permentan/OT.140/9/2012 Pertanian PERMEN 2012-09-24 Rekomendasi impor produk hortikultura
129 59/M-DAG/PER/9/2012 Trade PERMEN 2012-09-21 Amendment to the regulation of the Minister of Trade Number 27/M-DAG/PER/5/2012 concerning provisions on the importer's identity number (API)
130 59/M-DAG/PER/9/2012 Perdagangan PERMEN 2012-09-21 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan angka pengenal importir (API)
131 60/M-DAG/PER/9/2012 Trade PERMEN 2012-09-21 Second amendment to the regulation of the Minster of Trade No. 30/M-DAG/PER/5/2012 concerning provisions on the import of horticulture products
132 60/M-DAG/PER/9/2012 Perdagangan PERMEN 2012-09-21 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura
133 58/M-DAG/PER/9/2012 Trade PERMEN 2012-09-04 Provisions on the import of salt
134 58/M-DAG/PER/9/2012 Perdagangan PERMEN 2012-09-04 Ketentuan impor garam
135 14/11/PBI/2012 Bank Indonesia PERMEN 2012-08-28 Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 13/20/PBI/2011 concerning receipt of export proceeds and withdrawal of foreign exchange from external debt
136 14/11/PBI/2012 Bank Indonesia PERMEN 2012-08-28 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri
137 54/M-DAG/PER/8/2012 Trade PERMEN 2012-08-24 Fourth amendment to the Regulation of the Minister of Trade No. 43/M-DAG/PER/9/2009 concerning the procurement, circulation, sales, supervision, and control of alcoholic beverages
138 54/M-DAG/PER/8/2012 Perdagangan PERMEN 2012-08-24 Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol
139 52/M-DAG/PER/8/2012 Trade PERMEN 2012-08-14 Amendment to the regulation of the Minister of Trade No. 29/M-DAG/PER/5/2012 concerning provisions on the export of mining products.
140 52/M-DAG/PER/8/2012 Perdagangan PERMEN 2012-08-14 Peraturan Menteri Perdagangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tpntang ketentuan ekspor produk pertambangan.
141 135/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-08-13 Determination of import duty rate on the imported goods in the form of soybean
142 135/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-08-13 Penetapan tarif bea masuk atas impor barang berupa kacang kedelai
143 PER-42/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-08-08 Implementation guideline for elimination and determination of the amount of import duty and/or excise receivables
144 PER-42/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-08-08 Petunjuk pelaksanaan penghapusan dan penetapan besarnya penghapusan piutang bea masuk dan/atau cukai
145 KEP-134/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-08-06 Tolerance of the quantity measurement of bulk export goods subject to export levy
146 KEP-134/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-08-06 Toleransi atas pengukuran jumlah barang ekspor curah yang dikenakan bea keluar
147 PER-41/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-07-31 Procedure to give exemption of import duty on the import of goods for upstream petroleum and natural gas as well as geothermal business activities and not subject to value added tax or value added tax and sales tax on luxury goods on the import of goods for upstream petroleum and natural gas as well as geothermal business activities
148 PER-41/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-07-31 Tata laksana pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
149 11/BIM/PER/7/2012 Industry PERDJ 2012-07-30 Procedure to legalize import plan of goods and determination of budget allocation of government subsidy import duty on the import of certain goods and materials in the scope of directorate general of manufacture industry base in the budget of 2012
150 11/BIM/PER/7/2012 Industri PERDJ 2012-07-30 Tata cara penandasahan rencana impor barang dan penetapan alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan tertentu di lingkungan direktorat jenderal basis industri manufaktur untuk tahun anggaran 2012
151 51/M-DAG/PER/7/2012 Trade PERMEN 2012-07-27 Provision on the export of bird nest to the People's Republic of China
152 51/M-DAG/PER/7/2012 Perdagangan PERMEN 2012-07-27 Ketentuan ekspor sarang burung walet ke Republik Rakyat China
153 29/IA/PER/7/2012 Industry PERDJ 2012-07-24 Procedure for granting import recommendation of certain industrial goods of agro industry
154 29/IA/PER/7/2012 Industri PERDJ 2012-07-24 Tata cara pemberian rekomendasi impor barang industri tertentu sektor industri agro
155 44/M-DAG/PER/7/2012 Trade PERMEN 2012-07-18 Goods subject to expor prohibition
156 44/M-DAG/PER/7/2012 Perdagangan PERMEN 2012-07-18 Barang dilarang ekspor
157 45/M-DAG/PER/7/2012 Trade PERMEN 2012-07-18 Provisions on the export of metal rest and scrap
158 45/M-DAG/PER/7/2012 Perdagangan PERMEN 2012-07-18 Ketentuan ekspor sisa dan skrap logam
159 46/M-DAG/PER/7/2012 Trade PERMEN 2012-07-18 Provisions on the export of silver and gold
160 46/M-DAG/PER/7/2012 Perdagangan PERMEN 2012-07-18 Ketentuan ekspor perak dan emas
161 47/M-DAG/PER/7/2012 Trade PERMEN 2012-07-18 Provisions in the export of non pharmaceutical precursors
162 47/M-DAG/PER/7/2012 Perdagangan PERMEN 2012-07-18 Ketentuan ekspor prekursor non farmasi
163 48/M-DAG/PER/7/2012 Trade PERMEN 2012-07-18 Provisions on the export of non subsidized urea fertilizer
164 48/M-DAG/PER/7/2012 Perdagangan PERMEN 2012-07-18 Ketentuan ekspor pupuk urea non subsidi
165 117/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-07-10 Stipulation of import duty tariff within the framework of ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)
166 117/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-07-10 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)
167 118/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-07-10 Stipulation of import duty tariff within the framework of ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
168 118/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-07-10 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)
169 PER.13/MEN/2012 Marine and Fisheries PERMEN 2012-06-29 Certification of catching fishes
170 PER.13/MEN/2012 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2012-06-29 Sertifikasi hasil tangkapan ikan
171 27/IUBTT/PER/6/2012 Industry PERDJ 2012-06-29 Procedure for granting import recommendation of certain industrial goods of prime industries of high technology base
172 27/IUBTT/PER/6/2012 Industri PERDJ 2012-06-29 Tata cara pemberian rekomendasi impor barang industri tertentu sektor industri unggulan berbasis teknologi tinggi
173 28/IUBTT/PER/6/2012 Industry PERDJ 2012-06-29 Procedure to legalize import plan of goods and determination of budget allocation of government subsidy on import duty for the import ofcertain goods and materials in the scope of directorate general of prime industries of high technology in the budget of 2012
174 28/IUBTT/PER/6/2012 Industri PERDJ 2012-06-29 Tata cara penandasahan rencana impor barang dan penetapan alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan tertentu di lingkungan direktorat jenderal industri unggulan berbasis teknologi tinggi untuk tahun anggaran 2012
175 PER-23/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make telecommunication equipment in budget year 2012
176 PER-23/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk tahun anggaran 2012
177 PER-24/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make special ink (toner) in budget year 2012
178 PER-24/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan tinta khusus (toner) untuk tahun anggaran 2012
179 PER-25/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make infusion packing and/or infusion medicine production in budget year 2012
180 PER-25/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus dan/atau produksi obat infus untuk tahun anggaran 2012
181 PER-26/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to repair and/or maintain airplanes in budget year 2012
182 PER-26/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2012
183 PER-27/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make resin in the form of alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, plasticizer, in budget year 2012
184 PER-27/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan resin berupa alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, plasticizer, untuk tahun anggaran 2012
185 PER-28/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make fertilizer in budget year 2012
186 PER-28/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan pupuk untuk tahun anggaran 2012
187 PER-29/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make optical fiber cable in budget year 2012
188 PER-29/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik untuk tahun anggaran 2012
189 PER-30/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make electronic components and/or products in budget year 2012
190 PER-30/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika untuk tahun anggaran 2012
191 PER-31/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make and/or repair ships in budget year 2012
192 PER-31/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2012
193 PER-32/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make and repair railway carriages, railway coach, electric/diesel trains, boogies, and train components in budget year 2012
194 PER-32/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan gerbong barang, kereta penumpang, kereta rel listrik/diesel, bogie, dan komponen kereta api untuk tahun anggaran 2012
195 PER-33/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2012
196 PER-33/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2012
197 PER-34/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make carpets in budget year 2012
198 PER-34/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan karpet dan/atau permadani untuk tahun anggaran 2012
199 PER-35/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make stationery of ballpoints in budget year 2012
200 PER-35/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2012
201 PER-36/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-27 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or assembly of heavy equipment in budget year 2012
202 PER-36/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-27 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar untuk tahun anggaran 2012
203 38/M-DAG/PER/6/2012 Trade PERMEN 2012-06-14 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 30/M-DAG/PER/5/2012 concerning provisions on the import of horticulture products
204 38/M-DAG/PER/6/2012 Perdagangan PERMEN 2012-06-14 Perubahan atas peraturan menteri perdagangan nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor produk hortikultura
205 105/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make and/or repair ships in budget year 2012
206 105/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2012
207 107/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2012
208 107/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2012
209 108/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make carpets in budget year 2012
210 108/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan karpet dan/atau permadani untuk tahun anggaran 2012
211 109/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the imports of goods and materials to make stationery of ballpoints in budget year 2012
212 109/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2012
213 110/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or assembly of heavy equipment in budget year 2012
214 110/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar untuk tahun anggaran 2012
215 42/Permentan/OT.140/6/2012 Agriculture PERMEN 2012-06-13 Plant quarantine action for the entry of fresh fruits or fresh vegetables into territory of the republic of indonesia
216 42/Permentan/OT.140/6/2012 Pertanian PERMEN 2012-06-13 Tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah segar dan sayuran buah segar ke dalam wilayah negara republik indonesia
217 43/Permentan/OT.140/6/2012 Agriculture PERMEN 2012-06-13 Plant quarantine action for the entry of fresh layer roots vegetables into territory of the Republic of Indonesia
218 43/Permentan/OT.140/6/2012 Pertanian PERMEN 2012-06-13 Tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
219 100/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to repair and/or maintain airplanes in budget year 2012
220 100/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2012
221 101/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make resin in the form of alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, plasticizer in budget year 2012
222 101/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan resin berupa alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, plasticizer, untuk tahun anggaran 2012
223 102/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make fertilizer in budget year 2012
224 102/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan pupuk untuk tahun anggaran 2012
225 103/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make fiber optical cable in budget year 2012
226 103/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik untuk tahun anggaran 2012
227 104/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make electronic components and/or products in budget year 2012
228 104/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika untuk tahun anggaran 2012
229 106/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make and/or repair railway carriage, railway coach, electric/diesel train, boogie, and train components in budget year 2012
230 106/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan gerbong barang, kereta penumpang, kereta rel listrik/diesel, bogie, dan komponen kereta api untuk tahun anggaran 2012
231 96/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make plastic packing, plastic sheet, biaxially oriented poly propylene film, cast poly propylene film, plastic goods and/or household utensils, plastic bag, plastic thread, plastic canvas, and/or geotextile in budget year 2012
232 96/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan plastik, plastik lembaran, biaxially oriented polypropylene film, cast polypropylene film, barang dan/atau perabot rumah tangga dari plastik, karung plastik, benang dari plastik, terpal plastik, dan/atau geotekstil untuk tahun anggaran 2012
233 97/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make telecommunication equipment in budget year 2012
234 97/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk tahun anggaran 2012
235 98/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make special ink (toner) in budget year 2012
236 98/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan tinta khusus (toner) untuk tahun anggaran 2012
237 99/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-06-13 Government borne import duty on the import of goods and materials to make infusion packing and/or infusion medicine production in budget year 2012
238 99/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-13 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus dan/atau produksi obat infus untuk tahun anggaran 2012
239 90/PMK.04/2012 Finance PERMEN 2012-06-11 Exemption of import duty on the import of goods for the need of museum, zoo, and other such places that are opened for public, and goods for natural conservation
240 90/PMK.04/2012 Keuangan PERMEN 2012-06-11 Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam
241 PER-18/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-06-01 Second amendment to the regulation of the Director General of Customs and Excise No. P-41/BC/2008 concerning export customs notification
242 PER-18/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-06-01 Perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang pemberitahuan pabean ekspor
243 37/M-DAG/PER/5/2012 Trade PERMEN 2012-05-31 Determination of bench mark price for dutiable agriculture and forestry products
244 37/M-DAG/PER/5/2012 Perdagangan PERMEN 2012-05-31 Penetapan harga patokan ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar
245 35/M-DAG/PER/5/2012 Trade PERMEN 2012-05-29 Amendment to the regulation of the Minister of Trade No. 11/M-DAG/PER/3/2010 concerning provisions on the import of machine, machine apparatuses, raw materials, unrecorded optical discs and recorded optical discs
246 35/M-DAG/PER/5/2012 Perdagangan PERMEN 2012-05-29 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi
247 33/M-DAG/PER/5/2012 Trade PERMEN 2012-05-28 Procedure for determination of bench mark price for dutiable mining products
248 33/M-DAG/PER/5/2012 Perdagangan PERMEN 2012-05-28 Tata cara penetapan harga patokan ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar
249 34/M-DAG/PER/5/2012 Trade PERMEN 2012-05-28 Determination of bench mark price for dutiable mining products
250 34/M-DAG/PER/5/2012 Perdagangan PERMEN 2012-05-28 Penetapan harga patokan ekspor atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar
251 65/M-IND/PER/5/2012 Industry PERMEN 2012-05-25 Recommendation to import certain industrial goods
252 65/M-IND/PER/5/2012 Industri PERMEN 2012-05-25 Rekomendasi impor barang industri tertentu
253 76/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-05-21 Amendment to regulation of the Minister of Finance No. 176/PMK.011/2009 concerning the exemption of import duty on imported machines, as well as goods and materials for the building or development of industries in the framework of investment
254 76/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-05-21 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal
255 75/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-05-16 Stipulation of exported goods subject to export levy and rate of export levy
256 75/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-05-16 Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar
257 PER.10/MEN/2012 Marine and Fisheries PERMEN 2012-05-09 Fish quarantine additional obligations
258 PER.10/MEN/2012 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2012-05-09 Kewajiban tambahan karantina ikan
259 72/PMK.05/2012 Finance PERMEN 2012-05-08 Second amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 63/PMK.05/2010 concerning mechanism of realizing and accounting for government borne import dusties
260 72/PMK.05/2012 Keuangan PERMEN 2012-05-08 Perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas bea masuk ditanggung pemerintah
261 71/PMK.04/2012 Finance PERMEN 2012-05-08 Procedure for elimination and determining the amount of elimination import duty and/or excise receivables
262 71/PMK.04/2012 Keuangan PERMEN 2012-05-08 Tata cara penghapusan dan penetapan besarnya penghapusan piutang bea masuk dan/atau cukai
263 30/M-DAG/PER/5/2012 Trade PERMEN 2012-05-07 Provisions on the import of horticulture products
264 30/M-DAG/PER/5/2012 Perdagangan PERMEN 2012-05-07 Ketentuan impor produk hortikultura
265 69/PMK.04/2012 Finance PERMEN 2012-05-07 Exemption of import duty and/or excise on the import of goods of gifts/grants for the purpose of natural disaster management
266 69/PMK.04/2012 Keuangan PERMEN 2012-05-07 Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam
267 70/PMK.04/2012 Finance PERMEN 2012-05-07 Excemption of import duty and/or excise on the import shipment goods of gifts/grants for public worship, charity, social, or cultural
268 70/PMK.04/2012 Keuangan PERMEN 2012-05-07 Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan
269 29/M-DAG/PER/5/2012 Trade PERMEN 2012-05-07 Provisions on the export of mining products
270 29/M-DAG/PER/5/2012 Perdagangan PERMEN 2012-05-07 Ketentuan ekspor produk pertambangan
271 27/M-DAG/PER/5/2012 Trade PERMEN 2012-05-01 Provisions on the importer's identity number (API)
272 27/M-DAG/PER/5/2012 Perdagangan PERMEN 2012-05-01 Ketentuan angka pengenal importir (API)
273 23/M-DAG/PER/4/2012 Trade PERMEN 2012-04-27 Determination of bench mark price for dutiable export goods
274 23/M-DAG/PER/4/2012 Perdagangan PERMEN 2012-04-27 Penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar
275 62/PMK.03/2012 Finance PERMEN 2012-04-26 Procedures for supervising, administering, paying as well as settling value added tax and/or sales tax on luxury goods on the release and/or delivery of taxable goods and/or taxable services from free zone to other place inside customs area and the entry and/or delivery of taxable goods and/or taxable services from other place inside customs area into free fone
276 62/PMK.03/2012 Keuangan PERMEN 2012-04-26 Tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah atas pengeluaran dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas
277 58/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-04-25 Imposition of antidumping import duty on the import of ceramic products in the form of food equipment, kitchen equipment, other household equipmtne, and toilet equipment, from Prople Republic of China
278 58/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-04-25 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk keramik berupa perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya, dan peralatan toilet, dari Republik Rakyat Tiongkok [China]
279 57/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-04-19 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 54/PMK.011/2011 concerning the imposition of safeguard measures import duty on the import of steel wire ropes products with heading 7312.10.90.00
280 57/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-04-19 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan pos tarif 7312.10.90.00
281 07/M-DAG/PER/2/2012 Trade PERMEN 2012-04-14 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 15/M-DAG/PER/3/2007 concerning provisions on the import of color multifunction machines, color photocopying machines and color printing machines
282 07/M-DAG/PER/2/2012 Perdagangan PERMEN 2012-04-14 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin printer berwarna
283 PER-17/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-04-09 Second amendment to the regulation of the director general of Customs and Excise No. PER-57/BC/2011 concerning bonded zone
284 PER-17/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-04-09 Perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang kawasan berikat
285 HK.03.1.23.03.12.1564/2012 BPOM / Agency of Drug & Food Control PERDJ 2012-04-03 Control on the labeling of genetically engineereed products of food
286 HK.03.1.23.03.12.1564 tahun 2012 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2012-04-03 Pengawasan pelabelan pangan produk rekayasa genetik
287 24/M-DAG/PER/4/2012 Trade PERMEN 2012-03-30 Revocation of the regulation of the Minister of Trade No. 39/M-DAG/PER/10/2010 concerning provisions on the import finished goods by producer
288 24/M-DAG/PER/4/2012 Perdagangan PERMEN 2012-03-30 Pencabutan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang ketentuan impor barang jadi oleh produsen
289 19/M-DAG/PER/3/2012 Trade PERMEN 2012-03-30 Amendment to regulation of the Minister of Trade Number 32/M-DAG/PER/8/2010 concerning trade services unit
290 19/M-DAG/PER/3/2012 Perdagangan PERMEN 2012-03-30 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang unit pelayanan perdagangan
291 PER-15/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-03-29 Procedure of returning of paid import duty on the import of goods and materials to be processed, manufactured, or combined on other goods to be exported
292 PER-15/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-03-29 Tatalaksana pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor
293 PER-16/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-03-29 Procedure for exemption of import duty on the import of goods and materials to be processed, manufactured, or installed at other goods to be exported
294 PER-16/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-03-29 Tata laksana pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor
295 16/IUBTT/PER/3/2012 Industry PERDJ 2012-03-28 Provisions and procedure for granting recommendation to import color multifunction machines, color photocopying machines and or color printing machines
296 16/IUBTT/PER/3/2012 Industri PERDJ 2012-03-28 Ketentuan dan tata cara pemberian rekomendasi atas impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan atau mesin printer berwarna
297 PER-14/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-03-26 Implementation directive for customs obligations settlement on the ships are entered into customs territory by national shipping company and customs obligations are not settled yet
298 PER-14/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-03-26 Petunjuk pelaksanaan penyelesaian kewajiban pabean atas kapal yang telah dimasukkan ke dalam daerah pabean oleh perusahaan pelayaran niaga nasional dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya
299 15/M-DAG/PER/3/2012 Trade PERMEN 2012-03-21 Third amendment to the regulation of the Minister of Trade No. 43/M-DAG/PER/9/2009 concerning the procurement, circulation, sales, supervision, and control of alcoholic beverages
300 15/M-DAG/PER/3/2012 Perdagangan PERMEN 2012-03-21 Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2OO9 tentang ketentuan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol
301 48/PMK.04/2012 Finance PERMEN 2012-03-20 customs notification in the framework of the entry and releasing of goods into and from areas are already determined as free trade zone and free ports
302 48/PMK.04/2012 Keuangan PERMEN 2012-03-20 Pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
303 47/PMK.04/2012 Finance PERMEN 2012-03-20 Procedure for the entry and releasing of goods to and from zones are determined as free trade zone and free port and exemption of excise
304 47/PMK.04/2012 Keuangan PERMEN 2012-03-20 Tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai
305 PerPres 35/2012 President PERPRES 2012-03-20 Amendment to the Presidential Regulation Number 10 of 2008 concerning the use of electronic system in the framework of Indonesia National Single Window (INSW)
306 PerPres 35 tahun 2012 Presiden PERPRES 2012-03-20 Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2008 tentang penggunaan sistem elektronik dalam kerangka indonesia national single window
307 13/M-DAG/PER/3/2012 Trade PERMEN 2012-03-19 General provisions in export sector
308 13/M-DAG/PER/3/2012 Perdagangan PERMEN 2012-03-19 Ketentuan umum di bidang ekspor
309 44/PMK.04/2012 Finance PERMEN 2012-03-16 Second Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 147/PMK.04/2011 concerning bonded zone as amended by regulation of the Minister of Finance No. 255/PMK.04/2011
310 44/PMK.04/2012 Keuangan PERMEN 2012-03-16 Perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011
311 ESDM 11/2012 Energy and Mineral Resources PERMEN 2012-03-16 Amendment to the regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 07/2012 concerning increasing of mineral value added through mineral processing and purification activities
312 ESDM 11/2012 Energi dan Sumber daya Mineral PERMEN 2012-03-16 Perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 07 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral
313 51/M-IND/PER/3/2012 Industry PERMEN 2012-03-15 Procedures for recognition of product certification of electrical and/or electronic equipment conformity assessment organizations in ASEAN countries
314 51/M-IND/PER/3/2012 Industri PERMEN 2012-03-15 Tata cara pengakuan terhadap sertifikat produk peralatan listrik dan elektronika dari lembaga penilaian kesesuaian di negara-negara ASEAN
315 PP 41/2012 PP-Government PP 2012-03-12 Tools and machinery of husbandry and animal health
316 PP 41 tahun 2012 PP-Pemerintah PP 2012-03-12 Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan
317 429/M-DAG/KEP/3/2012 Trade PERMEN 2012-03-09 Determination of surveyors as executor of verification or technical inquiry on the import of ozone depleting substances (BPO)
318 429/M-DAG/KEP/3/2012 Perdagangan PERMEN 2012-03-09 Penetapan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor bahan perusak lapisan ozon (BPO)
319 15/Permentan/OT.140/3/2012 Agriculture PERMEN 2012-03-06 Amendment to the regulation of the Minister of Agriculture No. 89/Permentan/OT.140/12/2011 concerning amendment to the regulation of the Minister of Agriculture No. 37/Kpts/HK.060/1/2006 concerning technical requirements and plant quarantine action for the entry of fresh fruits and/or vegetables into territory of the Republic of Indonesia
320 15/Permentan/OT.140/3/2012 Pertanian PERMEN 2012-03-06 Perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
321 16/Permentan/OT.140/3/2012 Agriculture PERMEN 2012-03-06 Amendment to the regulation of the Minister of Agriculture No. 90/Permentan/OT.140/12/2011 concerning amendment to the regulation of the Minister of Agriculture No. 18/permentan/ot.140/2/2008 concerning plant quarantine requirements and actions on the entry of products of living plants in the form of fresh bulbs into the territory of the Republic of Indonesia
322 16/Permentan/OT.140/3/2012 Pertanian PERMEN 2012-03-06 Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 90/Permentan/OT.140/12/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang persyaratan dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
323 19/Permentan/OT.140/3/2012 Agriculture PERMEN 2012-03-06 Quality requirements on the seeds, livestock seeds, and animal genetic resources
324 19/Permentan/OT.140/3/2012 Pertanian PERMEN 2012-03-06 Persyaratan mutu benih, bibit ternak, dan sumber daya genetik hewan
325 06/M-DAG/PER/2/2012 Trade PERMEN 2012-03-02 Third Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/2008 concerning provisions on the import and export of rice
326 06/M-DAG/PER/2/2012 Perdagangan PERMEN 2012-03-02 Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras
327 10/M-DAG/PER/2/2012 Trade PERMEN 2012-02-27 Determination of bench mark price for dutiable export goods
328 10/M-DAG/PER/2/2012 Perdagangan PERMEN 2012-02-27 Penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar
329 PP 26/2012 PP-Government PP 2012-02-27 Tanjung Lesung special Economic Zone
330 PP 26 tahun 2012 PP-Pemerintah PP 2012-02-27 Kawasan Ekonomi khusus Tanjung Lesung
331 PP 29/2012 PP-Government PP 2012-02-27 Sei mangkei special Economic Zone
332 PP 29 tahun 2012 PP-Pemerintah PP 2012-02-27 Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
333 PER-3/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-02-23 Implementation directive on the collection of safeguard measures import duty on the import of canvas products made from synthetic fiber other than awning and sunscreen
334 PER-3/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-02-23 Petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari
335 13/IUBTT/PER/2/2012 Industry PERDJ 2012-02-23 Technical guidelines for granting recommendation on the import of used capital goods as well as technical guidelines for implementation of ability survey of reconditioning and remanufacturing company
336 13/IUBTT/PER/2/2012 Industri PERDJ 2012-02-23 Petunjuk teknis pemberian rekomendasi atas impor barang modal bukan baru serta pedoman teknis pelaksanaan survey kemampuan perusahaan rekondisi dan remanufakturing
337 08/M-DAG/PER/2/2012 Trade PERMEN 2012-02-14 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 54/M-DAG/PER/12/2010 concerning provisions on the import of iron or steel
338 08/M-DAG/PER/2/2012 Perdagangan PERMEN 2012-02-14 Perubahan atas. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang ketentuan impor besi atau baja
339 14/M-IND/PER/2/2012 Industry PERMEN 2012-02-09 Provisions on issuing recommendations on the import of used capital goods
340 14/M-IND/PER/2/2012 Industri PERMEN 2012-02-09 Ketentuan pemberian rekomendasi atas impor barang modal bukan baru
341 27/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-02-08 Second Amendment to decree of the Minister of Finance No. 231/KMK.03/2001 concerning treatment of value added tax and sales tax on luxury goods on the import of taxable goods get exemption of import duty
342 27/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-02-08 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk
343 05/Permentan/OT.140/2/2012 Agriculture PERMEN 2012-02-06 Entry and releasing of horticulture seeds
344 05/Permentan/OT.140/2/2012 Pertanian PERMEN 2012-02-06 Pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura
345 ESDM 07/2012 Energy and Mineral Resources PERMEN 2012-02-06 Increasing of mineral value added through mineral processing and purification activities
346 ESDM 07/2012 Energi dan Sumber daya Mineral PERMEN 2012-02-06 Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral
347 23/PMK.011/2012 Finance PERMEN 2012-02-02 Government borne import duty on the import of goods and materials to produce goods and/or services for public interest and to improve the competitiveness of certain industrial sectors in fiscal year 2012
348 23/PMK.011/2012 Keuangan PERMEN 2012-02-02 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2012
349 03/Permentan/OT.140/1/2012 Agriculture PERMEN 2012-01-31 Recommendation on the import of horticulture products
350 03/Permentan/OT.140/1/2012 Pertanian PERMEN 2012-01-31 Rekomendasi impor produk hortikultura
351 PER-2/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-01-27 Amendment to the regulation of the Director General of Customs and Excise No. PER-57/BC/2011 concerning bonded zone
352 PER-2/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-01-27 Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang kawasan berikat
353 05/M-DAG/PER/1/2012 Trade PERMEN 2012-01-26 Determination of bench mark price for dutiable export goods
354 05/M-DAG/PER/1/2012 Perdagangan PERMEN 2012-01-26 Penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar
355 42/M-DAG/KEP/1/2012 Trade PERMEN 2012-01-25 Determination of surveyors as executor of verification or technical inquiry on the import of tires
356 42/M-DAG/KEP/1/2012 Perdagangan PERMEN 2012-01-25 Penetapan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor ban
357 PER-1/BC/2012 Customs & Excise PERDJ 2012-01-17 Procedures to file and process application for correction of the invoice determination on the payment for lack of import duty and/or administrative sanctions in the form of fine, that was caused by writing errors, calculation errors, mistakes, wrong, and/or not caused by human errors
358 PER-1/BC/2012 Bea dan Cukai PERDJ 2012-01-17 Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pembetulan surat penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang disebabkan oleh kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan, kekhilafan, dan/atau bukan karena kesalahan orang
359 PP 10/2012 Government PP 2012-01-09 Treatment on customs, taxation, and excise, as well as procedures on the entry and removal of goods into and from as well as are in zones designed as free trade zones and free ports
360 PP 10 tahun 2012 PP-Pemerintah PP 2012-01-09 Perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
361 02/M-DAG/PER/1/2012 Trade PERMEN 2012-01-03 Provision on the import of pearls
362 02/M-DAG/PER/1/2012 Perdagangan PERMEN 2012-01-03 Ketentuan impor mutiara
363 11/M-DAG/PER/3/2012 Trade PERMEN 2012-01-03 Second amendment to the Regulation of the Minister of Trade No. 43/M-DAG/PER/9/2009 concerning the procurement, circulation, sales, supervision, and control of alcoholic drinks
364 11/M-DAG/PER/3/2012 Perdagangan PERMEN 2012-01-03 Perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang ketentuan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol
365 03/M-DAG/PER/1/2012 Trade PERMEN 2012-01-03 Provisions on the import substances damage ozone layer (BPO)
366 03/M-DAG/PER/1/2012 Perdagangan PERMEN 2012-01-03 Ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon (BPO)
367 01/M-DAG/PER/1/2012 Trade PERMEN 2012-01-02 Delegation of authority to give investment business permit in the trading field to head of investment coordination board in the framework of integrated single window implementation in the investment field
368 01/M-DAG/PER/1/2012 Perdagangan PERMEN 2012-01-02 Pendegasian wewenang pemberian perizinan penanaman modal dl bidang perdagangan kepada kepala badan koordinasi penanaman. modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
369 HK.03.1.3.12.11.10692 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2011-12-30 Supervision on the entry of import medicines
370 HK.03.1.3.12.11.10692 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2011-12-30 Pengawasan pemasukan obat impor
371 HK.03.1.3.12.11.10693 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2011-12-30 Supervision on the entry of medicines substances
372 HK.03.1.3.12.11.10693 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2011-12-30 Pengawasan pemasukan bahan obat
373 48/M-DAG/PER/12/2011 Trade PERMEN 2011-12-29 Provisions on the import of used capital goods
374 48/M-DAG/PER/12/2011 Perdagangan PERMEN 2011-12-29 Ketentuan impor barang modal bukan baru
375 94/Permentan/OT.140/12/2011 Agriculture PERMEN 2011-12-29 Entry and release places for carrier media of quarantine animals diseases and quarantine plants distrubance organism
376 94/Permentan/OT.140/12/2011 Pertanian PERMEN 2011-12-29 Tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina
377 PER-57/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-12-28 Bonded zone
378 PER-57/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-12-28 Kawasan berikat
379 255/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-12-28 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 147/PMK.04/2011 concerning bonded zone
380 255/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-12-28 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang kawasan berikat
381 253/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-12-28 Returning of settled import duty on the import of goods and materials to be processed, manufactured, or combined at other goods to be exported
382 253/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-12-28 Pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor
383 254/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-12-28 Exemption of import duty on the import of goods and materials to be processed, manufactured, or combined at other goods to be exported
384 254/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-12-28 Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor
385 255/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-12-28 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 147/PMK.04/2011 concerning bonded zone
386 255/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-12-28 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang kawasan berikat
387 236/PMK.05/2011 Finance PERMEN 2011-12-23 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 63/PMK.05/2010 concerning the mechanism of realizing and accounting for government borne import dusties
388 236/PMK.05/2011 Keuangan PERMEN 2011-12-23 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas bea masuk ditanggung pemerintah
389 PER-55/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-12-20 Technical guidelines to check of certificate of origin in the framework of agreement of Asean-Australia-New Zealand free trade area (AANZFTA)
390 PER-55/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-12-20 Pedoman teknis penelitian surat keterangan asal dalam rangka persetujuan Asean-Australia-New Zealand free trade area (AANZFTA)
391 89/Permentan/OT.140/12/2011 Agriculture PERMEN 2011-12-19 Amendment to the regulation of the Minister of Agriculture Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 concerning technical requirements and plant quarantine action for the entry of fresh fruits and/or vegetables into territory of the Republic of Indonesia
392 89/Permentan/OT.140/12/2011 Pertanian PERMEN 2011-12-19 Perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan/atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
393 90/Permentan/OT.140/12/2011 Agriculture PERMEN 2011-12-19 Amendment to the regulation of the Minister of Agriculture No. 18/Permentan/OT.140/2/2008 concerning plant quarantine requirements and actions on the entry of products of living plants in the form of fresh bulbs into the territory of the Republic of Indonesia
394 90/Permentan/OT.140/12/2011 Pertanian PERMEN 2011-12-19 Perubahan atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang persyaratan dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
395 212/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-12-14 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 107/PMK.04/2009 concerning the exemption from import duty on the import of military and police armament, ammunitions and appliance, including spare parts, as well as goods and materials used for producing of goods which are used for the need of state defense and security
396 212/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-12-14 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.04/2009 tentang pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
397 213/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-12-14 Stipulation the system of classifying goods and charging duties on imported goods
398 213/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-12-14 Penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
399 88/Permentan/PP.340/12/2011 Agriculture PERMEN 2011-12-14 Food safety control over the import and export of fresh food of plant origin
400 88/Permentan/PP.340/12/2011 Pertanian PERMEN 2011-12-14 Pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan
401 40/M-DAG/PER/12/2011 Trade PERMEN 2011-12-13 Technical verification or trace on the import of tyres
402 40/M-DAG/PER/12/2011 Perdagangan PERMEN 2011-12-13 Verifikasi atau penelusuran teknis impor ban
403 41/M-DAG/PER/12/2011 Trade PERMEN 2011-12-13 Provisions on the import of sodium tripolyphosphate
404 41/M-DAG/PER/12/2011 Perdagangan PERMEN 2011-12-13 Ketentuan impor sodium tripolyphosphate
405 200/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-12-09 Customs audit and excise audit
406 200/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-12-09 Audit kepabeanan dan audit cukai
407 39/M-DAG/PER/12/2011 Trade PERMEN 2011-12-09 Second amendment to the regulation of the Miniser of Trade No. 36/M-DAG/PER/9/2007 concerning the issuance of trade license
408 39/M-DAG/PER/12/2011 Perdagangan PERMEN 2011-12-09 Perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan
409 PP 48/2011 PP-Government PP 2011-12-02 Animal genetic resources and livestock breeding
410 PP 48 tahun2011 PP-Pemerintah PP 2011-12-02 Sumber daya genetik hewan dan pembibitan ternak
411 PER-50/BC/2011 Custom and Excise PERDJ 2011-12-02 Bonded warehouses
412 PER-50/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-12-02 Gudang berikat
413 35/M-DAG/PER/11/2011 Trade PERMEN 2011-11-30 Provisions on the export of rattan and rattan products
414 35/M-DAG/PER/11/2011 Perdagangan PERMEN 2011-11-30 Ketentuan ekspor rotan dan produc rotan
415 93/Permentan/OT.140/12/2011 Agriculture PERMEN 2011-11-29 Types of quarantine plant pest organisms
416 93/Permentan/OT.140/12/2011 Pertanian PERMEN 2011-11-29 Jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina
417 HK.03.1.23.11.11.09657 2011 BPOM / Agency of Drug & Food Control PERDJ 2011-11-18 Requirements for suppelement of nutrients and non nutrients in processed foods
418 HK.03.1.23.11.11.09657 2011 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2011-11-18 Persyaratan penambahan zat gizi dan zat non gizi dalam pangan olahan
419 176/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-11-17 Imposition of safeguard measures import duty on the import of canvas products made from synthetic fiber other than awning and sunscreen
420 176/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-11-17 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari
421 171/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-11-17 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 196/PMK.011/2010 concerning imposition of anti dumping import duty on the import of polyester staple fiber from India, People Republic of China, and Taiwan
422 171/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-11-17 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor polyester staple fiber dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan [China]
423 174/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-11-17 Ninth Amendment to regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 concerning the system of classifying goods and charging duties on imported goods
424 174/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-11-17 Perubahan kesembilan atas Peraturan Menteri euangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
425 177/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-11-17 Second amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 90/KMK.04/2002 concerning procedure for granting exemption of import duty and excise on goods of foreign countries representatives and their officials
426 177/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-11-17 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya
427 PER-45/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-10-31 Implementation direction for rechecking of tariff and/or customs value
428 PER-45/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-10-31 Petunjuk pelaksanaan penelitian ulang tarif dan/atau nilai pabean
429 UU 12/2011 Legislative UU 2011-10-31 Establishment of laws and regulations
430 UU 12 tahun 2011 UU-DPR UU 2011-10-31 Pembentukan peraturan perundang-undangan
431 70/Permentan/SR.140/10/2011 Agriculture PERMEN 2011-10-25 Organic fertilizer, biological fertilizer and soil repairer
432 70/Permentan/SR.140/10/2011 Pertanian PERMEN 2011-10-25 Pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah
433 166/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-10-20 Stipulation of import duty tariff on the imported goods within the framework of ASEAN-Australia-New Zealand free trade area (AANZFTA)
434 166/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-10-20 Penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand free trade area (AANZFTA)
435 31/M-DAG/PER/10/2011 Trade PERMEN 2011-10-13 Packed goods
436 31/M-DAG/PER/10/2011 Perdagangan PERMEN 2011-10-13 Barang dalam keadaan terbungkus
437 HK.03.1.23.10.11.08481 BPOM / Agency of Drug & Food Control PERDJ 2011-10-12 Criteria and procedure of drug registration
438 HK.03.1.23.10.11.08481 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2011-10-12 Kriteria dan tata laksana registrasi obat
439 28/M-DAG/PER/10/2011 Trade PERMEN 2011-10-11 Amendment to the Regulation of the Minister of Trade No. 36/M-DAG/PER/8/2009 concerning provisions on the export of rattan
440 28/M-DAG/PER/10/2011 Perdagangan PERMEN 2011-10-11 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang ketentuan ekspor rotan
441 SE-12/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-10-03 Technical guidance for verifying notification of import goods documents related to changing of operational certification procedure in the framework of Asean-China free trade area scheme
442 SE-12/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-10-03 Petunjuk pelaksanaan penelitian dokumen pemberitahuan impor barang terkait dengan perubahan operational certification procedure dalam rangka skema Asean-China free trade area
443 13/20/PBI/2011 Bank Indonesia PERMEN 2011-09-30 Receipt of export proceeds and withdrawal of foreign exchange from external debt
444 13/20/PBI/2011 Bank Indonesia PERMEN 2011-09-30 Penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri
445 25/M-DAG/PER/9/2011 Trade PERMEN 2011-09-23 Second amendment to the regulation of the Minister of Trade No. 17/M-DAG/PER/5/2009 concerning procedure of stipulation export check price on the export goods subject to export levy
446 25/M-DAG/PER/9/2011 Perdagangan PERMEN 2011-09-23 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang tata cara penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar
447 PER-43/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-09-16 Perubahan kedua peraturan direktur jenderal bea dan cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang tata laksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu
448 PER-43/BC/2011 Custom and Excise PERDJ 2011-09-16 Second amendment to the regulation of the director general of customs and excise No. P-39/BC/2008 concerning implementation direction for the payment and depositing of state revenue in the framework of import, state revenue in the framework of export, state revenue on goods subject to excise, and state revenue originating from the imposing of administrative fine on the transportation of certain goods
449 PER-44/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-09-16 Second Amendent on the Regulation of the Director General of Customs and Excise No. P-22/BC/2009 concerning import customs notification
450 PER-44/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-09-16 Perubahan kjedua peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang pemberitahuan parean impor
451 148/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-09-07 Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor
452 23/M-DAG/PER/9/2011 Perdagangan PERMEN 2011-09-07 Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya
453 148/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-09-07 Amendment to the regulation of the minister of finance No. 145/PMK.04/2007 concerning customs procedures in the export sector
454 23/M-DAG/PER/9/2011 Trade PERMEN 2011-09-07 Amendment to the regulation of the minister of trade No. 44/M-DAG/PER/9/2009 concerning the procurement, distribution and control of hazardous materials
455 51/Permentan/OT.140/9/2011 Agriculture PERMEN 2011-09-07 Approval recommendation for the entry and removal of livestock semens and/or germs into and from territory of the Republic of Indonesia
456 51/Permentan/OT.140/9/2011 Pertanian PERMEN 2011-09-07 Rekomendasi persetujuan pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak ke dalam dan ke luar wilayah negara Republik Indonesia
457 24/M-DAG/PER/9/2011 Trade PERMEN 2011-09-07 Provision on the import and export of animal and animal products
458 24/M-DAG/PER/9/2011 Perdagangan PERMEN 2011-09-07 Ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan
459 50/Permentan/OT.140/9/2011 Agriculture PERMEN 2011-09-07 Recommendation of approval for entry of carcass, meat, offal, and/or their derivatives products into the territory of the republic of indonesia
460 50/Permentan/OT.140/9/2011 Pertanian PERMEN 2011-09-07 Rekomendasi persetujuan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya kedalam wilayah negara republik indonesia
461 52/Permentan/OT.140/9/2011 Agriculture PERMEN 2011-09-07 Recommendation on approval for the entry and release of livestock into and from the territory of the Republic of Indonesia
462 52/Permentan/OT.140/9/2011 Pertanian PERMEN 2011-09-07 Rekomendasi persetujuan pemasukan dan pengeluaran ternak ke dalam dan keluar wilayah negara Republik Indonesia
463 147/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-09-06 Bonded zone
464 147/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-09-06 Kawasan berikat
465 143/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-08-26 Gudang berikat
466 143/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-08-26 Bonded warehouse
467 142/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-08-25 Impor sementara
468 142/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-08-25 Temporary import
469 43/Permentan/SR.140/8/2011 Agriculture PERMEN 2011-08-09 Terms and procedures for registration of inorganic fertilizer
470 43/Permentan/SR.140/8/2011 Pertanian PERMEN 2011-08-09 Syarat dan tata cara pendaftaran pupuk an-organik
471 123/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-08-01 Perubahan keempat belas atas keputusan menteri keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia
472 123/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-08-01 Fourteenth amendment to decree of the minister of finance No. 89/KMK.04/2002 concerning procedure for the exemption from import duty and and excise on imported goods for the need of international agencies and their officials assigned in Indonesia
473 122/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-08-01 Second amendment to the Regulation of the Minister of Finance No. 51/PMK.04/2008 concerning procedures for stipulating tariff, customs value and administrative sanctions as well as stipulation of the director general of customs and excise or customs and excise official
474 122/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-08-01 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan direktur jenderal bea dan cukai atau pejabat bea dan cukai
475 20/M-DAG/PER/7/2011 Perdagangan PERMEN 2011-07-25 Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang angka pengenal importir (API)
476 20/M-DAG/PER/7/2011 Trade PERMEN 2011-07-25 Second amendment to regulation of the minister of trade No. 45/M-DAG/PER/9/2009 concerning importer's identity number (API)
477 PER.16/MEN/2011 Marine and Fisheries PERMEN 2011-07-21 Risk analysis on the import of fishes and fisheries products
478 PER.16/MEN/2011 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2011-07-21 Analisis risiko importasi ikan dan produk perikanan
479 109/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2011
480 110/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen dan/atau produk elektronika untuk tahun anggaran 2011
481 111/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik untuk tahun anggaran 2011
482 112/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk tahun anggaran 2011
483 113/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan tinta khusus (toner) untuk tahun anggaran 2011
484 115/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan resin berupa alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, plasticizer untuk tahun anggaran 2011
485 116/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2011
486 117/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2011
487 118/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus untuk tahun anggaran 2011
488 103/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or assembly of heavy equipment by heavy equipment industry in budget year 2011
489 107/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2011
490 108/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make and repair railway carriage, railway coach, electric/diesel train, boogie, and train components in budget year 2011
491 109/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make and/or repair ships in budget year 2011
492 110/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make electronic components and/or products in budget year 2011
493 111/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make fiber optical cable in budget year 2011
494 112/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make telecommunication equipment in budget year 2011
495 113/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make special ink (toner) in budget year 2011
496 115/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make resin in the form of alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, plasticizer in budget year 2011
497 116/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make sorbitol in budget year 2011
498 117/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to repair and/or maintain airplanes in budget year 2011
499 118/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to make infusion packing in budget year 2011
500 103/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2011
501 107/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2011
502 108/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan dan perbaikan gerbong barang, kereta penumpang, kereta rel listrik/diesel, bogie, dan komponen kereta api untuk tahun anggaran 2011
503 102/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-07-13 Other value as the tax retribution basis for intangiable taxable goods utilization from outside of customs area inside customs area, in the form of imported films and delivery of imported films, as well as basis for atricle 22 income tax retribution for imported films activities
504 102/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-07-13 Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean berupa film cerita impor dan penyerahan film cerita impor, serta dasar pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor film cerita impor
505 65/M-IND/PER/7/2011 Industry PERMEN 2011-07-07 Industrial business licensing procedures and expansion permits in the free trade zone and sabang free port
506 65/M-IND/PER/7/2011 Industri PERMEN 2011-07-07 Tata cara pemberian izin usaha industri dan izin perluasan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang
507 64/M-IND/PER/7/2011 Industry PERMEN 2011-07-07 Industry types for promotion by directorate general and agency in the scope of ministry of industry
508 64/M-IND/PER/7/2011 Industri PERMEN 2011-07-07 Jenis-jenis industri dalam pembinaan direktorat jenderal dan badan di lingkungan kementerian perindustrian
509 SE-8/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-07-06 Customs procedures on the entry and release of yachts in the framework sail wakatobi-belitong 2011
510 SE-8/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-07-06 Prosedur kepabeanan atas pemasukan dan pengeluaran kapal layar (yacht) dalam rangka sail wakatobi-belitong 2011
511 PP 34/2011 Government PP 2011-07-04 Anti dumping measure, compulsory measure, and trade safeguard measure
512 PP 34 tahun 2011 PP-Pemerintah PP 2011-07-04 Tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan
513 UU 7/2011 Legislative UU 2011-06-28 Currency
514 UU 7 tahun 2011 UU-DPR UU 2011-06-28 Mata uang
515 95/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-06-27 Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang registrasi kepabeanan
516 95/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-06-27 Amendment to the regulation of the minister of finance No. 63/PMK.04/2011 concerning customs registration
517 90/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-06-16 Perubahan kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
518 90/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-06-16 Eighth amendment to regulation of the minister of finance No. 110/PMK.010/2006 concerning the system of classifying goods and charging duties on imported goods
519 PER.15/MEN/2011 Marine & Fisheries PERMEN 2011-06-15 Quality and security control of fishery products imported to the territory of the Republic of Indonesia
520 PER.15/MEN/2011 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2011-06-15 Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
521 17/M-DAG/PER/6/2011 Trade PERMEN 2011-06-15 Procurement and distribution of subsidized fertilizer for agriculture sector
522 17/M-DAG/PER/6/2011 Perdagangan PERMEN 2011-06-15 Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
523 20/M-IND/PER/2/2011 Industry PERMEN 2011-06-15 Enforcement of Indonesia National Standard (SNI) obligatory steel profile
524 20/M-IND/PER/2/2011 Industri PERMEN 2011-06-15 Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) baja profil secara wajib
525 PER-22/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-06-13 Technical directive to implement customs registration in the free trade zone and free port
526 PER-22/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-06-13 Pedoman teknis pelaksanaan registrasi kepabeanan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
527 PER-21/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-06-13 Technical directives to implement customs registration
528 PER-21/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-06-13 Pedoman teknis pelaksanaan registrasi kepabeanan
529 87/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-06-06 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit (cotton yarn other than sewing thread)
530 87/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-06-06 Imposition of safeguard measures import duty on the import of cotton yard other than sewing thread products
531 PER.12/MEN/2011 Marine & Fisheries PERMEN 2011-05-09 Japan's fishery products and fish farming production facilities entering the territory of the Republic of Indonesia
532 PER.12/MEN/2011 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2011-05-09 Hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan dari negara Jepang yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
533 10/M-DAG/PER/5/2011 Trade PERMEN 2011-05-03 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 41/M-DAG/PER/9/2009 concerning provision on the export of coffee
534 10/M-DAG/PER/5/2011 Perdagangan PERMEN 2011-05-03 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang ketentuan ekspor kopi
535 HK.03.1.23.04.11.03724 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2011-04-20 Control on the inclusion of cosmetics
536 HK.03.1.23.04.11.03724 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2011-04-20 Pengawasan pemasukan kosmetika
537 PER-16/BC/2011 Custom and Excise PERDJ 2011-04-20 Implementation directive of collection safeguard measures import duty on the import of woven fabrics of cotton, bleached and unbleached products
538 PER-16/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-04-20 Petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (woven fabrics of cotton, bleached and unbleached)
539 80/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-04-13 Seventh amendment to regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 concerning the system of classifying goods and charging duties on imported goods
540 80/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-04-13 Perubahan ketujuh atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
541 65/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-03-31 Sixth amendment to regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 concerning the system of classifying goods and charging duties on imported goods
542 65/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-03-31 Perubahan keenam atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
543 63/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-03-30 Registrasi kepabeanan
544 63/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-03-30 Customs registration
545 62/PMK.04/2011 Finance PERMEN 2011-03-30 Settlement of goods are declared as uncontrolled, goods are declared as controlled by the state, and goods are declared as the state's property
546 62/PMK.04/2011 Keuangan PERMEN 2011-03-30 Penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara
547 PER-11/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-03-28 Fully application (Mandatory) transfer of services and control of import facility for export purpose (KITE) from jakarta regional office of directorate general of customs and excise to banten regional office of directorate general of customs and excise
548 PER-11/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-03-28 Penerapan secara penuh (Mandatory) peralihan pelayanan dan pengawasan kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE) dari kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai jakarta ke kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai banten
549 36/M-IND/PER/3/2011 Industry PERMEN 2011-03-25 Amendment to the regulation of the Minister of Industry No. 75/M-IND/PER/10/2008 concerning appointment/determination of surveyors as executor of industrial verification in the framework of granting government borne import duty (BM-DTP) on the imported goods for industry
550 36/M-IND/PER/3/2011 Industri PERMEN 2011-03-25 Perubahan atas peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/10/2008 tentang penunjukan/penetapan surveyor sebagai pelaksana verifikasi industri dalam rangka pemberian bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) atas impor barang untuk industri
551 UU 3/2011 Legislative UU 2011-03-23 Fund transfer
552 UU 3 tahun 2011 UU-DPR UU 2011-03-23 Transfer dana
553 54/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-03-23 Imposition of safeguard measures import duty on the import of steel wire ropes with heading 7312.10.90.00
554 55/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-03-23 Imposition of safeguard measures import duty on the import of steel wire ropes with heading ex 7312.10.10.00
555 56/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-03-23 Imposition of safeguard measures import duty on the import of zinc wire
556 57/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-03-23 Imposition of safeguard measures import duty on the import of binder wire
557 58/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-03-23 Imposition of safeguard measures import duty on the import of woven fabrics of cotton, bleached and unbleached products
558 54/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-03-23 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan pos tarif 7312.10.90.00
559 55/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-03-23 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk tali kawat baja (steel wire ropes) dengan pos tarif ex 7312.10.10.00
560 56/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-03-23 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kawat seng
561 57/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-03-23 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kawat bindrat
562 58/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-03-23 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk berupa kain tenunan dari kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (woven fabrics of cotton, bleached and unbleached)
563 SE-2/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-03-21 Optimizing control of export and/or inter island transportation of palm oil, crude palm oil (CPO) and their derivative products
564 SE-2/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-03-21 Optimalisasi pengawasan pengangkutan ekspor dan/atau antar pulau kelapa sawit, crude palm oil (CPO) dan produk turunannya
565 KEP-51/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-03-10 Delegation of authority to director of customs technical, director of customs facilitation, director of revenues and regulations of Customs and Excise, head of main service office of Customs and Excise, and head of Customs and Excise supervision and service office, for and on behalf of the Minister to make and sign decree concerning giving the permit to use guarantee in the framework of customs
566 KEP-51/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-03-10 Pelimpahan wewenang kepada direktur teknis kepabeanan, direktur fasilitas kepabeanan, direktur penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai, kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai, dan kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai, untuk dan atas nama menteri membuat dan menandatangani keputusan tentang pemberian izin penggunaan jaminan dalam rangka kepabeanan
567 PER-10/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-03-10 Second amendment to Decree of the director general of Customs and Excise No. KEP-63/BC/1997 concerning procedure for the establishment procedure to enter and release goods into and from bonded zone
568 PER-10/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-03-10 Perubahan kedua atas Keputusan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 tentang tata cara pendirian dan tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat
569 32/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-02-28 Imposition of anti dumping import duty on the import of uncoated writing and printing paper from Republic of Korea
570 32/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-02-28 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor uncoated writing dan printing paper dari negara Republik Korea
571 30/PMK.03/2011 Finance PERMEN 2011-02-28 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 70/PMK.03/2010 concerning limitation of activities and services subject to tax that their export subject to value added tax
572 30/PMK.03/2011 Keuangan PERMEN 2011-02-28 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai
573 28/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-02-24 Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
574 28/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-02-24 Amendment to the regulation of the minister of finance No. 163/PMK.04/2007 concerning exemption of import duty on the imported goods by central government or regional government for public interest
575 27/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-02-24 Fifth amendment to decision of the Minister of Finance No. 144/KMK.05/1997 concerning exemption from import duty and excise on imported goods in the form of delivery of gifts for religious devotion, social service and cultural service
576 27/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-02-24 Perubahan kelima atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan
577 23/M-IND/PER/2/2011 Industry PERMEN 2011-02-23 Amendment to regulation of the Minister of Industry No. 90/M-IND/PER/8/2010 concerning compulsory application of the indonesia national standard (SNI) of steel sheet and cold rolled coil (BJ.D)
578 23/M-IND/PER/2/2011 Industri PERMEN 2011-02-23 Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 90/M-IND/PER/8/2010 tentang pemberlakuan standar nasional indonesia (SNI) baja lembaran dan gulungan canai dingin (BJ.D) secara wajib
579 15/M-IND/PER/2/2011 Industry PERMEN 2011-02-21 Guideline for using domestic products in the procurement of government goods/services
580 15/M-IND/PER/2/2011 Industri PERMEN 2011-02-21 Pedoman penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
581 16/M-IND/PER/2/2011 Industry PERMEN 2011-02-21 Provision and procedure for counting local content
582 16/M-IND/PER/2/2011 Industri PERMEN 2011-02-21 Ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri
583 PER-6/BC/2011 Custom and Excise PERDJ 2011-02-14 Procedures to give government borne value added tax on the import of goods for upstream natural oil and gas exploration activities and geothermal exploration activities in budget year 2011
584 PER-6/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-02-14 Tata cara pemberian pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi untuk tahun anggaran 2011
585 22/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-02-07 Government borne value added tax on the import of goods for upstream natural oil and gas exploration activities and geothermal exploration activities in budget year 2011
586 23/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-02-07 Imposition of anti dumping import duty on the import of hot rolled coil from Republic of Korea and Malaysia
587 22/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-02-07 Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi untuk tahun anggaran 2011
588 23/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-02-07 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor hot rolled coil dari negara Republik Korea dan Malaysia
589 PP 5/2011 PP-Government PP 2011-02-04 Amendment to Government Regulation No. 46/2007 concerning the Batam free trade zone and free port
590 PP 5 tahun 2011 PP-Pemerintah PP 2011-02-04 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam
591 PP 6/2011 PP-Government PP 2011-02-04 Management of finance at the Batam free trade zone and free port
592 PP 6 tahun 2011 PP-Pemerintah PP 2011-02-04 Pengelolaan keuangan pada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam
593 PER-5/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-01-31 Tata laksana pemberitahuan manifes kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut dalam rangka pengangkutan barang impor dan barang ekspor ke dan dari kawasan pabean di kawasan pelayanan pabean terpadu
594 PER-4/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-01-31 Amendment to the regulation of the Director General of Customs and Excise No. P-13/BC/2008 concerning procedure of customs audit and excise audit
595 PER-4/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-01-31 Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-13/BC/2008 tentang tatalaksana audit kepabeanan dan audit cukai
596 PER-5/BC/2011 Custom and Excise PERDJ 2011-01-31 Procedure to notify inward manifest of carrier and outward manifest of carrier in the framework of carrying imported goods and exported goods to and from customs zone in integrated customs service zone
597 PER-2/BC/2011 Customs & Excise PERDJ 2011-01-31 Guarantee management in the framework of customs
598 PER-2/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-01-31 Pengelolaan jaminan dalam rangka kepabeanan
599 15/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-01-24 Perubahan ketiga atas keputusan menteri keuangan nomor 580/kmk.04/2003 tentang tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya
600 15/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-01-24 Third amendment to decree of the minister of finance No. 580/KMK.04/2003 concerning mechanism of import facilities destined to export and supervision thereof
601 13/PMK.011/2011 Finance PERMEN 2011-01-24 Fifth amendment to regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 concerning the system of classifying goods and charging duties on imported goods
602 13/PMK.011/2011 Keuangan PERMEN 2011-01-24 Perubahan kelima atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
603 PP 2/2011 PP-Government PP 2011-01-05 Special economic zones management
604 PP 2 tahun 2011 PP-Pemerintah PP 2011-01-05 Penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus
605 PER-1/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2011-01-03 Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang kepabeanan
606 PER-1/BC/2011 Custom and Excise PERDJ 2011-01-03 Procedure for proposal and settlement of objections in the field of customs
607 02/M-IND/PER/1/2011 Industry PERMEN 2011-01-03 Acknowledgement procedure of certificate of electric and/or electronic equipment products from evaluations of conformance agencies in asean countries
608 02/M-IND/PER/1/2011 Industri PERMEN 2011-01-03 Tata cara pengakuan terhadap sertifikat produk peralatan listrik dan elektronika dari lembaga penilaian kesesuaian di negara-negara ASEAN
609 261/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-12-31 Government borne import duty on the import of goods and materials to produce goods and/or services for public interest and to improve the competitiveness of certain industrial sectors in fiscal year 2011
610 259/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-12-31 Guarantee in the framework of customs
611 259/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-12-31 Jaminan dalam rangka kepabeanan
612 260/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-12-31 Technical directives for infrastructure guaranty in public-private partnership projectship
613 260/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-12-31 Petunjuk pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha
614 261/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-12-31 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2011
615 59/M-DAG/PER/12/2010 Trade PERMEN 2010-12-30 Provision of issuing certificate of origin for Indonesian exporting goods
616 60/M-DAG/PER/12/2010 Trade PERMEN 2010-12-30 Agencies issuing certificates of origin for exported goods of indonesia
617 59/M-DAG/PER/12/2010 Perdagangan PERMEN 2010-12-30 Ketentuan penerbitan surat keterangan asal (certificate of origin) untuk barang ekspor Indonesia
618 60/M-DAG/PER/12/2010 Perdagangan PERMEN 2010-12-30 Instansi penerbit surat keterangan asal (certificate of origin) untuk barang ekspor indonesia
619 57/M-DAG/PER/12/2010 Trade PERMEN 2010-12-29 Provision for import of certain products (Electronics, Garment & Textile product, Toy, Footwear, Food & Beverage, Traditional Herbal Medicine, Cosmetics)
620 58/M-DAG/PER/12/2010 Trade PERMEN 2010-12-29 Provision for import of used capital goods
621 57/M-DAG/PER/12/2010 Perdagangan PERMEN 2010-12-29 Ketentuan impor produk tertentu (Elektronik, Garment & produk tekstil, mainan, Sepatu, Makanan & Minuman, Jamu Tradisional, Kosmetika)
622 58/M-DAG/PER/12/2010 Perdagangan PERMEN 2010-12-29 Ketentuan impor barang modal bukan baru
623 53/M-DAG/PER/12/2010 Perdagangan PERMEN 2010-12-28 Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang ketentuan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol
624 53/M-DAG/PER/12/2010 Trade PERMEN 2010-12-28 Amendment to the regulation of the minister of trade No. 43/M-DAG/PER/9/2009 concerning the procurement, circulation, sales, supervision, and control of alcoholic drinks
625 54/M-DAG/PER/12/2010 Trade PERMEN 2010-12-28 Provision on the import of iron or steel
626 54/M-DAG/PER/12/2010 Perdagangan PERMEN 2010-12-28 Ketentuan impor besi atau baja
627 52/M-DAG/PER/12/2010 Trade PERMEN 2010-12-23 Ban on the import of shrimps of certain species into the territory of the republic of Indonesia
628 PB.02/MEN/2010 Marine & Fisheries PERMEN 2010-12-23 Ban on the import of shrimps of certain species into the territory of the republic of Indonesia
629 52/M-DAG/PER/12/2010 Perdagangan PERMEN 2010-12-23 Larangan impor udang spesies tertentu ke wilayah republik Indonesia
630 PB.02/MEN/2010 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2010-12-23 Larangan impor udang spesies tertentu ke wilayah republik Indonesia
631 241/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-12-22 Fourth amendment to regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 concerning the system of classifying goods and charging duties on imported goods
632 241/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-12-22 Perubahan keempat atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
633 SE-34/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-12-20 Mechanism to provide confirmation answer related with SPTNP, SPKTNP, objection decisions, appeal decisions or judicial review decision, to the directorate general of tax
634 SE-34/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-12-20 Mekanisme pemberian jawaban konfirmasi dan legalisasi terkait SPTNP, SPKTNP, keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, kepada direktorat jenderal pajak
635 P-48/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-12-20 Technical directives for the import of goods from northern territory Australia to Indonesian customs areas other than Java and Sumatera islands
636 P-48/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-12-20 Petunjuk pelaksanaan impor barang dari northern territory Australia ke daerah pabean Indonesia selain pulau Jawa dan Sumatera
637 1799/MENKES/PER/XII/2010 Health PERMEN 2010-12-16 Pharmaceutical industry (pharmacy, medicine)
638 1799/MENKES/PER/XII/2010 Kesehatan PERMEN 2010-12-16 Industri farmasi (obat)
639 SE-32/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-12-10 Exemption of collection of income tax article 22 on the imported goods as intended in article 3 of regulation of the Minister of Finance Number 154/PMK.03/2010
640 SE-32/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-12-10 Pengecualian dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
641 219/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-12-09 Customs treatment on the authorized economic operators
642 219/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-12-09 Perlakuan kepabeanan terhadap authorized economic operators
643 217/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-12-03 Objection in customs
644 217/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-12-03 Keberatan di bidang kepabeanan
645 214/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-12-02 Amendment to the regulation of the minister of finance No. 47/PMK.011/2010 concerning government borne import duties on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2010
646 214/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-12-02 Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2010
647 205/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-11-24 Government borne import duties on the import of goods and materials to make special ink (toner) in budget year 2010
648 205/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-11-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan tinta khusus (toner) untuk tahun anggaran 2010
649 Law 13/2010 Legislative UU 2010-11-24 Horticulture
650 UU 13 tahun 2010 UU-DPR UU 2010-11-24 Hortikultura
651 195/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-11-23 Imposition of anti dumping import duty on the import of h section and i section from people republic of china
652 196/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-11-23 Imposition of anti dumping import duty on the import of polyester staple fiber from India, People Republic of China, and Taiwan
653 195/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-11-23 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor h section dan i section dari negara republik rakyat tiongkok [China]
654 196/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-11-23 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor polyester staple fiber dari negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan [China]
655 P-41/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-10-29 Amendment to the regulation of the director general of customs and excise Number P-22/BC/2009 concerning import customs notification
656 188/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-10-29 Import of goods are carried by passengers, crew members of carriers, border crossers and delivery goods
657 PER-09/BC/2011 Custom and Excise PERDJ 2010-10-29 Fourth amendment of the decree of director general of customs and excise No. KEP-205/BC/2003 concerning implementation guidelines of procedures and supervision of importation goods for export purpose
658 P-41/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-10-29 Perubahan peraturan direktur jenderal bea dan cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang pemberitahuan pabean impor
659 188/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-10-29 Impor barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman
660 PER-09/BC/2011 Bea dan Cukai PERDJ 2010-10-29 Perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tata laksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya
661 40/M-DAG/PER/10/2010 Trade PERMEN 2010-10-12 Kinds of export and import license, standard operating procedure and service level arrangement by electronic system through inatrade in the framework of Indonesia National Single Window
662 40/M-DAG/PER/10/2010 Perdagangan PERMEN 2010-10-12 Jenis perijinan ekspor dan impor, prosedur operasi standar (standard operating procedure) dan tingkat layanan (service level arrangement) dengan sistem elektronik melalui inatrade dalam kerangka Indonesia National Single Window
663 SE-19/BC/2010 Custom and Excise -- 2010-10-06 Confirmation about mandatory labeling of imported food and beverage products
664 SE-19/BC/2010 Bea dan Cukai -- 2010-10-06 Penegasan tentang kewajiban pencantuman label pangan pada impor produk makanan dan minuman
665 39/M-DAG/PER/10/2010 Trade PERMEN 2010-10-04 Provision on the import of finished goods by producers
666 39/M-DAG/PER/10/2010 Perdagangan PERMEN 2010-10-04 Ketentuan impor barang jadi oleh produsen
667 177/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-10-04 Procedures for the import of goods from northern territory Australia to Indonesian customs areas other than Java and Sumatera islands
668 177/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-10-04 Tata laksana impor barang dari northern territory Australia ke daerah pabean Indonesia selain pulau Jawa dan Sumatera
669 P-40/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-10-01 Database of customs value
670 38/M-DAG/PER/10/2010 Trade PERMEN 2010-10-01 Amendment to the regulation of the Minister of Trade No. 24/M-DAG/PER/6/2006 concerning provisions on the import substances damage ozone layer
671 P-38/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-10-01 Mechanism for customs value consultation
672 38/M-DAG/PER/10/2010 Perdagangan PERMEN 2010-10-01 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang ketentuan impor bahan perusak lapisan ozon
673 P-38/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-10-01 Mekanisme konsultasi nilai pabean
674 P-40/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-10-01 Database nilai pabean
675 56/Permentan/OT.140/9/2010 Agriculture PERMEN 2010-09-28 Implementation of plant quarantine measures in outside of entry and release places
676 56/Permentan/OT.140/9/2010 Pertanian PERMEN 2010-09-28 Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran
677 HK.03.1.23.09.10.9030 BPOM / Agency of Drug & Food Control PERDJ 2010-09-27 Amandment to decree of the Head of Drug and Food Controler Agency Number HK.00.05.3.0027 of 2006 concerning application guidelines for good drug production procedure year 2006
678 HK.03.1.23.09.10.9030 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2010-09-27 Perubahan atas keputusan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.0027 tahun 2006 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik tahun 2006
679 46/Permentan/HK.340/8/2010 Agriculture PERMEN 2010-09-04 Entry and release places of carrier media of pests and diseases of quarantine animals and quarantine plants distrubance organism
680 46/Permentan/HK.340/8/2010 Pertanian PERMEN 2010-09-04 Tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina
681 160/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-09-01 Customs value for the calculation of import duty
682 160/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-09-01 Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
683 PER.17/MEN/2010 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2010-08-31 Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah republik Indonesia
684 PER.17/MEN/2010 Marine & Fisheries PERMEN 2010-08-31 Quality and security control of fishery products imported to the territory of the republic of Indonesia
685 154/PMK.03/2010 Finance PERMEN 2010-08-31 Collection of income tax article 22 pertaining to payment of delivery of goods and activities on import or business activities in other sectors
686 154/PMK.03/2010 Keuangan PERMEN 2010-08-31 Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
687 152/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-08-30 Procedure of the entry and release motorized vehicle to and from any zone designated as free trade zone and free port
688 152/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-08-30 Tata cara pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
689 145/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-08-27 Imposition of anti dumping import duty on the import of aluminium meal-dish (lacquered tray with or without lid) from Malaysia
690 145/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-08-27 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor aluminium mealdish (lacquered tray with or without lid) dari negara Malaysia
691 146/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-08-27 Procedure of the entry and release goods subject to excise to and from a zone designated as free trade zone and free port
692 146/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-08-27 Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
693 144/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-08-24 Stipulation of import duty rates on the imported goods in the framework of Asean-India free trade area (AIFTA)
694 144/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-08-24 Penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Asean-India free trade area (AIFTA)
695 33/M-DAG/PER/8/2010 Trade PERMEN 2010-08-19 Certificates of origin for Indonesian export commodities
696 33/M-DAG/PER/8/2010 Perdagangan PERMEN 2010-08-19 Surat keterangan asal (certificate of origin) untuk barang ekspor Indonesia
697 32/M-DAG/PER/8/2010 Trade PERMEN 2010-08-09 Trading services unit
698 32/M-DAG/PER/8/2010 Perdagangan PERMEN 2010-08-09 Unit pelayanan perdagangan
699 136/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-07-29 Procedure for settlement of taxable goods and other goods in confiscation or under the state's control
700 136/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-07-29 Tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara
701 135/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-07-28 Thirteenth amendment to decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 concerning procedure for the exemption of import duty and excise on imported goods for the need of international agencies and their officials assigned in Indonesia
702 135/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-07-28 Perubahan ketigabelas atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia
703 SE-14/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-07-20 Customs procedures on the entry and release of yachts in the framework of sail banda 2010
704 SE-14/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-07-20 Prosedur kepabeanan atas pemasukan dan pengeluaran kapal layar (yacht) dalam rangka sail banda 2010
705 131/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-07-20 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 53/PMK.011/2010 concerning government borne import duty on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or assembly of heavy equipment by heavy equipment industry in budget year 2010
706 131/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-07-20 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/2010 tentang bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2010
707 28/M-DAG/PER/6/2010 Trade PERMEN 2010-06-30 Amendment to the regulation of the minister of trade No. 10/M-DAG/PER/3/2006 concerning provision and procedure for issuing business license for representative of foreign trading company
708 HK.03.1.23.06.10.5166 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2010-06-30 Pencantuman informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol, dan batas kedaluwarsa pada penandaan/label obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan
709 HK.03.1.23.06.10.5166 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2010-06-30 Inclusion of the information on certain substances, alcohol contain and expired time on the label of medicine, traditional medicine, supplement food, and food
710 28/M-DAG/PER/6/2010 Perdagangan PERMEN 2010-06-30 Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing
711 P-35/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-06-28 Amendment to the regulation of the director general of customs and excise No. P-20/BC/2008 concerning procedure for releasing imported goods from customs zone to be piled up in bonded piling place
712 P-35/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-06-28 Perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai Nomor P-20/BC/2008 tentang tata laksana pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat
713 27/M-DAG/PER/6/2010 Trade PERMEN 2010-06-24 The revocation of regulation of the Minister of Trade No. 10/M-DAG/PER/3/2009 concerning the export of goods required to use letters of credit as amended the latest by regulation of the Minister of Trade No. 57/M-DAG/PER/10/2009
714 27/M-DAG/PER/6/2010 Perdagangan PERMEN 2010-06-24 Pencabutan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang ekspor barang yang wajib menggunakan letter of credit sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009
715 26/M-DAG/PER/6/2010 Trade PERMEN 2010-06-23 Temporary ban on the import of shrimps of certain species into the territory of the Republic of Indonesia
716 26/M-DAG/PER/6/2010 Perdagangan PERMEN 2010-06-23 Larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia
717 HK.03.42.06.10.4556 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2010-06-21 Petunjuk operasional pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik
718 HK.03.42.06.10.4556 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2010-06-21 Operational directives for the method of producing good cosmetics
719 KEP-43/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-06-18 Delegation of authority to director of customs technical, director of audit, head of regional offices of Directorate General of Customs and Excise, and head of main service offices of Customs and Excise for and on behalf of the Director General of Customs and Excise to make and sign letter of re-determination of tariff and customs value
720 KEP-43/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-06-18 Pelimpahan wewenang kepada direktur teknis kepabeanan, direktur audit, kepala kantor wilayah direktorat jenderal Bea dan Cukai, dan kepala kantor pelayanan utama Bea dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani surat penetapan kembali tarif dan nilai pabean
721 P-34/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-06-16 Trying of electronic data exchange (PDE) implementation of notification of imported goods to be piled in bonded hoarding place (BC 2.3)
722 P-34/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-06-16 Pelaksanaan uji coba pertukaran data elektronik (PDE) pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat (BC 2.3)
723 128/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-06-12 Stipulation of import duty tariff on the import goods in the framework of asean trade in goods agreement (ATIGA)
724 128/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-06-12 Penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka asean trade in goods agreement (ATIGA)
725 P-30/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-06-07 Implementation guide on the entry and release of imported goods into and from the temporary piling place in integrated customs service territory
726 P-30/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-06-07 Petunjuk pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran barang impor ke dan dari tempat penimbunan sementara di kawasan pelayanan pabean terpadu
727 P-28/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-06-03 Amendment to the regulation of director general of Customs and Excise No. P-21/BC/2009 concerning customs notification on the transportation of goods
728 P-28/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-06-03 Perubahan atas peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 tentang pemberitahuan pabean pengangkutan barang
729 24/M-DAG/PER/5/2010 Trade PERMEN 2010-05-24 Agencies issuing certificates of origin for exported goods of indonesia
730 24/M-DAG/PER/5/2010 Perdagangan PERMEN 2010-05-24 Instansi penerbit surat keterangan asal (Certificate of origin) untuk barang ekspor indonesia
731 PerPres 33/2010 President PERPRES 2010-05-21 National council and zone council of special economic zones
732 PerPres 33 tahun 2010 Presiden PERPRES 2010-05-21 Dewan nasional dan dewan kawasan kawasan ekonomi khusus
733 23/M-DAG/PER/5/2010 Trade PERMEN 2010-05-21 Second amendment to regulation of the Minister of Trade No. 56/M-DAG/PER/12/2008 concerning provisions on import of certain products
734 23/M-DAG/PER/5/2010 Perdagangan PERMEN 2010-05-21 Perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang ketentuan impor produk tertentu
735 22/M-DAG/PER/5/2010 Perdagangan PERMEN 2010-05-21 Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban pencantuman label pada barang
736 22/M-DAG/PER/5/2010 Trade PERMEN 2010-05-21 Amendment to the regulation of the minister of trade No. 62/M-DAG/PER/12/2009 concerning products labeling obligation
737 P-27/BC/2010 Customs & Excise PERMEN 2010-05-21 Third amendment to the regulation of the director general of customs and excise No. P-40/BC/2008 concerning customs procedures in the export field
738 P-27/BC/2010 Bea dan Cukai PERMEN 2010-05-21 Perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor
739 109/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-05-19 Tata cara pembebasan cukai
740 109/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-05-19 Procedure for excise exemption
741 P-26/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-05-12 The shape, color, size of the seals and Customs and Excise security signs, and procedures for sealing
742 P-26/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-05-12 Bentuk, warna, ukuran segel dan tanda pengaman Bea dan Cukai dan tata cara penyegelan
743 55/M-IND/PER/4/2010 Industry PERMEN 2010-04-26 Provision and procedure for issue of recommendation/technical consideration on imported used capital goods for direct user company
744 55/M-IND/PER/4/2010 Industri PERMEN 2010-04-26 Ketentuan dan tata cara penerbitan rekomendasi/pertimbangan teknis atas impor barang modal bukan baru bagi perusahaan pemakai langsung
745 P-25/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-04-21 Manual for the registration of companies arranging customs services
746 P-25/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-04-21 Petunjuk pelaksanaan registrasi pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
747 88/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-04-21 Third amendment to regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 concerning the system of classifying goods and charging duties on imported goods
748 88/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-04-21 Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
749 KEP-25/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-04-15 Fully implementation (Mandatory) of electronic data exchange for notification of imported goods to be piled in bonded storage
750 KEP-25/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-04-15 Penerapan secara penuh (Mandatory) pertukaran data elektronik pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat
751 38/Permentan/OT.140/6/2010 Agriculture PERMEN 2010-04-08 Ban on the import of certain agricultural products from Japan into the territory of the unitary state of the Republic of Indonesia
752 38/Permentan/OT.140/6/2010 Pertanian PERMEN 2010-04-08 Pelarangan pemasukan komoditas pertanian tertentu dari negara Jepang ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
753 82/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-04-07 Determination of import duty tariffs on the imported certain ethyl alcohol contained beverage products
754 82/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-04-07 Penetapan tarif bea masuk atas impor produk-produk minuman yang mengandung etil alkohol tertentu
755 PP 44/2010 Government PP 2010-04-05 Precursors
756 PP 44 tahun 2010 PP-Pemerintah PP 2010-04-05 Prekursor
757 75/PMK.03/2010 Finance PERMEN 2010-03-31 Another value basis for tax imposition
758 70/PMK.03/2010 Finance PERMEN 2010-03-31 Scope of activities and services on export subject to value added tax
759 75/PMK.03/2010 Keuangan PERMEN 2010-03-31 Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak
760 70/PMK.03/2010 Keuangan PERMEN 2010-03-31 Batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai
761 17/M-DAG/PER/3/2010 Trade PERMEN 2010-03-29 Amendment to the regulation of the Minister of Trade No. 45/M-DAG/PER/9/2009 concerning importer's identity number (API)
762 17/M-DAG/PER/3/2010 Perdagangan PERMEN 2010-03-29 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang angka pengenal importir (API)
763 SE-05/BC/2010 Custom and Excise -- 2010-03-23 Technical guidance for verifying import notification documents within the framework of free trade agreement scheme
764 SE-05/BC/2010 Bea dan Cukai -- 2010-03-23 Petunjuk pelaksanaan penelitian dokumen pemberitahuan impor barang dalam rangka skema free trade agreement
765 67/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-03-22 Stipulation of exported goods subject to export levy and rate of export levy
766 67/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-03-22 Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar
767 30/Permentan/OT.140/3/2010 Agriculture PERMEN 2010-03-19 Ban on the import of certain agricultural products from South Korea into the territory of the unitary state of the Republic of Indonesia
768 30/Permentan/OT.140/3/2010 Pertanian PERMEN 2010-03-19 Pelarangan pemasukan komoditas pertanian tertentu dari negara Korea selatan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
769 63/PMK.05/2010 Finance PERMEN 2010-03-18 Mechanism of realizing and accounting for government borne import dusties
770 63/PMK.05/2010 Keuangan PERMEN 2010-03-18 Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas bea masuk ditanggung pemerintah
771 11/M-DAG/PER/3/2010 Trade PERMEN 2010-03-15 Provisions on the import of machine, machine apparatuses, raw materials, unrecorded optical discs and recorded optical discs
772 11/M-DAG/PER/3/2010 Perdagangan PERMEN 2010-03-15 Ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik kosong, dan cakram optik isi
773 P-05/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by sorbitol production industry in budget year 2010
774 P-06/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make components for steam power plant in budget year 2010
775 P-07/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to repair and/or maintain airplanes in budget year 2010
776 P-08/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by shipping companies to make and/or repair ships in budget year 2010
777 P-09/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make plastic packing and plastic bags in budget year 2010
778 P-10/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2010
779 P-11/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make steel cord in budget year 2010
780 P-12/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make optical fiber cable in budget year 2010
781 P-13/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make infusion packing in budget year 2010
782 P-14/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make electronic components in budget year 2010
783 P-15/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make stationery of ballpoint in budget year 2010
784 P-16/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or manufacture heavy equipment by heavy equipment industry in budget year 2010
785 P-17/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make telecommunication equipment in budget year 2010
786 P-18/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-03-02 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make carpets in budget year 2010
787 P-05/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2010
788 P-06/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2010
789 P-07/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2010
790 P-08/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2010
791 P-09/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan plastik dan karung plastik untuk tahun anggaran 2010
792 P-10/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2010
793 P-11/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kawat ban (steel cord) untuk tahun anggaran 2010
794 P-12/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik untuk tahun anggaran 2010
795 P-13/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus untuk tahun anggaran 2010
796 P-14/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk tahun anggaran 2010
797 P-15/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2010
798 P-16/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2010
799 P-17/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk tahun anggaran 2010
800 P-18/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-03-02 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan karpet untuk tahun anggaran 2010
801 42/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duties on the import of goods and materials by sorbitol production industry in budget year 2010
802 43/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne duties on the import of goods and materials to make steam power plant components in budget year 2010
803 44/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government-borne duties on the import of goods and materials to repair and/or maintain airplanes in budget year 2010
804 45/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government-borne duties on the import of goods and materials by shipping industry to make and/or repair ships in budget year 2010
805 46/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne duties on the import of goods and materials to make plastic packing and plastic bags in budget year 2010
806 47/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duties on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2010
807 48/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duties on the import of goods and materials to make steel cord in budget year 2010
808 49/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duties on the import of goods and materials to make optical fibre cable in budget year 2010
809 50/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duties on the import of goods and materials to make infusion packing in budget year 2010
810 51/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duties on the import of goods and materials to make electronic components in budget year 2010
811 42/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2010
812 52/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duties on the import of goods and materials to make stationery of ballpoints in budget year 2010
813 43/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2010
814 53/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duty on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or assembly of heavy equipment by heavy equipment industry in budget year 2010
815 44/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2010
816 54/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duties on the import of goods and materials to make telecommunication equipment in budget year 2010
817 45/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2010
818 55/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-24 Government borne import duties on the import of goods and materials to make carpets in budget year 2010
819 46/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan plastik dan karung plastik untuk tahun anggaran 2010
820 47/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2010
821 48/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kawat ban (steel cord) untuk tahun anggaran 2010
822 49/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik untuk tahun anggaran 2010
823 50/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus untuk tahun anggaran 2010
824 51/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk tahun anggaran 2010
825 52/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2010
826 53/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industry alat besar untuk tahun anggaran 2010
827 54/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi untuk tahun anggaran 2010
828 55/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-24 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan karpet untuk tahun anggaran 2010
829 KEP-33/BC/2010 Custom and Excise PERDJ 2010-02-21 Delegation of right on behalf of director general of customs and excise to makes and signs decision of the director general of customs and excise for objection in customs and excise to director of customs and excise receiving and regulations, head of area office of customs and excise, head of primary service office of customs and excise, and head of control and service office of customs and excise
830 KEP-33/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-02-21 Pelimpahan wewenang untuk dan atas nama direktur jenderal bea dan cukai membuat dan menandatangani keputusan direktur jenderal bea dan cukai atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kepada direktur penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai, kepala kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai, kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai, dan kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai
831 102/PMK.04/2010 Finance PERMEN 2010-02-19 Amendment to regulation of the Minister of Finance No. 90/PMK.04/2007 concerning the release of imported goods or export goods from customs areas for transited or transshipped and the release of imported goods from customs areas for transport to temporary hoarding places in other customs areas
832 102/PMK.04/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-19 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya
833 31/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-12 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 96/PMK.011/2008 concerning stipulation of import duty rates by user specific duty free scheme (USDFS) in the framework of agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an economic partnership
834 31/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-12 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang penetapan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme (USDFS) dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
835 05/M-DAG/PER/2/2010 Trade PERMEN 2010-02-11 Revocation of regulation of the Minister of Trade No. 16/M-DAG/PER/5/2009 concerning temporary ban on the import of swine and by products
836 05/M-DAG/PER/2/2010 Perdagangan PERMEN 2010-02-11 Pencabutan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang larangan sementara impor hewan babi dan produk turunannya
837 26/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-02-01 The imposition of anti dumping import duty on the import of uncoated writing and printing paper
838 26/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-02-01 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor uncoated writing and printing paper
839 07/Permentan/OT.140/1/2008 Agriculture PERMEN 2010-01-30 Requirements and procedures on the entry and removal of seed, livestock germs, and beef cattle
840 07/Permentan/OT.140/1/2008 Pertanian PERMEN 2010-01-30 Syarat dan tata cara pemasukan dan pengeluaran benih, bibit ternak, dan ternak potong
841 21/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-01-29 The granting of taxation and customs facilities for activities to make use of renewable energy sources
842 24/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-01-29 Government borne value added tax on the import of goods for upstream natural oil and gas exploration activities and geothermal exploration activities in budget year 2010
843 21/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-01-29 Pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan
844 24/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-01-29 Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi untuk tahun anggaran 2010
845 159/KM.4/2010 Finance PERMEN 2010-01-27 Stipulation of export price for calculating of export levy
846 159/KM.4/2010 Keuangan PERMEN 2010-01-27 Penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar
847 02/M-DAG/PER/1/2010 Trade PERMEN 2010-01-26 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 23/M-DAG/PER/6/2009 concerning provisions on the import of textiles and textile products
848 02/M-DAG/PER/1/2010 Perdagangan PERMEN 2010-01-26 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil
849 SE-3/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-01-21 Confirmation of figures 5 in circular of the director general No. SE-01/BC/2010 dated 15 january concerning implementation direction or checking of certificate of orignin (SKA) on imported goods in the framework of Free Trade Agreement (FTA) scheme
850 SE-3/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-01-21 Penegasan terhadap angka 5 pada surat edaran direktur jenderal Nomor SE-01/BC/2010 tanggal 15 januari 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penelitian surat keterangan asal (SKA) atas barang impor dalam rangka skema Free Trade Agreement (FTA)
851 07/PMK.011/2010 Finance PERMEN 2010-01-18 Government borne import duty on the import of goods and materials to produce goods and/or services for public interest and to improve the competitiveness of certain industrial sectors in fiscal year 2010
852 07/PMK.011/2010 Keuangan PERMEN 2010-01-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2010
853 MenLH 02/2010 Environment PERMEN 2010-01-18 Application of electronic system for registration of hazardous and toxic materials in the framework of indonesia national single window in ministry of life environment
854 MenLH 02 Tahun 2010 Lingkungan Hidup PERMEN 2010-01-18 Penggunaan sistem elektronik registrasi bahan berbahaya dan beracun dalam kerangka indonesia national single window di kementerian lingkungan hidup
855 SE-01/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-01-15 Implementation direction to check certificate of origin (SKA) on the imported goods in the framework of free trade agreement scheme
856 SE-01/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-01-15 Petunjuk pelaksaan penelitian surat keterangan asal (SKA) atas barang impor dalam rangka skema free trade agreement
857 SE-2/BC/2010 Customs & Excise PERDJ 2010-01-15 Using print out to comply provision on the prohibition/ restriction from Indonesia National Single Window (NSW) portal
858 SE-2/BC/2010 Bea dan Cukai PERDJ 2010-01-15 Penggunaan hasil cetak pemenuhan ketentuan larangan/ pembatasan dari portal Indonesia National Single Window (NSW)
859 247/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-31 Perubahan klasifikasi dan penetapan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk tertentu dalam rangka skema common effective preferential tarifF (CEPT)
860 P-31/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-12-31 Amendment to the regulation of the director general of customs and excise No. P-34/BC/2007 concerning procedures for registration of importers
861 246/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-12-31 Revocation of regulation of the minister of finance No. 231/PMK.011/2008 concerning the government borne value added tax on the domestic delivery of palm cooking oil for budget year 2009
862 P-31/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-12-31 Perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai Nomor P-34/BC/2007 tentang tatalaksana registrasi importir
863 246/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-31 Pencabutan peraturan menteri keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit di dalam negeri untuk tahun anggaran 2009
864 247/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-12-31 The change in classification and stipulation of rates of import duty on certain imported goods in the context of common effective preferential tariff (CEPT) scheme
865 242/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-30 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2009 tentang tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
866 241/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-30 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
867 240/PMK.03/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-30 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah atas pengeluaran dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas
868 239/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-30 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2009 tentang penetapan tarif bea masuk atas impor gula
869 235/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-12-30 Hoarding, importation, exportation and transportation of taxable goods
870 236/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-12-30 Trading of excisable goods
871 236/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-30 Perdagangan barang kena cukai
872 237/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-12-30 Exemption from Excise
873 237/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-30 Tidak dipungut Cukai
874 235/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-30 Penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai
875 242/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-12-30 The amendment to regulation of the Minister of Finance No. 47/PMK.04/2009 concerning procedure on the import and export of goods to and from zones designated as free trade zones and free ports
876 241/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-12-30 The amendment to regulation of the Minister of Finance No. 46/PMK.04/2009 concerning customs notification in the framework of the entry and release goods into and from areas are appointed as free trade areas and free ports
877 240/PMK.03/2009 Finance PERMEN 2009-12-30 The amendment to regulation of the Minister of Finance No. 45/PMK.03/2009 concerning procedures for supervision, administration, payment as well as settlement of value added tax and/or sales tax on luxury goods on the release and/or delivery of taxable goods and/or provision of taxable services from free area to other place inside customs area and/or the import and/or delivery of taxable goods and/or provision of taxable service from other place inside customs area to free area
878 239/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-12-30 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 150/PMK.011/2009 concerning stipulation customs tariff of imported sugar
879 232/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-12-28 Integrated customs service area
880 232/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-28 Kawasan pelayanan pabean terpadu
881 64/M-DAG/PER/12/2009 Trade PERMEN 2009-12-23 Temporary ban on the import of shrimps of certain species into the territory of the Republic of Indonesia
882 64/M-DAG/PER/12/2009 Perdagangan PERMEN 2009-12-23 Larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia
883 63/M-DAG/PER/12/2009 Trade PERMEN 2009-12-22 Provisions on the import of capital goods which is not new
884 63/M-DAG/PER/12/2009 Perdagangan PERMEN 2009-12-22 Ketentuan impor barang modal bukan baru
885 62/M-DAG/PER/12/2009 Perdagangan PERMEN 2009-12-21 Kewajiban pencantuman label pada barang
886 62/M-DAG/PER/12/2009 Trade PERMEN 2009-12-21 Products labeling obligation
887 P-50/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-12-06 Procedure for payment of state income from import by company using refund of import duty facility in the framework import for export purpose facility
888 P-50/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-12-06 Tatalaksana pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor oleh perusahaan pengguna fasilitas pengembalian bea masuk dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor
889 199/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-12-04 Amendment to regulation of the Minister of Finance No. 223/PMK.011/2008 concerning export goods subject to export levy and tariffs of export levy
890 200/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-12-04 Amendment to regulation of the Minister of Finance No. 236/PMK.011/2008 concerning stipulation of import duty tariff within the framework of Asean-Korea free trade area (AK-FTA)
891 199/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-04 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2008 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar
892 200/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-12-04 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka Asean-Korea free trade area (AK-FTA)
893 187/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-11-18 Government-borne duties on the import of goods and materials to make steel cord in budget year 2009
894 188/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-11-18 Government-borne duties on the import of goods and materials to make plastic packing in budget year 2009
895 189/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-11-18 Government-borne duties on the import of goods and materials to make carpet in budget year 2009
896 187/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-11-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kawat ban (steel cord) untuk tahun anggaran 2009
897 188/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-11-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan plastik untuk tahun anggaran 2009
898 189/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-11-18 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan karpet untuk tahun anggaran 2009
899 183/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-11-16 Imposition of anti dumping import duty on the import of bi-axially oriented polypropylene film from thailand
900 183/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-11-16 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor bi-axially oriented polypropylene film dari negara thailand
901 176/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-11-16 The exemption of import duty on imported machines, goods and materials for the building or development of industries within the framework of investment
902 177/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-11-16 Fourth amendment to decision of the Minister of Finance No. 144/KMK.05/1997 concerning exemption from import duty and excise on imported goods in the form of delivery of gifts for religious devotion, social service and cultural service
903 176/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-11-16 Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal
904 177/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-11-16 Perubahan keempat atas keputusan menteri keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, dan kebudayaan
905 57/M-DAG/PER/10/2009 Trade PERMEN 2009-10-30 Second amendment to regulation of the Minister of Trade No. 10/M-DAG/PER/3/2009 concerning the export of goods required to use letters of credit
906 57/M-DAG/PER/10/2009 Perdagangan PERMEN 2009-10-30 Perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang ekspor barang yang wajib menggunakan letter of credit
907 UU 39/2009 Legislative UU 2009-10-14 Special economic zones
908 UU 39 tahun 2009 UU-DPR UU 2009-10-14 Kawasan ekonomi khusus
909 UU 35/2009 Legislative UU 2009-10-12 Narcotics
910 UU 35 tahun 2009 UU-DPR UU 2009-10-12 Narkotika
911 54/M-DAG/PER/10/2009 Trade PERMEN 2009-10-09 General provisions in import
912 54/M-DAG/PER/10/2009 Perdagangan PERMEN 2009-10-09 Ketentuan umum di bidang impor
913 55/M-DAG/PER/10/2009 Trade PERMEN 2009-10-09 The delegation of authority to the head of the investment coordinating board to issue direct sales permits in the framework implementation of integrated one stop services in investment
914 55/M-DAG/PER/10/2009 Perdagangan PERMEN 2009-10-09 Pendelegasian wewenang penerbitan surat izin usaha penjualan langsung kepada kepala badan koordinasi penanaman modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
915 53/M-DAG/PER/10/2009 Perdagangan PERMEN 2009-10-07 Pengawasan mutu bahan olah komoditi ekspor standard Indonesian rubber yang diperdagangkan (karet)
916 53/M-DAG/PER/10/2009 Trade PERMEN 2009-10-07 Quality control of standard Indonesian rubber raw materials export commodity
917 P-38/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-10-06 Implementation direction to collect safeguard measures import duty on the import of nail products
918 P-38/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-10-06 Petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk paku
919 151/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-09-24 The imposition of safeguard measures import duty on the import of nail products
920 150/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-09-24 The setting of customs tariff of imported sugar
921 151/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-09-24 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk paku
922 150/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-09-24 Penetapan tarif bea masuk atas impor gula
923 SE-22/BC/2009 Customs & Excise PERDJ 2009-09-22 Implementation directive for submission of notification of tax in the framework of import receivable (SP3DRI)
924 SE-22/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-09-22 Petunjuk pelaksaan penyampaian surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor (SP3DRI)
925 45/M-DAG/PER/9/2009 Trade PERMEN 2009-09-16 Importer's identity number (API)
926 46/M-DAG/PER/9/2009 Trade PERMEN 2009-09-16 Amendment to the regulation of the minister of trade No. 36/M-DAG/PER/9/2007 concerning the issuance of trade license
927 45/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan PERMEN 2009-09-16 Angka pengenal importir (API)
928 46/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan PERMEN 2009-09-16 Perubahan atas peraturan menteri perdagangan republik indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan
929 SE-20/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-09-15 Service for the payment and remittance of non-tax state receipts through perception foreign exchange banks
930 44/M-DAG/PER/9/2009 Trade PERMEN 2009-09-15 The procurement, distribution and control of hazardous materials
931 43/M-DAG/PER/9/2009 Trade PERMEN 2009-09-15 The procurement, circulation, sales, supervision, and control of alcoholic drinks
932 44/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan PERMEN 2009-09-15 Pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan berbahaya
933 43/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan PERMEN 2009-09-15 Pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol
934 P-36/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-09-15 Implementation direction to collect safeguard measures import duty on the import of dextrose monohydrate products
935 SE-20/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-09-15 Pelayanan pembayaran dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak melalui bank devisa persepsi
936 P-36/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-09-15 Petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk dextrose monohydrate
937 42/M-DAG/PER/9/2009 Trade PERMEN 2009-09-14 Provisions on the export and import of natural oil and gas
938 42/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan PERMEN 2009-09-14 Ketentuan ekspor dan impor minyak dan gas bumi
939 40/M-DAG/PER/9/2009 Trade PERMEN 2009-09-14 Technical verification or trace of the import of sheet glass
940 41/M-DAG/PER/9/2009 Trade PERMEN 2009-09-14 Provisions on the export of coffee
941 40/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan PERMEN 2009-09-14 Verifikasi atau penelusuran teknis impor kaca lembaran
942 41/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan PERMEN 2009-09-14 Ketentuan ekspor kopi
943 148/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-09-04 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 125/PMK.04/2007 concerning customs audit
944 148/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-09-04 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang audit kepabeanan
945 147/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-09-04 Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan direktur jenderal bea dan cukai atau pejabat bea dan cukai
946 147/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-09-04 Amendment to the regulation of the minister of finance No. 51/PMK.04/2008 concerning procedures for stipulating tariff, customs value and administrative sanctions as well as stipulation of the director general of customs and excise or customs and excise official
947 39/M-DAG/PER/9/2009 Trade PERMEN 2009-09-02 Provision on the import of non-hazardous and toxic waste (NON B3)
948 39/M-DAG/PER/9/2009 Perdagangan PERMEN 2009-09-02 Ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (NON B3)
949 38/M-DAG/PER/8/2009 Trade PERMEN 2009-08-31 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 10/M-DAG/PER/3/2009 concerning the export of goods required to use letter of credit
950 38/M-DAG/PER/8/2009 Perdagangan PERMEN 2009-08-31 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang ekspor barang yang wajib menggunakan letter of credit
951 HK.00.05.1.23.3516 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2009-08-31 Distribution permit of medicine, traditional medicine, cosmetics, food supplement and food products from, containing or originating from certain substances and/or containing alcohol
952 HK.00.05.1.23.3516 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2009-08-31 Izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol
953 SE-17/BC/2009 Customs & Excise PERDJ 2009-08-26 Over handle export levy affairs from dja to djbc
954 SE-17/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-08-26 Pengalihan urusan pungutan ekspor dari dja ke djbc
955 133/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-08-24 The imposition of safeguard measures import duty on the import of dextrose monohydrate products
956 133/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-08-24 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk dextrose monohydrate
957 128/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-08-18 Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum
958 128/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-08-18 Amendment to the regulation of the minister of finance No. 154/PMK.011/2008 concerning exemption of import duty on the imported capital goods in the framework development of power plant industry for public interest
959 35/M-DAG/PER/8/2009 Trade PERMEN 2009-08-11 Second amendment to regulation of the Minister of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/2008 concerning provisions on the import and export of rice
960 36/M-DAG/PER/8/2009 Trade PERMEN 2009-08-11 Provisions on the export of rattan
961 35/M-DAG/PER/8/2009 Perdagangan PERMEN 2009-08-11 Perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras
962 36/M-DAG/PER/8/2009 Perdagangan PERMEN 2009-08-11 Ketentuan ekspor rotan
963 37/Permentan/OT.140/7/2009 Agriculture PERMEN 2009-07-30 Use of pesticides contains active methyl bromide substance for plant quarantine treatment and pre-shipment treatment
964 37/Permentan/OT.140/7/2009 Pertanian PERMEN 2009-07-30 Penggunaan pestisida berbahan aktif metil bromida untuk tindakan perlakuan karantina tumbuhan dan perlakuan pra pengapalan
965 33/M-DAG/PER/7/2009 Trade PERMEN 2009-07-28 Fourth amendment to regulation of the Minister of Trade No. 12/M-DAG/PER/6/2005 concerning provision on rattan export
966 33/M-DAG/PER/7/2009 Perdagangan PERMEN 2009-07-28 Perubahan keempat atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang ketentuan ekspor rotan
967 SE-15/BC/2009 Customs & Excise PERDJ 2009-07-24 Implementation direction to issue determination of the director general and/or determination of customs and excise official based on audit result. [51/PMK.04/2008, 214/PMK.04/2008, P-25/BC/2009]
968 SE-15/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-07-24 Petunjuk pelaksanaan penerbitan penetapan direktur jenderal dan/atau penetapan pejabat bea dan cukai berdasarkan laporan hasil audit. [51/PMK.04/2008, 214/PMK.04/2008, P-25/BC/2009]
969 31/M-DAG/PER/7/2009 Trade PERMEN 2009-07-17 Fee of issuance certificate of origin for exported goods of Indonesia
970 31/M-DAG/PER/7/2009 Perdagangan PERMEN 2009-07-17 Tarif penerbitan surat keterangan asal (certificate of origin) untuk barang ekspor Indonesia
971 SE-13/BC/2009 Customs & Excise PERDJ 2009-07-13 Procedures on the entry and release of yachts for sail bunaken 2009 to and from customs area
972 SE-13/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-07-13 Prosedur pemasukan dan pengeluaran kapal layar (yacht) untuk tujuan sail bunaken 2009 ke dan dari daerah pabean
973 29/M-DAG/PER/6/2009 Trade PERMEN 2009-06-30 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 05/M-DAG/PER/4/2005 concerning provisions on the import of machinery, machinery apparatuses, raw materials and optical discs
974 30/M-DAG/PER/6/2009 Trade PERMEN 2009-06-30 Kinds of export and import license, standard operating procedure and service level arrangement by electronic system through Inatrade in the framework of Indonesia National Single Window
975 29/M-DAG/PER/6/2009 Perdagangan PERMEN 2009-06-30 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku dan cakram optik
976 28/M-DAG/PER/6/2009 Trade PERMEN 2009-06-30 Provisions on export and import license service by electronic system through inatrade in the framework of Indonesia National Single Window
977 28/M-DAG/PER/6/2009 Perdagangan PERMEN 2009-06-30 Ketentuan pelayanan perijinan ekspor dan impor dengan sistem elektronik melalui inatrade dalam kerangka Indonesia National Single Window
978 30/M-DAG/PER/6/2009 Perdagangan PERMEN 2009-06-30 Jenis perijinan ekspor dan impor, prosedur operasi standar (standard operating procedure) dan tingkat layanan (service level arrangement) dengan sistem elektronik melalui inatrade dalam kerangka indonesia national single window
979 P-30/BC/2009 Customs & Excise PERMEN 2009-06-30 Second amendment to the regulation of the director general of customs and excise No. P-40/BC/2008 concerning customs procedures in the export field
980 P-30/BC/2009 Bea dan Cukai PERMEN 2009-06-30 Perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor
981 27/M-DAG/PER/6/2009 Trade PERMEN 2009-06-24 Temporary ban on the import of shrimps of certain species into the territory of the Republic of Indonesia
982 27/M-DAG/PER/6/2009 Perdagangan PERMEN 2009-06-24 Larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia
983 PR 27/2009 President PERPRES 2009-06-23 Integrated one-stop services in the investment field
984 PR 27 Tahun 2009 Presiden PERPRES 2009-06-23 Pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal
985 26/M-DAG/PER/6/2009 Trade PERMEN 2009-06-23 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 58/M-DAG/PER/12/2008 concerning the import of non hazardous and toxic (NON-B3) wastes
986 26/M-DAG/PER/6/2009 Perdagangan PERMEN 2009-06-23 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (NON B3)
987 23/M-DAG/PER/6/2009 Trade PERMEN 2009-06-19 Provisions on the import of textiles and textile products
988 23/M-DAG/PER/6/2009 Perdagangan PERMEN 2009-06-19 Ketentuan impor tekstil dan produk tekstil
989 107/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-06-12 Exemption from import duty on military and police armament, ammunitions and appliance, including spare parts, as well as goods and materials used for producing goods which are used for the need of state defense and security
990 107/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-06-12 Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
991 21/M-DAG/PER/6/2009 Trade PERMEN 2009-06-11 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 08/M-DAG/PER/2/2009 concerning provisions on the import of iron or steel
992 21/M-DAG/PER/6/2009 Perdagangan PERMEN 2009-06-11 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang ketentuan impor besi atau baja
993 UU 18/2009 Legislative UU 2009-06-04 Husbandry and animal health
994 UU 18 tahun 2009 UU-DPR UU 2009-06-04 Peternakan dan kesehatan hewan
995 04/DAGLU/PER/6/2009 Trade PERMEN 2009-06-01 Amendment to regulation of the director general of foreign trade No. 03/DAGLU/PER/3/2009 concerning guidance to implement regulation of the Minister of Trade No. 13/M-DAG/PER/3/2009 concerning amendment to regulation of the Minister of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/2008 concerning provisions on the import and export of rice
996 04/DAGLU/PER/6/2009 Perdagangan PERMEN 2009-06-01 Perubahan atas peraturan direktur jenderal perdagangan luar negeri Nomor 03/DAGLU/PER/4/2009 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras
997 101/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-05-28 The tariffs of import duty of certain dairy products
998 101/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-05-28 Penetapan tarif bea masuk atas impor produk-produk susu tertentu
999 19/M-DAG/PER/5/2009 Trade PERMEN 2009-05-26 Registration of manuals and after sales guarantee cards in indonesian language for telematic and electronic products
1000 19/M-DAG/PER/5/2009 Perdagangan PERMEN 2009-05-26 Pendaftaran petunjuk penggunaan (Manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa indonesia bagi produk telematika dan elektronika
1001 30/PERMENTAN/PD.620/5/2009 Agriculture PERMEN 2009-05-22 Ban on the entry of pigs and pig derivative products into territory of the unitary state of the Republic of Indonesia
1002 30/PERMENTAN/PD.620/5/2009 Pertanian PERMEN 2009-05-22 Pelarangan pemasukan hewan babi dan produknya ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
1003 P.35/Menhut-II/2009 Forestry PERMEN 2009-05-18 Procedures to issue recommendation to export ulin timber processing products (Prokalino)
1004 P.35/Menhut-II/2009 Kehutanan PERMEN 2009-05-18 Tata cara penerbitan rekomendasi ekspor produk kayu ulin olahan (Prokalino)
1005 89/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-05-08 The imposition of temporary anti dumping import duty on the import of bi-axially oriented polypropylene film from thailand
1006 89/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-05-08 Pengenaan bea masuk anti dumping sementara terhadap impor bi-axially oriented polypropylene film dari thailand
1007 27/Permentan/PP.340/5/2009 Agriculture PERMEN 2009-05-08 Food safety control over the import and export of fresh food of plant origin
1008 P-23/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-05-08 Customs notification in the framework entry of goods from other place in customs area into place under supervisory of directorate general of customs and excise
1009 P-23/BC/2009 Customs & Excise PERDJ 2009-05-08 Pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke tempat yang berada dibawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai
1010 27/Permentan/PP.340/5/2009 Pertanian PERMEN 2009-05-08 Pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan
1011 P-21/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-05-08 Customs notification on the transportation of goods
1012 P-22/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-05-08 Import customs notification
1013 P-21/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-05-08 Pemberitahuan pabean pengangkutan barang
1014 P-22/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-05-08 Pemberitahuan pabean impor
1015 SE-11/BC/2009 Customs & Excise PERDJ 2009-05-06 Amendment to circular letter of the Director General No. SE-08/BC/2009 concerning enforcement provisions on the export of goods required to use L/C
1016 SE-11/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-05-06 Perubahan atas surat edaran Direktur Jenderal Nomor: SE-08/BC/2009 tentang pemberlakuan ketentuan atas ekspor barang yang wajib menggunakan L/C
1017 16/M-DAG/PER/5/2009 Trade PERMEN 2009-05-01 Temporary ban on the import of swine and by products
1018 16/M-DAG/PER/5/2009 Perdagangan PERMEN 2009-05-01 Larangan sementara impor hewan babi dan produk turunannya
1019 17/M-DAG/PER/5/2009 Trade PERMEN 2009-05-01 Procedure for determination of export bench mark price for dutiable export goods
1020 17/M-DAG/PER/5/2009 Perdagangan PERMEN 2009-05-01 Tata cara penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar
1021 88/PMK.06/2009 Keuangan PERMEN 2009-04-30 Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang pengurusan piutang negara
1022 88/PMK.06/2009 Finance PERMEN 2009-04-30 Amendment to the regulation of the minister of finance No. 128/PMK.06/2007 concerning the handling of state receivables
1023 P-11/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2009
1024 P-12/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make electronic components in budget year 2009
1025 P-13/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by shipping industry to make and/or repair ship in budget year 2009
1026 P-14/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or to manufacture heavy equipment by heavy equipment industry in budget year 2009
1027 P-15/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make infusion packing in budget year 2009
1028 P-16/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make components for steam power plant in budget year 2009
1029 P-17/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by sorbitol production industry in budget year 2009
1030 P-18/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by telematics industry in budget year 2009
1031 P-19/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by methyltin mercaptide production industry in budget year 2009
1032 P-10/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to repair and maintain airplanes in budget year 2009
1033 P-20/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-04-24 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make stationery of ballpoint in budget year 2009
1034 P-11/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2009
1035 P-12/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk tahun anggaran 2009
1036 P-13/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2009
1037 P-14/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2009
1038 P-15/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus untuk tahun anggaran 2009
1039 P-16/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2009
1040 P-17/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2009
1041 P-18/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri telematika untuk tahun anggaran 2009
1042 P-19/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan methyltin mercaptide untuk tahun anggaran 2009
1043 P-10/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2009
1044 P-20/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-24 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2009
1045 HK.00.05.1.55.1621 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2009-04-13 The supervision of imported food packing materials
1046 HK.00.05.1.55.1621 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2009-04-13 Pengawasan pemasukan bahan kemasan pangan
1047 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009 Agriculture PERMEN 2009-04-08 Import and supervision over the distribution of carcass, meat and/or offal from abroad
1048 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009 Pertanian PERMEN 2009-04-08 Pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan dari luar negeri
1049 03/DAGLU/PER/4/2009 Trade PERMEN 2009-04-06 Guidance to implement regulation of the Minister of Trade No. 13/M-DAG/PER/3/2009 concerning amendment to regulation of the Minister of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/2008 concerning provisions on the import and export of rice
1050 03/DAGLU/PER/4/2009 Perdagangan PERMEN 2009-04-06 Petunjuk pelaksanaan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras
1051 P-09/BC/2009 Customs & Excise PERDJ 2009-04-06 Guideline for settlement of export levy affairs
1052 P-09/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-04-06 Petunjuk penyelesaian urusan pungutan ekspor
1053 P-07/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-03-30 Amendment to the regulation of the director general of customs and excise No. P-41/BC/2008 concerning export customs notification
1054 SE-08/BC/2009 Customs & Excise PERDJ 2009-03-30 Enforcement provisions on the export of goods are required to have letters of credit (L/C)
1055 SE-08/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-03-30 Pemberlakuan ketentuan atas ekspor barang yang wajib menggunakan letter of credit (L/C)
1056 P-05/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-03-30 Perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang tata laksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu
1057 P-05/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-03-30 Amendment to the regulation of the director general of customs and excise No. P-39/BC/2008 concerning implementation direction for the payment and depositing of state revenue in the framework of import, state revenue in the framework of export, state revenue on goods subject to excise, and state revenue originating from the imposing of administrative fine on the transportation of certain goods
1058 13/M-DAG/PER/3/2009 Trade PERMEN 2009-03-30 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 12/M-DAG/PER/4/2008 concerning provisions on the import and export of rice
1059 13/M-DAG/PER/3/2009 Perdagangan PERMEN 2009-03-30 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang ketentuan impor dan ekspor beras
1060 P-8/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-03-30 Amendment to regulation of the director general of Customs and Excise No. P-42/BC/2008 concerning guidance to release imported goods for use
1061 P-07/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-03-30 Perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang pemberitahuan pabean ekspor
1062 P-8/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-03-30 Perubahan atas peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai
1063 P-06/BC/2009 Customs & Excise PERMEN 2009-03-30 Amendment to the regulation of the director general of Customs and Excise No. P-40/BC/2008 concerning customs procedures in the export field
1064 P-06/BC/2009 Bea dan Cukai PERMEN 2009-03-30 Perubahan atas peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor
1065 12/M-DAG/PER/3/2009 Trade PERMEN 2009-03-27 Delegation of authority to issue permits in foreign trade field to Batam free trade zone and free port management board, Bintan free trade zone and free port management board, and Karimun free trade zone and free port management board
1066 12/M-DAG/PER/3/2009 Perdagangan PERMEN 2009-03-27 Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perdagangan luar negeri kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan, dan badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun
1067 PP 32 tahun 2009 PP-Pemerintah PP 2009-03-24 Tempat penimbunan berikat
1068 PP 32/2009 Government PP 2009-03-24 Bonded piling place
1069 95/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-03-13 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 39.1/PMK.011/2008 concerning the imposition of anti dumping import duty on the import of hot rolled coil from China, India, Russia, Taiwan and Thailand
1070 95/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-03-13 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 39.1/PMK.011/2008 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor hot rolled coil dari negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
1071 18/Permentan/OT.140/4/2009 Agriculture PERMEN 2009-03-07 Terms and procedures for the issuance of animal medicine business permit
1072 18/Permentan/OT.140/4/2009 Pertanian PERMEN 2009-03-07 Syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan
1073 46/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-03-05 Customs declaration in the framework of the entry and releasing of goods into and from areas already appointed as free trade areas and free ports
1074 45/PMK.03/2009 Finance PERMEN 2009-03-05 Procedures for supervising, administering, paying as well as settling value added tax and/or sales tax on luxury goods on the release and/or delivery of taxable goods and/or provision of taxable services from free area to other place inside customs area and the entry and/or delivery of taxable goods and/or taxable services from other place inside customs area into free area
1075 10/M-DAG/PER/3/2009 Trade PERMEN 2009-03-05 The export of goods required to have letters of credit
1076 10/M-DAG/PER/3/2009 Perdagangan PERMEN 2009-03-05 Ekspor barang yang wajib menggunakan letter of credit
1077 47/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-03-05 Procedures for the entry and releasing goods into and from areas already appointed as free trade areas and free ports
1078 47/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-03-05 Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
1079 46/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-03-05 Pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
1080 45/PMK.03/2009 Keuangan PERMEN 2009-03-05 Tata cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah atas pengeluaran dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan pemasukan dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas
1081 PP 24/2009 PP-Government PP 2009-03-03 Industrial zone
1082 PP 24 tahun 2009 PP-Pemerintah PP 2009-03-03 Kawasan industri
1083 482/KM.04/2009 Finance PERDJ 2009-02-27 Stipulation of export price for calculating export levy
1084 482/KM.04/2009 Keuangan PERDJ 2009-02-27 Penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar
1085 37/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials to make stationery of ballpoint in budget year 2009
1086 36/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials by methyltin mercaptide production industry in budget year 2009
1087 34/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials by sorbitol manufacturers in budget year 2009
1088 33/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials to make parts of steam cycle power plant in budget year 2009
1089 31/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials to make infusion packing in budget year 2009
1090 30/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or heavy equipment manufacturing by heavy equipment industry in budget year 2009
1091 29/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials by shipping industry to make and/or repair ships in budget year 2009
1092 28/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials to make electronic components in budget year 2009
1093 27/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2009
1094 26/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-02-26 Government-borne duties on the import of goods and materials to repair and maintain airplanes in budget year 2009
1095 37/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2009
1096 36/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan methyltin mercaptide untuk tahun anggaran 2009
1097 34/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2009
1098 33/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2009
1099 31/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus untuk tahun anggaran 2009
1100 30/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2009
1101 29/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2009
1102 28/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk tahun anggaran 2009
1103 27/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2009
1104 26/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-26 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2009
1105 08/M-DAG/PER/2/2009 Trade PERMEN 2009-02-18 Provision on the import of iron or steel
1106 08/M-DAG/PER/2/2009 Perdagangan PERMEN 2009-02-18 Ketentuan impor besi atau baja
1107 18/M-IND/PER/2/2009 Industry PERMEN 2009-02-16 Provisions on and procedures of issuing recommendations on the import of used capital goods
1108 18/M-IND/PER/2/2009 Industri PERMEN 2009-02-16 Ketentuan dan tata cara penerbitan rekomendasi atas impor barang modal bukan baru
1109 P-03/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-02-11 Procedures for granting exemption of import duty facilities for imported goods and materials to be assembled into motor vehicle for export
1110 P-03/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-02-11 Tata cara pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang akan dirakit menjadi kendaraan bermotor untuk tujuan ekspor
1111 12/Permentan/OT.140/2/2009 Agriculture PERMEN 2009-02-09 Requirements and procedures of taking plant quarantine action against imported wood packaging into the Republic of Indonesia
1112 09/PERMENTAN/OT.140/2/2009 Agriculture PERMEN 2009-02-09 Requirements and procedures for plant quarantine measures against the entry of carrier quarantine plant pests into the territory of the Republic of Indonesia
1113 12/Permentan/OT.140/2/2009 Pertanian PERMEN 2009-02-09 Persyaratan dan tata cara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan kemasan kayu ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
1114 09/PERMENTAN/OT.140/2/2009 Pertanian PERMEN 2009-02-09 Persyaratan dan tatacara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
1115 13/PMK.04/2009 Finance PERMEN 2009-02-05 Twelfth amendment to decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 concerning procedure for the exemption from import duty and and excise on imported goods for the need of international agencies and their officials assigned in Indonesia
1116 13/PMK.04/2009 Keuangan PERMEN 2009-02-05 Perubahan keduabelas atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia
1117 SE-04/BC/2009 Custom and Excise -- 2009-01-29 Implementation of customs registration
1118 SE-04/BC/2009 Bea dan Cukai -- 2009-01-29 Pelaksanaan registrasi kepabeanan
1119 07/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-01-28 The tariff of import duty of wheat flour
1120 07/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-01-28 Penetapan tarif bea masuk atas impor tepung gandum
1121 P-01/BC/2009 Custom and Excise PERDJ 2009-01-27 Implementation direction to collect safeguard measures import duty on the import of tableware ceramic
1122 P-01/BC/2009 Bea dan Cukai PERDJ 2009-01-27 Petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk keramik tableware
1123 PP 2/2009 PP-Government PP 2009-01-16 Treatment on customs, taxation, and excise, as well as control on the entry and removal of goods into and from as well as are in zones designated as free trade zones and free ports
1124 PP 2 tahun 2009 PP-Pemerintah PP 2009-01-16 Perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
1125 PP 3/2009 PP-Government PP 2009-01-16 Control on the transport of specified goods in the customs area
1126 PP 3 tahun 2009 PP-Pemerintah PP 2009-01-16 Pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean
1127 SE-02/BC/2009 Custom and Excise -- 2009-01-13 Guideline for provision of principal registration number for taxable goods entrepreneur for factory owner businessman and tobacco product importer
1128 SE-02/BC/2009 Bea dan Cukai -- 2009-01-13 Petunjuk pelaksanaan pemberian nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau
1129 HK.00.05.1.42.0115 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2009-01-13 Control on the entry of basic substances of traditional medicine
1130 HK.00.05.1.42.0115 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2009-01-13 Pengawasan pemasukan bahan baku obat tradisional
1131 02/PMK.011/2009 Finance PERMEN 2009-01-12 Amendment on regulation Minister of Finance No. 61/PMK.03/2005 concerning taxation and customs treatment within the framework of development project of bintan island and karimun island
1132 02/PMK.011/2009 Keuangan PERMEN 2009-01-12 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2005 tentang perlakuan perpajakan dan kepabeanan dalam rangka proyek pengembangan pulau bintan dan pulau karimun
1133 01/M-DAG/PER/1/2009 Trade PERMEN 2009-01-05 The export of goods required to use letters of credit
1134 01/M-DAG/PER/1/2009 Perdagangan PERMEN 2009-01-05 Ekspor barang yang wajib menggunakan letter of credit
1135 231/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2009-01-01 Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit di dalam negeri untuk tahun anggaran 2009
1136 231/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2009-01-01 Value added tax borne by the government on the domestic delivery of cooking palm oil for budget year 2009
1137 242/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-31 Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi pada tahun anggaran 2009
1138 241/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-12-31 Government borne import duty on the import of goods and materials to produce goods and/or services for public interest and to improve the competitiveness of certain industrial sectors in fiscal year 2009
1139 P-42/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-12-31 Guidance to release imported goods for use
1140 P-42/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-12-31 Petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai
1141 241/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-31 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2009
1142 242/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-12-31 Value added tax borne by the government on the import of goods for business activities of upstream exploration of natural oil and gas and geothermal in budget year 2009
1143 3098/KM.4/2008 Finance PERDJ 2008-12-30 Stipulation of export price for calculating of export levy
1144 P-41/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-12-30 Export customs notification
1145 P-41/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-12-30 Pemberitahuan pabean ekspor
1146 3098/KM.4/2008 Keuangan PERDJ 2008-12-30 Penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar
1147 56/M-DAG/PER/12/2008 Trade PERMEN 2008-12-24 Provision on import of certain products
1148 56/M-DAG/PER/12/2008 Perdagangan PERMEN 2008-12-24 Ketentuan impor produk tertentu
1149 54/M-DAG/PER/12/2008 Trade PERMEN 2008-12-24 Temporary ban on the import of certain species of shrimps to the territory of the Republic of Indonesia
1150 57/M-DAG/PER/12/2008 Trade PERMEN 2008-12-24 Provisions on import of non new capital goods
1151 58/M-DAG/PER/12/2008 Trade PERMEN 2008-12-24 Import provisions on non poisonous and dangerous wastes (NON B3)
1152 60/M-DAG/PER/12/2008 Trade PERMEN 2008-12-24 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 56/M-DAG/PER/12/2008 concerning provision on import of particular product
1153 54/M-DAG/PER/12/2008 Perdagangan PERMEN 2008-12-24 Larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia
1154 57/M-DAG/PER/12/2008 Perdagangan PERMEN 2008-12-24 Ketentuan impor barang modal bukan baru
1155 58/M-DAG/PER/12/2008 Perdagangan PERMEN 2008-12-24 Ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (NON B3)
1156 60/M-DAG/PER/12/2008 Perdagangan PERMEN 2008-12-24 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang ketentuan impor produk tertentu
1157 230/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-23 Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu pada sektor-sektor tertentu dalam rangka penanggulangan dampak perlambatan ekonomi global dan pemulihan sektor riil untuk tahun anggaran 2009
1158 233/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-23 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor
1159 234/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-23 Pencabutan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.011/2008 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.011/2008 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan gandum pos tarif 1001.90.19.00
1160 235/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-23 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka Asean-China free trade area (AC-FTA)
1161 236/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-23 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka Asean-Korea free trade area (AK-FTA)
1162 237/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-23 Pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk keramik tableware
1163 P-39/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-12-23 Tata laksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu
1164 P-39/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-12-23 Implementation direction for the payment and depositing of state revenue in the framework of import, state revenue in the framework of export, state revenue on goods subject to excise, and state revenue originating from the imposing of administrative fine on the transportation of certain goods
1165 P-40/BC/2008 Customs & Excise PERMEN 2008-12-23 Customs procedures in the export field
1166 P-40/BC/2008 Bea dan Cukai PERMEN 2008-12-23 Tata laksana kepabeanan di bidang ekspor
1167 230/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-12-23 Government borne value added tax on the import and/or delivery of certain taxable goods in particular sector in the framework of poverty impact of global economic slowdown and the real sector recovery for fiscal year 2009
1168 233/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-12-23 Amendment to regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 concerning stipulation of classification system of goods and imposition of import duty tariff on imported goods
1169 234/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-12-23 Revocation of regulation of the Minister of Finance No. 10/PMK.011/2008 concerning value added tax borne by the government on import and/or delivery of wheat and wheat flour and regulation of the Minister of Finance No. 25/PMK.011/2008 concerning value added tax borne by the government on import and/or delivery of wheat under tariff post 1001.90.19.00
1170 235/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-12-23 Stipulation of import duty tariff within the framework of Asean-China free trade area (AC-FTA)
1171 236/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-12-23 Stipulation of import duty tariff within the framework of Asean-Korea free trade area (AK-FTA)
1172 237/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-12-23 The imposition of safeguard measures import duty on the import of tableware ceramic products
1173 213/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-12-16 Procedure for the payment and depositing of state revenue in the context of import, state revenue in the context of export, state revenue on goods charged with excise, and state revenue originating from the imposing of administrative fine on the transportation of certain goods
1174 214/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-12-16 Collection of export duty
1175 220/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-12-16 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 124/PMK.04/2007 concerning registration of importers
1176 220/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-16 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang registrasi importir
1177 213/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-16 Tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu
1178 214/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-16 Pemungutan bea keluar
1179 52/M-DAG/PER/12/2008 Trade PERMEN 2008-12-12 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 44/M-DAG/PER/10/2008 concerning provision for import of particular products
1180 52/M-DAG/PER/12/2008 Perdagangan PERMEN 2008-12-12 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang ketentuan impor produk tertentu
1181 211/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-12-11 Procedures for the import of goods from northern territory australia to indonesian customs areas other than java and sumatera islands
1182 211/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-11 Tata laksana impor barang dari northern territory australia ke daerah pabean indonesia selain pulau jawa dan sumatera
1183 P-38/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-12-10 Amendment to regulation of the director general of customs and excise No. P-33/BC/2008 concerning design of excise tape for imported tobacco and beverage containing ethyl alcohol products
1184 P-38/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-12-10 Perubahan peraturan direktur jenderal bea dan cukai Nomor P-33/BC/2008 tentang desain pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor
1185 223/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-12-07 Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar
1186 223/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-12-07 Export goods subject to export duties and export levy tariffs
1187 1120/MENKES/PER/XII/2008 Health PERMEN 2008-12-01 Amendment to the regulation of the minister of health No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 concerning the registration of medicines
1188 1120/MENKES/PER/XII/2008 Kesehatan PERMEN 2008-12-01 Perubahan atas peraturan menteri kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat
1189 P-33/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-20 Design of excise tape for imported tobacco and beverage containing ethyl alcohol products
1190 P-33/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-20 Desain pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor
1191 173/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-11-19 Amendment to the regulation of the minister of finenace No. 01/PMK.010/2006 concerning impositon of safeguard measures import duty on the import of ceramic tableware
1192 173/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-11-19 Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 01/PMK.010/2006 tentang pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk keramik tableware
1193 171/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-11-10 Amendment to the regulation of the minister of finance No. 16/PMK.011/2008 concerning the exemption from import duty on the import of goods and materials to be assembled to become motorized vehicle destined to the export
1194 171/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-11-10 Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang akan dirakit menjadi kendaraan bermotor untuk tujuan ekspor
1195 P-22/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by shipping industry to make and/or repair ship in budget year 2008
1196 P-23/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by shipping industry to repair and/or maintain ship in budget year 2008
1197 P-24/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by dairy processing industry in budget year 2008
1198 P-25/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to repair and maintain airplanes in budget year 2008
1199 P-26/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make electronic components in budget year 2008
1200 P-27/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make cold rolled coil (CRC) by national steel industry in budget year 2008
1201 P-28/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials by sorbitol production industry in budget year 2008
1202 P-29/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make infusion bottle in budget year 2008
1203 P-30/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make components for steam power plant in budget year 2008
1204 P-31/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2008
1205 P-32/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-11-07 Procedures to give government borne import duty facility on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or manufacture heavy equipment by heavy equipment industry in budget year 2008
1206 P-22/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2008
1207 P-23/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri jasa pelayaran guna perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut untuk tahun anggaran 2008
1208 P-24/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pengolahan susu untuk tahun anggaran 2008
1209 P-25/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2008
1210 P-26/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk tahun anggaran 2008
1211 P-27/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan cold rolled coil (CRC) oleh industri baja nasional untuk tahun anggaran 2008
1212 P-28/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2008
1213 P-29/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan botol infus untuk tahun anggaran 2008
1214 P-30/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2008
1215 P-31/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2008
1216 P-32/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-11-07 Tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2008
1217 1010/MENKES/PER/XI/2008 Health PERMEN 2008-11-03 Registration of medicines
1218 1010/MENKES/PER/XI/2008 Kesehatan PERMEN 2008-11-03 Registrasi obat
1219 162/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-31 Pencabutan keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.01/2004 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor carbon black
1220 44/M-DAG/PER/10/2008 Trade PERMEN 2008-10-31 Provisions on the import of certain products
1221 44/M-DAG/PER/10/2008 Perdagangan PERMEN 2008-10-31 Ketentuan impor produk tertentu
1222 41/M-DAG/PER/10/2008 Trade PERMEN 2008-10-31 Provision for import of non-hazardous and toxic material waste (NON-B3)
1223 41/M-DAG/PER/10/2008 Perdagangan PERMEN 2008-10-31 Ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (NON B3)
1224 162/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-31 Revocation of decree of the Minister of Finance No. 397/KMK.01/2004 concerning imposition of anti dumping import duty on the import of carbon black
1225 159/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-30 Perubahan kesepuluh atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor
1226 160/PMK.01/2008 Finance PERMEN 2008-10-30 Provision of interest recompense in the customs and/or excise fields
1227 160/PMK.01/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-30 Pemberian imbalan bunga di bidang kepabeanan dan/atau cukai
1228 159/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-30 The tenth amendment to regulation of the Minister of Finance No. 92/PMK.02/2005 concerning stipulation of certain exported goods and rates of export levy
1229 155/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-10-27 Customs notification
1230 155/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-27 Pemberitahuan pabean ekspor
1231 154/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-23 Exemption of import duty on imports of capital goods in the framework of construction and development of electric power plant industry for public interest
1232 154/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-23 Pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum
1233 75/M-IND/PER/10/2008 Industry PERMEN 2008-10-21 Appointment/determination of surveyor as executor of industrial verification in the framework of granting government borne import duty (BM-DTP) on the imported goods for industry
1234 75/M-IND/PER/10/2008 Industri PERMEN 2008-10-21 Penunjukan/penetapan surveyor sebagai pelaksana verifikasi industri dalam rangka pemberian bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) atas impor barang untuk industri
1235 P-20/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-10-17 Procedure for releasing imported goods from customs area to be piled up in bonded piling places
1236 P-20/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-10-17 Tata laksana pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat
1237 24/ILMTA/PER/10/2008 Industry PERDJ 2008-10-08 Procedure to give recommendation as producer importer of non dangerous and poison material waste
1238 24/ILMTA/PER/10/2008 Industri PERDJ 2008-10-08 Tata cara pemberian rekomendasi sebagai importir produsen limbah non bahan berbahaya dan beracun
1239 139/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri jasa pelayaran guna perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal laut untuk tahun anggaran 2008
1240 140/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor untuk tahun anggaran 2008
1241 141/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen elektronika untuk tahun anggaran 2008
1242 142/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2008
1243 143/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2008
1244 144/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan botol infus untuk tahun anggaran 2008
1245 145/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pengolahan susu untuk tahun anggaran 2008
1246 146/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2008
1247 147/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan cold rolled coil (CRC) oleh industri baja nasional untuk tahun anggaran 2008
1248 148/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2008
1249 137/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Second amendment to the regulation of the minister of finance No. 620/PMK.011/2004 concerning kinds of non motorized vehicle taxable goods belonging to luxury category that are subject to sales tax on luxury goods
1250 138/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government borne import duty on the import of goods and materials for repairing and maintenance of the aircraft for fiscal year 2008
1251 138/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2008
1252 137/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-10-07 Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah
1253 139/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government borne duties on the import of goods and materials by shipping service industries to repair and/or maintain ships in budget year 2008
1254 140/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government-borne duties on the import of goods and materials to make motorized vehicle components in budget year 2008
1255 141/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government borne duties on the import of goods and materials to make electronic components in budget year 2008
1256 142/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government-borne duties on the import of goods and materials by shipping industry to make and/or repair ship in budget year 2008
1257 143/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government borne duties on the import of goods and materials to make certain parts of heavy equipment and/or manufacture heavy equipment by heavy equipment industries in budget year 2008
1258 144/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government borne duties on the import of goods and materials to make infusion bottle in budget year 2008
1259 145/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government-borne duties on the import of goods and materials by dairy processing industry in budget year 2008
1260 146/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government-borne duties on the import of goods and materials to make parts of steam cycle power plant in budget year 2008
1261 147/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government borne duties on the import of goods and materials to make cold rolled coil (CRC) by national steel industries in budget year 2008
1262 148/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-10-07 Government-borne duties on the import of goods and materials by sorbitol manufacturers in budget year 2008
1263 37/M-DAG/PER/9/2008 Trade PERMEN 2008-09-22 Certificate of origin for imported goods subject to safeguard measures
1264 37/M-DAG/PER/9/2008 Perdagangan PERMEN 2008-09-22 Surat keterangan asal (certificate of origin) terhadap barang impor yang dikenakan tindakan pengamanan (safeguards) dengan rahmat tuhan yang maha esa
1265 134/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-09-19 Bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu untuk tahun anggaran 2008
1266 134/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-09-19 Government borne import duty on the import of goods and materials to produce goods and/or services for public interest and to improve the competitiveness of certain industrial sectors in fiscal year 2008
1267 128/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-09-03 Penetapan tarif bea masuk atas impor produk olahan tembakau
1268 127/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-09-03 Amendment to regulation of the Minister of Finance No. 129/PMK.011/2007 concerning stipulation of import duty on the import under common effective preferential tariff (CEPT) scheme
1269 128/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-09-03 Stipulation of import duty tariff on the import of tobacco processing products
1270 127/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-09-03 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.011/2007 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam skema common effective preferential tariff (CEPT)
1271 PER.17/MEN/2009 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2008-08-27 Larangan pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
1272 PER.17/MEN/2009 Marine and Fisheries PERMEN 2008-08-27 Prohibition on the entry of several kinds of dangerous fish from overseas into the territory of the Republic of Indonesia
1273 P-14/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-08-26 Tasks description of auditor, head of auditor, audit technical controller and audit quality controller of customs and excise
1274 P-14/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-08-26 Uraian tugas auditor, ketua auditor, pengendali teknis audit, dan pengawas mutu audit bea dan cukai
1275 62/M-IND/PER/8/2008 Industry PERMEN 2008-08-25 Amendment to the regulation of the Minister of Industry No. 43/M-IND/PER/7/2008 concerning stipulation of industrial classification that may use import duty tariff with user specific duty free scheme (USDFS) in the framework of agreement between the Republic of Indonesia and Japan on an economic partnership
1276 62/M-IND/PER/8/2008 Industri PERMEN 2008-08-25 Perubahan atas peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008 tentang penetapan kelompok industri yang dapat memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme (USDFS) dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
1277 P-12/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-08-12 Certification of auditor, head of auditor, audit technical controller and audit quality controller of Customs and Excise
1278 P-13/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-08-12 Procedure of customs audit and excise audit
1279 P-13/BC/2008 Customs & Excise PERDJ 2008-08-12 Tatalaksana audit kepabeanan dan audit cukai
1280 P-12/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-08-12 Sertifikasi auditor, ketua auditor, pengendali teknis audit, dan pengawas mutu audit bea dan cukai
1281 P-11/BC/2008 Customs & Excise PERDJ 2008-08-12 Standards of customs audit and excise audit
1282 P-11/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-08-12 Standar audit kepabeanan dan audit cukai
1283 PP 55/2008 Government PP 2008-08-11 Imposition of export duty on exported goods
1284 PP 55 tahun 2008 PP-Pemerintah PP 2008-08-11 Pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor
1285 27/M-DAG/PER/7/2008 Trade PERMEN 2008-07-18 Provisions on the export of coffee
1286 27/M-DAG/PER/7/2008 Perdagangan PERMEN 2008-07-18 Ketentuan ekspor kopi
1287 28/M-DAG/PER/7/2008 Trade PERMEN 2008-07-18 Third amendment to regulation of the Minister of Trade No. 12/M-DAG/PER/6/2005 concerning provisions on the export of rattan
1288 28/M-DAG/PER/7/2008 Perdagangan PERMEN 2008-07-18 Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang ketentuan ekspor rotan
1289 SK.85/IV/Set-3/2008 Forestry PERDJ 2008-07-15 Determination of export quotas distribution of irian freshwater crocodile (Crocodylus novaeguineae) leather from nature of the second phase (July-December period) of 2008
1290 SK.85/IV/Set-3/2008 Kehutanan PERDJ 2008-07-15 Penetapan pembagian kuota ekspor kulit buaya air tawar irian (Crocodylus novaeguineae) dari alam tahap kedua (Periode Juli-Desember) tahun 2008
1291 25/M-DAG/PER/7/2008 Trade PERMEN 2008-07-14 Amendment to the regulation of the Minister of Trade No. 10/M-DAG/PER/6/2005 concerning provisions on the export and import of rough diamond
1292 25/M-DAG/PER/7/2008 Perdagangan PERMEN 2008-07-14 Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang ketentuan ekspor dan impor intan kasar
1293 43/M-IND/PER/7/2008 Industry PERMEN 2008-07-01 Stipulation of industrial classification that may use import duty tariff with User Specific Duty Free scheme (USDFS) in the framework of agreement between the Repubuc of Indonesia and Japan on an economic partnership
1294 43/M-IND/PER/7/2008 Industri PERMEN 2008-07-01 Penetapan kelompok industriyang dapat memanfaatkan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme (USDFS) dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
1295 94/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-06-30 Modality of reduction of import tariffs in the framework of agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an economic partnership
1296 96/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-06-30 Stipulation of import duty rates by user specific duty free scheme (USDFS) in the framework of agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an economic partnership
1297 SE-26/BC/2008 Custom and Excise -- 2008-06-30 Guidance to set import duties within the framework of agreement between the Republic of Indonesia and Japan on economic partnership
1298 P-09/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-06-30 Service and control procedures for import duty in the field of user specific duty free scheme (USDFS) based on agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an economics partnership
1299 94/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-06-30 Modalitas penurunan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
1300 96/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-06-30 Penetapan tarif bea masuk dengan skema user specific duty free scheme (USDFS) dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
1301 SE-26/BC/2008 Bea dan Cukai -- 2008-06-30 Tentang petunjuk pelaksanaan penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
1302 P-09/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-06-30 Tata cara pelayanan dan pengawasan penggunaan tarif bea masuk dalam rangka user specific duty free scheme (usdfs) berdasarkan persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
1303 95/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-06-30 Stipulation of import duty rates in the framework of agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an economic partnership
1304 95/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-06-30 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi
1305 24/M-DAG/PER/6/2008 Trade PERMEN 2008-06-27 Provisions to export banana and pineapple to Japan in the context of IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)
1306 24/M-DAG/PER/6/2008 Perdagangan PERMEN 2008-06-27 Ketentuan ekspor pisang dan nanas ke Jepang dalam rangka IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)
1307 23/M-DAG/PER/6/2008 Trade PERMEN 2008-06-27 Temporary ban on the import of shrimps of certain species into the territory of the Republic of Indonesia
1308 23/M-DAG/PER/6/2008 Perdagangan PERMEN 2008-06-27 Larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia
1309 PP 45/2008 PP-Government PP 2008-06-24 Guidelines for granting of investment incentives and facilitation in the region
1310 PP 45 tahun 2008 PP-Pemerintah PP 2008-06-24 Pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah
1311 P-08/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-06-13 Formation, structure, and working system of ethics commission of directorate general of Customs and Excise
1312 P-08/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-06-13 Pembentukan, susunan, dan tata kerja komisi kode etik direktorat jenderal Bea dan Cukai
1313 HK.00.05.42.2995 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2008-06-10 Pengawasan pemasukan kosmetik
1314 HK.00.05.42.2995 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2008-06-10 Control on the entry of cosmetic
1315 HK.00.05.42.2996 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2008-06-10 Control on the entry of traditional medicines
1316 HK.00.05.42.2996 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2008-06-10 Pengawasan pemasukan obat tradisional
1317 19/M-DAG/PER/5/2008 Trade PERMEN 2008-05-29 Fifth amendment to decree of the minister of industry and trade No. 527/MPP/KEP/9/2004 concerning provisions on the import of sugar
1318 20/M-DAG/PER/5/2008 Trade PERMEN 2008-05-29 Provisions in export of forestry industry products
1319 20/M-DAG/PER/5/2008 Perdagangan PERMEN 2008-05-29 Ketentuan ekspor produk industri kehutanan
1320 19/M-DAG/PER/5/2008 Perdagangan PERMEN 2008-05-29 Perubahan kelima atas keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 tentang ketentuan impor gula
1321 78/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-05-23 Technical directive for the enforcement of provisions on the imposition of administrative sanctions in the form of fine in customs field based on government regulation No. 28/2008 concerning the imposing of administrative sanctions in the form of fine in customs field
1322 78/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-05-23 Petunjuk pelaksanaan pemberlakuan ketentuan pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan
1323 27/M-IND/PER/5/2008 Industry PERMEN 2008-05-15 Conditions and procedures for verification of industries that use relief or exemption of import duty facility
1324 27/M-IND/PER/5/2008 Industri PERMEN 2008-05-15 Ketentuan dan tata cara verifikasi industri bagi industri yang memanfaatkan fasilitas keringanan dan atau pembebasan bea masuk
1325 72/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-05-08 Ninth amendment to regulation of the Minister of Finance No. 92/PMK.02/2005 concerning stipulation of certain exported goods and rates of export levy
1326 72/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-05-08 Perubahan kesembilan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor
1327 70/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-05-08 Stipulation of import duty tariff on the certain products
1328 70/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-05-08 Penetapan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk tertentu
1329 14/M-DAG/PER/5/2008 Trade PERMEN 2008-05-05 Technical verification or inquiry into the export of certain minerals
1330 15/M-DAG/PER/5/2008 Trade PERMEN 2008-05-05 Provisions on the import of textiles and textile products
1331 15/M-DAG/PER/5/2008 Perdagangan PERMEN 2008-05-05 Ketentuan impor tekstil dan produk tekstil
1332 14/M-DAG/PER/5/2008 Perdagangan PERMEN 2008-05-05 Verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor produk pertambangan tertentu
1333 P-07/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-04-28 Technical directives of customs sudden inspection in import
1334 P-07/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-04-28 Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor
1335 UU 11/2008 Legislative UU 2008-04-21 Electronic information and transactions
1336 UU 11 tahun 2008 UU-DPR UU 2008-04-21 Informasi dan transaksi elektronik
1337 PP 28/2008 Government PP 2008-04-11 Imposition of administrative sanction in the form of fine in the field of customs
1338 PP 28 tahun 2008 PP-Pemerintah PP 2008-04-11 Pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan
1339 12/M-DAG/PER/4/2008 Trade PERMEN 2008-04-11 Provisions on the import and export of rice
1340 51/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-04-11 Procedures for determination of tariff, customs value and administrative sanctions as well as determination of the director general of customs and excise or customs and excise official
1341 51/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-04-11 Tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan direktur jenderal bea dan cukai atau pejabat bea dan cukai
1342 12/M-DAG/PER/4/2008 Perdagangan PERMEN 2008-04-11 Ketentuan impor dan ekspor beras
1343 P-06/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-04-10 Amendment to the regulation of the director general of Customs and Excise No. P-38/BC/2007 concerning procedure to release import goods from customs area to be stacked on bonded storage yard by using electronic data exchange system
1344 P-06/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-04-10 Perubahan atas peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-38/BC/2007 tentang tatakerja pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dengan menggunakan sistem pertukaran data elektronik
1345 10/M-DAG/PER/4/2008 Perdagangan PERMEN 2008-04-04 Ketentuan karet alam Spesifikasi teknis Indonesia (SIR) yang diperdagangkan ke luar negeri
1346 10/M-DAG/PER/4/2008 Trade PERMEN 2008-04-04 Provision on technically specified Indonesian rubber (SIR) traded overseas
1347 46/PMK.02/2008 Finance PERMEN 2008-03-31 Procedure for amendment of central government expenditure budget details and amendment of budget performance list of year 2008
1348 46/PMK.02/2008 Keuangan PERMEN 2008-03-31 Tata cara perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat dan perubahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2008
1349 SE-17/BC/2008 Custom and Excise -- 2008-03-25 Guideline for determining audit object
1350 SE-17/BC/2008 Bea dan Cukai -- 2008-03-25 Petunjuk pelaksanaan penentuan obyek audit
1351 HK.00.05.23.1455 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2008-03-24 Supervision on the entry of process food
1352 HK.00.05.23.1455 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2008-03-24 Pengawasan pemasukan pangan olahan
1353 SE-16/BC/2008 Custom and Excise -- 2008-03-19 Technical guidance for collecting anti-dumping import duty (BMAD) on hot rolled coil imported from China, India, Russia, Taiwan and Thailand
1354 SE-16/BC/2008 Bea dan Cukai -- 2008-03-19 Petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap impor hot rolled coil dari negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
1355 P-05/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-03-18 Amendment to the regulation of the director general of Customs and Excise No. P-26/BC/2007 concerning procedure of relocation of import goods whose duty is not paid yet from temporary hoarding place to another temporary hoarding place
1356 P-05/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-03-18 Perubahan atas peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2007 tentang tatalaksana pindah lokasi penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari satu tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan sementara lainnya
1357 SE-15/BC/2008 Custom and Excise -- 2008-03-17 Enhancement of supervision for necessary written/accounting and reports of goods subject to excise
1358 SE-15/BC/2008 Bea dan Cukai -- 2008-03-17 Peningkatan pengawasan pencatatan/pembukuan dan pelaporan barang kena cukai yang diwajibkan
1359 07/M-DAG/PER/3/2008 Trade PERMEN 2008-03-10 Amendment to decision of the minister of industry and trade No. 141/MPP/KEP/3/2002 concerning special importer identity number (NPIK)
1360 07/M-DAG/PER/3/2008 Perdagangan PERMEN 2008-03-10 Perubahan atas keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 141/MPP/KEP/3/2002 tentang nomor pengenal importir khusus (NPIK)
1361 41/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-03-03 Stipulation of import duty tariff in the framework of Asean-Korea free trade area (AK-FTA)
1362 41/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-03-03 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka Asean-Korea free trade area (AK-FTA)
1363 39.1/PMK.01/2008 Finance PERMEN 2008-02-28 Imposition of anti-dumping import duty on the import of hot rolled coil from China, India, Russia, Taiwan and Thailand
1364 39.1/PMK.01/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-28 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor hot rolled coil dari negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
1365 18/Permentan/OT.140/2/2008 Agriculture PERMEN 2008-02-26 Plant quarantine requirements and actions on the entry of products of living plants in the form of fresh bulbs into the territory of the Republic of Indonesia
1366 18/Permentan/OT.140/2/2008 Pertanian PERMEN 2008-02-26 Persyaratan dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
1367 PR 10/2008 President PERPRES 2008-02-26 Use of electronic system in the framework of Indonesia National Single Window (INSW)
1368 Perpres 10 tahun 2008 Presiden PERPRES 2008-02-26 Penggunaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window (INSW)
1369 SE-13/BC/2008 Custom and Excise -- 2008-02-22 Confirmation on entry and clearing system procedure of goods to and from bonded warehouse
1370 SE-13/BC/2008 Bea dan Cukai -- 2008-02-22 Penegasan tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari gudang berikat
1371 P-04/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-02-20 Technical directive of value added tax borne by goverment, for wheat and wheat flour
1372 P-04/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-02-20 Petunjuk pelaksanaan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor gandum dan tepung gandum/terigu
1373 32/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-02-20 Amendment to decision of the Minister of Finance No. 399/KMK.01/1996 concerning bonded warehouse
1374 32/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-20 Perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/KMK.01/1996 tentang gudang berikat
1375 31/PMK.03/2008 Finance PERMEN 2008-02-19 Fourth amendment to decree of the Minister of Finance No. 155/KMK.03/2001 concerning exemption from value added tax on the import and/or delivery of certain strategic goods
1376 31/PMK.03/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-19 Perubahan keempat atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis
1377 26/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-02-11 Postponement of settlement of underpaid import duty and/or administrative sanction in the form of fine
1378 27/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-02-11 Import or export of electricity, liquid or gas through transmission or pipelines
1379 28/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-02-11 Exemption from import duty on personal effects
1380 29/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-02-11 The exemption from import duty on military and police armament, ammunition and appliance, including spare parts, as well as goods and materials used for producing goods which are used for the need of state defense and security
1381 26/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-11 Penundaan pelunasan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda
1382 27/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-11 Impor atau ekspor tenaga listrik, barang cair, atau gas melalui transmisi atau saluran pipa
1383 28/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-11 Pembebasan bea masuk atas impor barang pindahan
1384 29/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-11 Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang, serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
1385 25/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-02-08 Value added tax on import and/or domestic delivery of wheat tariff post 1001.90.19.00 borne by the government
1386 25/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-08 Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan dalam negeri gandum pos tarif 1001.90.19.00
1387 16/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-02-04 The exemption from import duty on the import of goods and materials to be assembled to become motorized vehicle destined to the export
1388 16/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-04 Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan yang akan dirakit menjadi kendaraan bermotor untuk tujuan ekspor
1389 P-03/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-02-04 Delegation of right to director of customs facility on behalf of the Minister of Finance to sign decision of the Minister of Finance to implement regulation of the Minister of Finance No. 85/PMK.011/2007 concerning exception of import duty for import of hot rolled coil (HRC) <= 2 mm with tariff post 7208.27.00.00 and 7208.39.00.00 by national steel industry
1390 P-03/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-02-04 Pelimpahan wewenang kepada direktur fasilitas kepabeanan untuk dan atas nama menteri keuangan untuk menandatangani keputusan menteri keuangan dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri keuangan Nomor 85/PMK.011/2007 tentang pembebasan bea masuk atas impor hot rolled coil (HRC) <= 2 mm dengan pos tarif 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00 oleh industri baja nasional
1391 09/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-02-04 The eighth amendment to regulation of the Minister of Finance No. 92/PMK.02/2005 concerning stipulation of certain types of exported goods and rate of export levy
1392 10/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-02-04 Value added tax on import and/or delivery of wheat and wheat flour borne by the government
1393 09/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-04 Perubahan kedelapan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.02/2005 tentang penetapan jenis barang ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor
1394 10/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-02-04 Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan/atau penyerahan gandum dan tepung gandum/terigu
1395 05/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-01-28 Stipulation of tariff of import duty on imported wheat flour
1396 05/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-01-28 Penetapan tarif bea masuk atas impor tepung gandum
1397 P-02/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-01-24 Implementation directive on the regulation of the minister of finance No. 178/PMK.011/2007 concerning government borne value added tax on the import of goods for upstream natural oil and gas exploration and geothermal exploration activities
1398 P-02/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-01-24 Petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan nomor 178/PMK.011/2007 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha explorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
1399 03/PMK.04/2008 Finance PERMEN 2008-01-22 Extension of the validity period of decree of the Minister of Finance No. 111/KMK.04/2003 concerning suddenly customs inspection in import as amended several times, the latest by regulation of the Minister of Finance No. 114/PMK.04/2006
1400 03/PMK.04/2008 Keuangan PERMEN 2008-01-22 Perpanjangan masa berlaku keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006
1401 01/M-DAG/PER/1/2008 Trade PERMEN 2008-01-21 Provision for import of liquefied petroleum GAS (LPG) and lpg container weighing 3 kilogram
1402 01/M-DAG/PER/1/2008 Perdagangan PERMEN 2008-01-21 Ketentuan impor liquefied petroleum GAS/LPG dan tabung LPG 3 kilogram
1403 SE-12/BC/2008 Custom and Excise -- 2008-01-19 Treatment to company uses bonded storage facilities that is indicated will closed or do customs and/or excise criminal act
1404 SE-12/BC/2008 Bea dan Cukai -- 2008-01-19 Penanganan terhadap perusahaan pengguna fasilitas tempat penimbunan berikat yang diindikasikan akan tutup atau melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai
1405 01/PMK.011/2008 Finance PERMEN 2008-01-18 Stipulation of import duty tariff of soybean
1406 01/PMK.011/2008 Keuangan PERMEN 2008-01-18 Penetapan tarif bea masuk atas impor kacang kedelai
1407 P-01/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-01-17 Delegation of right to director of customs technique on behalf of director general of Customs and Excise to formulate price database I
1408 P-01/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-01-17 Pelimpahan wewenang kepada direktur teknis kepabeanan untuk dan atas nama direktur jenderal bea dan cukai merumuskan data base harga I
1409 SE-03/BC/2008 Custom and Excise -- 2008-01-04 Clearance of waste and scrap
1410 SE-03/BC/2008 Bea dan Cukai -- 2008-01-04 Pengeluaran sisa hasil produksi/limbah (waste dan scrap)
1411 KEP-03/BC/2008 Custom and Excise PERDJ 2008-01-02 Delegation of authority to makes and signs decree of the director general of customs and excise on behalf of director general of customs and excise for objection in customs and excise to director of receiving and regulations and to head of primary service office of customs and excise
1412 KEP-03/BC/2008 Bea dan Cukai PERDJ 2008-01-02 Pelimpahan wewenang untuk dan atas nama direktur jenderal bea dan cukai membuat dan menandatangani keputusan direktur jenderal bea dan cukai atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kepada direktur penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai dan kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai
1413 51/M-DAG/PER/12/2007 Trade PERMEN 2007-12-28 Provisions on the import of methyl bromide for quarantine and pre shipment need
1414 P-38/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-12-28 Procedures for releasing imported goods from customs area to be piled in bonded collection places by using electronic data exchange system
1415 179/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-12-28 Stipulation of tariff of import duty on the import of drilling or floating production or under water platform
1416 180/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-12-28 Stipulation of import duty tariff on rice
1417 P-38/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-12-28 Tata kerja pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat dengan menggunakan sistem pertukaran data elektronik
1418 214/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-12-28 Amendment to the regulation of the Minsiter of Finance No. 65/PMK.04/2007 concerning customs settlement service providers
1419 214/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-12-28 Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
1420 179/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-12-28 Penetapan tarif bea masuk atas impor platform pengeboran atau produksi terapung atau dibawah air
1421 180/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-12-28 Penetapan tarif bea masuk atas impor beras
1422 49/M-DAG/PER/12/2007 Trade PERMEN 2007-12-28 Provisions on import of used capital goods
1423 177/PMK.11/2007 Finance PERMEN 2007-12-28 Exemption of the import duty of goods for the need of upstream petroleum and natural gas as well as geothermal business activities
1424 178/PMK.11/2007 Finance PERMEN 2007-12-28 Government borne value added tax on the import of goods for the need of upstream business activities of petroleum and natural gas as well as geothermal exploration
1425 49/M-DAG/PER/12/2007 Perdagangan PERMEN 2007-12-28 Ketentuan impor barang modal bukan baru
1426 51/M-DAG/PER/12/2007 Perdagangan PERMEN 2007-12-28 Ketentuan impor metil bromida untuk keperluan karantina dan pra pengapalan
1427 177/PMK.11/2007 Keuangan PERMEN 2007-12-28 Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
1428 178/PMK.11/2007 Keuangan PERMEN 2007-12-28 Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi
1429 163/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-12-17 Granting exemption of import duty on the imported goods by the central government or regional government intended for public interest
1430 163/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-12-17 Pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
1431 SE-23/BC/2007 Customs & Excise PERDJ 2007-12-03 Technical guidelines on stipulation of tariffs of import duty in the framework of ASEAN-Korean free trade area (FTA)
1432 SE-23/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-12-03 Petunjuk pelaksanaan penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Korea free trade area (FTA)
1433 P-36/BC/2007 Customs & Excise PERMEN 2007-11-30 Procedures of customs audit
1434 P-36/BC/2007 Bea dan Cukai PERMEN 2007-11-30 Tatalaksana audit kepabeanan
1435 P-35/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-11-28 First amendment to regulation of the director general of Customs and Excise No. P-23/BC/2007 concerning excise supervisory identification label for taxable goods sold in duty free shops
1436 P-35/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-11-28 Perubahan pertama atas peraturan direktur jenderal Bea dan Cukai Nomor P-23/BC/2007 tentang label tanda pengawasan cukai untuk barang kena cukai yang dijual di toko bebas bea
1437 148/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-22 Release of imported goods by rush handling
1438 147/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-22 Exemption or dispensation of import duty and/or excise on imported goods undergoing damages, quality deterioration, destruction or shrinkage of volume or weight
1439 149/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-22 Re-export of imported goods
1440 147/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-22 Pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan atau penyusutan volume atau berat
1441 149/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-22 Ekspor kembali barang impor
1442 144/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-22 Clearance of imported goods for use
1443 145/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-22 Customs procedures in the export
1444 146/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-22 Procedure on the submission of customs objection
1445 148/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-22 Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling)
1446 143/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-22 Procedures to file application for correction of the invoice determination on the payment for lack of import duty and/or administrative sanctions in the form of fine, that was caused by writing errors, calculation errors, mistakes, wrong, and/or not caused by human errors
1447 143/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-22 Tata cara pengajuan permohonan pembetulan surat penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda, yang disebabkan oleh kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan, kekhilafan, dan/atau bukan karena kesalahan orang
1448 144/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-22 Pengeluaran barang impor untuk dipakai
1449 145/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-22 Ketentuan kepabeanan di bidang ekspor
1450 146/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-22 Tatacara pengajuan keberatan kepabeanan
1451 140/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-12 Temporary admission
1452 140/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-12 Impor sementara
1453 138/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-12 Guidance for performing bookkeeping in the customs field
1454 139/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-12 Customs inspection in the import sector
1455 139/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-12 Pemeriksaan pabean di bidang impor
1456 138/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-12 Pedoman penyelenggaraan pembukuan di bidang kepabeanan
1457 137/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-11-08 Amendment to the decree of the Minister of Finance No. 90/KMK.04/2002 concerning procedures for granting exemption from import duty and excise on goods owned by foreign embassies and officers of foreign embassies
1458 137/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-11-08 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya
1459 P-34/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-11-07 Procedures for registration of importers
1460 P-34/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-11-07 Tatalaksana registrasi importir
1461 P-29/BC/2007 Customs & Excise PERDJ 2007-10-26 Intelligent result note
1462 P-29/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-10-26 Nota hasil intelijen
1463 45/M-DAG/PER/10/2007 Trade PERMEN 2007-10-25 Stipulation of the export reference prices (HPE) of certain export goods
1464 45/M-DAG/PER/10/2007 Perdagangan PERMEN 2007-10-25 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1465 129/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-10-24 Stipulation of import duty tariff on imported goods in the framework of common effective preferential tariff (CEPT) scheme
1466 129/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-10-24 Penetapan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka skema common effective preferential tariff (CEPT)
1467 127/PMK.03/2007 Finance PERMEN 2007-10-11 Procedures for administering land and building tax revenue from the oil and natural gas and geothermal mining sector
1468 44/M-DAG/PER/10/2007 Trade PERMEN 2007-10-11 Amendment to the regulation of the Minister of Trade No. 20/M-DAG/PER/9/2005 concerning provisions on import of salt
1469 44/M-DAG/PER/10/2007 Perdagangan PERMEN 2007-10-11 Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/9/2005 tentang ketentuan impor garam
1470 127/PMK.03/2007 Keuangan PERMEN 2007-10-11 Tata cara penatausahaan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi dan energi panas bumi
1471 43/M-DAG/PER/12/2006 Trade PERMEN 2007-10-08 Amendment to the decree of the Minister of Industry and Trade No. 40/MPP/KEP/1/2003 on importer identification number (API)
1472 43/M-DAG/PER/12/2006 Perdagangan PERMEN 2007-10-08 Perubahan atas keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 40/MPP/KEP/1/2003 tentang angka pengenal importir (API)
1473 43/M-DAG/PER/10/2007 Trade PERMEN 2007-10-08 Issuance of certificate of origin for Indonesian export commodity
1474 43/M-DAG/PER/10/2007 Perdagangan PERMEN 2007-10-08 Penerbitan surat keterangan asal (Certificate of origin) untuk barang ekspor Indonesia
1475 124/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-10-05 Registration of importers
1476 125/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-10-05 Customs audit
1477 124/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-10-05 Registrasi importir
1478 125/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-10-05 Audit kepabeanan
1479 P-28/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-09-27 Standard audit in customs field
1480 P-28/BC/2007 Customs & Excise PERDJ 2007-09-27 Standar audit di bidang kepabeanan
1481 39/M-DAG/PER/9/2007 Trade PERMEN 2007-09-26 Stipulation of the export reference prices (HPE) of certain export goods
1482 39/M-DAG/PER/9/2007 Perdagangan PERMEN 2007-09-26 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1483 115/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-09-19 Provision on rectification of mistake in data about import customs declaration
1484 113/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-09-19 Exemption of import duty for import of marine products caught by licensing hauling vessels
1485 113/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-09-19 Pembebasan bea masuk atas Impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin
1486 115/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-09-19 Ketentuan untuk melakukan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean impor
1487 110/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-09-14 Amendment to the regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 concerning stipulation of systems of classifications of goods and imposition of import duty on imported goods
1488 110/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-09-14 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang Impor
1489 101/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-09-05 Exemption from import duty on the import of equipment and material are used to prevent environment pollution
1490 102/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-09-05 Exemption from import duty on the import of medicines are paid by government budget for public interest
1491 104/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-09-05 Exemption from import duty on the import of goods for sport imported by main national sport organization
1492 105/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-09-05 Exemption from import duty on the import of seeds and breeding animals for the establishment and development of agriculture, husbandry and fishery industries
1493 106/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-09-05 Exemption of import duty and/or excise of reimport exporting goods
1494 107/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-09-05 Functional inspection of importing goods or exporting goods
1495 101/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-09-05 Pembebasan bea masuk atas Impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan
1496 102/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-09-05 Pembebasan bea masuk atas Impor obat-obatan yang dibiayai dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat
1497 104/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-09-05 Pembebasan bea masuk atas Impor barang untuk keperluan olahraga yang diImpor oleh induk organisasi olahraga nasional
1498 105/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-09-05 Pembebasan bea masuk atas Impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan
1499 106/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-09-05 Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas Impor kembali barang yang telah diEkspor
1500 107/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-09-05 Pemeriksaan jabatan atas barang Impor atau barang Ekspor
1501 36/M-DAG/PER/9/2007 Trade PERMEN 2007-09-04 Issuance of trade license
1502 37/M-DAG/PER/9/2007 Trade PERMEN 2007-09-04 Company registration organization
1503 36/M-DAG/PER/9/2007 Perdagangan PERMEN 2007-09-04 Penerbitan surat izin usaha perdagangan
1504 37/M-DAG/PER/9/2007 Perdagangan PERMEN 2007-09-04 Penyelenggaraan pendaftaran perusahaan
1505 KH.00.01.5.113 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2007-09-02 Imported Chinese food containing formaldehyde [China]
1506 KH.00.01.5.113 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2007-09-02 Produk pangan impor China yang mengandung formalin
1507 93/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-08-31 Stipulation of import duty tariff of importing rice
1508 94/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-08-31 Seventh amendment to regulation of the Minister of Finance No. 92/PMK.02/2005 concerning stipulation of kinds of certain exported goods and tariff of export levy
1509 93/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-08-31 Penetapan tarif bea masuk atas Import beras
1510 94/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-08-31 Perubahan ketujuh atas peraturan menteri keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang penetapan jenis barang Ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan Ekspor
1511 P-24/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-08-31 Main partner
1512 P-25/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-08-31 Amendment to the regulation of the director general of Customs and Excise No. P-21/BC/2007 concerning technical guidelines on customs procedures for import in main service office of customs and excise on Tanjung Priok
1513 KEP-91/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-08-31 Decided companies as trying member of mitra utama
1514 P-24/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-08-31 Mitra utama
1515 P-25/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-08-31 Perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang Impor pada kantor pelayanan utama bea dan cukai tanjung priok
1516 KEP-91/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-08-31 Penunjukan perusahaan peserta uji coba mitra utama
1517 35/M-DAG/PER/8/2007 Trade PERMEN 2007-08-31 Stipulation of the export reference prices (HPE) of certain export goods
1518 35/M-DAG/PER/8/2007 Perdagangan PERMEN 2007-08-31 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1519 88/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-08-30 Unloading and storage of imported goods
1520 89/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-08-30 Import of personal belongings of passengers, crew means of transport, border crosser and shipment
1521 88/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-08-30 Pembongkaran dan penimbunan barang Impor
1522 89/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-08-30 Impor barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman
1523 P-26/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-08-30 Procedures for changing location of collection of imported goods having customs liabilities not yet settled from a provisional collection place to other provisional collection place
1524 P-26/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-08-30 Tatalaksana pindah lokasi penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari satu tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan sementara lainnya
1525 PP 46/2007 Government PP 2007-08-20 Batam free trade and free port area
1526 PP 47/2007 Government PP 2007-08-20 Batam free trade and free port area
1527 PP 48/2007 Government PP 2007-08-20 Karimun free trade and free port area
1528 PP 46 tahun 2007 PP-Pemerintah PP 2007-08-20 Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam
1529 PP 47 tahun 2007 PP-Pemerintah PP 2007-08-20 Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan
1530 PP 48 tahun 2007 PP-Pemerintah PP 2007-08-20 Kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun
1531 UU 39/2007 Legislative UU 2007-08-15 Amendment to law No. 11/1995 concerning excise
1532 UU 39 2007 UU-DPR UU 2007-08-15 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
1533 HK.00.05.52.6291 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2007-08-09 Acuan label gizi produk pangan
1534 HK.00.05.52.6291 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2007-08-09 Reference of food products nutrition label
1535 32/M-DAG/PER/8/2007 Trade PERMEN 2007-08-06 Stipulation of the export reference prices (HPE) of certain export goods
1536 32/M-DAG/PER/8/2007 Perdagangan PERMEN 2007-08-06 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1537 PR 84/2007 President PERPRES 2007-08-02 Ratification of agreement between the government of the republic of Indonesia and the government of the State of Qatar for the promotion and protection of investment
1538 Perpres 84 Tahun 2007 Presiden PERPRES 2007-08-02 Pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara qatar mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal
1539 KH.01.04.53.094 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2007-07-24 Food products imported from China, which contain dangerous substances
1540 KH.01.04.53.094 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2007-07-24 Produk pangan impor China yang mengandung bahan berbahaya
1541 30/M-DAG/PER/7/2007 Trade PERMEN 2007-07-20 Amendment to regulation of the Minister of Trade No. 14/M-DAG/PER/3/2007 on standardization of services in the trade sector and supervision over compulsory Indonesian National Standards (SNI) of traded goods and services
1542 31/M-DAG/PER/7/2007 Trade PERMEN 2007-07-20 Importer identification number (API)
1543 30/M-DAG/PER/7/2007 Perdagangan PERMEN 2007-07-20 Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dang pengawasan standar nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan
1544 31/M-DAG/PER/7/2007 Perdagangan PERMEN 2007-07-20 Angka pengenal importir (API)
1545 SE-14/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-07-18 Technical directives for site inspection and management of guarantee of customs settlement service provider
1546 SE-14/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-07-18 Petunjuk pelaksanaan penelitian lapangan dan pengelolaan jaminan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
1547 P-23/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-07-05 Excise supervisory label for taxable goods sold in duty free shops
1548 P-23/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-07-05 Label tanda pengawasan cukai untuk barang kena cukai yang dijual di toko bebas bea
1549 P-22/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-07-04 Technical directives for issuing code number and supervision over customs service provider
1550 P-22/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-07-04 Petunjuk pelaksanaan pemberian nomor pokok dan pengawasan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
1551 29/M-DAG/PER/7/2007 Trade PERMEN 2007-07-04 Amendment to the attachment of regulation of the Minister of Trade No. 12/M-DAG/PER/6/2005 on provisions of export rattan
1552 29/M-DAG/PER/7/2007 Perdagangan PERMEN 2007-07-04 Perubahan atas lampiran peraturan menteri perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang ketentuan ekspor rotan
1553 PR 76/2007 President PERPRES 2007-07-03 Criteria and requirements for formulation of closed and conditionally opened business lines in the investment sector
1554 PR 77/2007 President PERPRES 2007-07-03 Lists of closed and conditionally opened business lines in the investment sector
1555 Perpres 76 Tahun 2007 Presiden PERPRES 2007-07-03 Kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal
1556 Perpres 77 Tahun 2007 Presiden PERPRES 2007-07-03 Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal
1557 75/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-07-03 Stipulation of rates of import duty in the framework of Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
1558 75/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-07-03 Penetapan tarif bea masuk dalam rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
1559 27/M-DAG/PER/6/2007 Trade PERMEN 2007-06-29 Temporary ban on import of certain species of shrimp into the territory of the Republic of Indonesia
1560 PB.01/MEN/2007 Marine PERMEN 2007-06-29 Provisional ban on the import of shrimps belonging to certain species into the territory of the Republic of Indonesia
1561 27/M-DAG/PER/6/2007 Perdagangan PERMEN 2007-06-29 Larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia
1562 PB.01/MEN/2007 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2007-06-29 Larangan sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia
1563 P-20/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-06-28 Technical direction of deciding customs area and temporary storage place
1564 P-20/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-06-28 Petunjuk pelaksanaan penetapan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara
1565 70/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-06-27 Customs area and temporary storage place
1566 70/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-06-27 Kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara
1567 P-19/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-06-27 Technical directive for regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 34/PMK.011/2007 dated April 3, 2007 concerning exemption of import duty for import of raw material to make motorized vehicle components
1568 P-19/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-06-27 Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.011/2007 tanggal 3 april 2007 tentang pembebasan bea masuk atas Impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor
1569 67/PMK.05/2007 Finance PERMEN 2007-06-26 The imposition of sanction in the framework of managing and disciplining government accounts in state ministries/institutions/offices/working units
1570 67/PMK.05/2007 Keuangan PERMEN 2007-06-26 Pengenaan sanksi dalam rangka pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah pada kementerian negara/ lembaga/ kantor/ satuan kerja
1571 63/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-06-20 Amendment to decree of the Minister of Finance No. 456/KMK.04/2002 on the extension of the importing period of machines, goods and materials securing facilities under decree of the Minister of Finance No. 135/KMK.05/2000 regarding the relief of import duty on the import of machines, goods and materials in the framework of the development/expansion of industry/service industry
1572 65/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-06-20 Customs service provider
1573 63/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-06-20 Perubahan atas keputusan menteri keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang perpanjangan jangka waktu Impor mesin, barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang keringanan bea masuk atas Impor mesin, barang dan bahan, dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa
1574 65/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-06-20 Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
1575 60/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-06-14 Second amendment to the Regulation of the Minister of Finance No. 240/KMK.05/1996 concerning settlement of excise
1576 60/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-06-14 Perubahan kedua atas keputusan menteri keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang pelunasan cukai
1577 25/M-DAG/PER/6/2007 Trade PERMEN 2007-06-08 Amendment to Regulation of the Minister of Trade No. 06/M-DAG/PER/1/2007 on technical verification or inquiry into the import of ceramics
1578 25/M-DAG/PER/6/2007 Perdagangan PERMEN 2007-06-08 Perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang verifikasi atau penelusuran teknis impor keramik
1579 P-17/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-06-06 Provision and order of excise band of tobacco products
1580 SE-10/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-06-06 Technical implementation to provision and order excise band of tobacco products
1581 P-17/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-06-06 Penyediaan dan pemesanan pita cukai hasil tembakau
1582 SE-10/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-06-06 Petunjuk pelaksanaan penyediaan dan pemesanan pita cukai hasil tembakau
1583 PR 21/2007 President PERPRES 2007-06-05 Ratification of trade agreement between the government of the Republic of Indonesia and Bosnia and Herzegovina
1584 Perpres 21 Tahun 2007 Presiden PERPRES 2007-06-05 Pengesahan trade agreement between the government of the republic of indonesia and bosnia and herzegovina
1585 24/M-DAG/PER/6/2007 Trade PERMEN 2007-06-05 Stipulation of the export reference price (HPE) of certain export goods
1586 28/M-DAG/PER/7/2007 Trade PERMEN 2007-06-05 Stipulation of the export reference prices (HPE) of certain export goods
1587 24/M-DAG/PER/6/2007 Perdagangan PERMEN 2007-06-05 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1588 28/M-DAG/PER/7/2007 Perdagangan PERMEN 2007-06-05 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1589 P-15/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-06-04 Guidelines for settlement of customs requirements of watch and jewelry entering Indonesian area the entry of which does not meet customs requirements
1590 P-16/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-06-04 Technical directives for the Minister of Finance regulation No. 41/PMK.010/2007 dated April 19, 2007 concerning the exemption from import duty on the import of certain components and parts for the manufacturing and assemble of heavy equipment by heavy equipment industry
1591 P-15/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-06-04 Petunjuk pelaksanaan penyelesaian kewajiban pabean atas jam tangan dan perhiasan yang pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean Indonesia belum diselesaikan kewajiban pabeannya
1592 P-16/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-06-04 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2007 tanggal 19 April 2007 tentang pemberian pembebasan bea masuk atas Impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar oleh industri alat-alat besar
1593 P-11/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-05-31 Procedures for issuing, changing and revoking excisable goods entrepreneur code number of ethyl alcohol manufacturers and operators of storage places
1594 P-12/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-05-31 Procedures for issuing, changing and revoking excisable goods entrepreneur code number of manufacturers andimporters of ethyl alcoholic drinks
1595 P-13/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-05-31 Procedures for exempting from excise on ethyl alcohol
1596 P-14/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-05-31 Procedures for mixing and destroying ethyl alcohol exempt from excise
1597 KEP-55/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-05-31 Delegation of authority to heads of Customs and Excise service offices for and on behalf of the Minister of Finance to sign decrees and/or letters in the framework of implementing regulations of the Minister of Finance on excisable-goods entrepreneur code number of manufacturers and importers of ethyl alcoholic drink, ethyl alcohol manufacturers and storage place organizers
1598 P-11/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-05-31 Tata cara pemberian, perubahan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan
1599 P-12/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-05-31 Tata cara pemberian, perubahan, dan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik dan Importir minuman mengandung etil alkohol
1600 P-13/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-05-31 Tata cara pemberian pembebasan cukai etil alkohol
1601 P-14/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-05-31 Tata cara pencampuran dan perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai
1602 KEP-55/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-05-31 Pelimpahan wewenang kepada kepala kantor pelayanan bea dan cukai untuk dan atas nama menteri keuangan untuk menandatangani keputusan dan atau surat dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri keuangan tentang nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik dan Importir minuman mengandung etil alkohol, pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan
1603 386/M-DAG/KEP/5/2007 Trade PERDJ 2007-05-30 Stipulation of surveyors as executors of technical verification or inquiry into the import of color multifunctional machines, color photocopy machines and color printers
1604 386/M-DAG/KEP/5/2007 Perdagangan PERDJ 2007-05-30 Penetapan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin printer barwarna
1605 SE-08/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-05-23 Increasing control to entrepreneur of tobacco products
1606 SE-08/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-05-23 Peningkatan pengawasan pengusaha hasil tembakau
1607 P-10/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-05-11 Technical directives for settlement of customs liabilities to motorcycle and cruise ships, including yachts, whose customs liabilities have not been settled upon the import into the Indonesian customs area
1608 P-10/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-05-11 Petunjuk pelaksanaan penyelesaian kewajiban pabean atas sepeda motor dan kapal pesiar termasuk yacht yang pada saat pemasukannya ke dalam daerah pabean Indonesia belum diselesaikan kewajiban pabeannya
1609 20/M-DAG/PER/5/2007 Trade PERMEN 2007-05-08 Stipulation of the export reference price (HPE) of certain export goods
1610 20/M-DAG/PER/5/2007 Perdagangan PERMEN 2007-05-08 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1611 42/PERMENTAN/SR.140/5/2007 Agriculture PERMEN 2007-05-07 Pesticide monitoring
1612 42/PERMENTAN/SR.140/5/2007 Pertanian PERMEN 2007-05-07 Pengawasan pestisida
1613 PP 31/2007 Government PP 2007-05-01 The fourth amendment to Government Regulation No. 12/2001 on the import and/or delivery of certain strategic taxable goods exempt from value added tax
1614 PP 31 tahun 2007 PP-Pemerintah PP 2007-05-01 Perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajaktertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan daripengenaan pajak pertambahan nilai
1615 47/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-05-01 Exemption from Excise
1616 48/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-05-01 Code number of goods subject to excise the principal employer for ethyl alcohol manufacturers and entrepreneurs storage
1617 47/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-05-01 Pembebasan cukai
1618 48/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-05-01 Nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik etil alkohol dan pengusaha tempat penyimpanan
1619 18/M-DAG/PER/4/2007 Trade PERMEN 2007-04-30 Fourth amendment of decree of the Minister of Industry and Trade No. 527/MPP/KEP/9/2004 on provisions for import of sugar
1620 18/M-DAG/PER/4/2007 Perdagangan PERMEN 2007-04-30 Perubahan keempat atas keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 tentang ketentuan impor gula
1621 UU 25/2007 Legislative UU 2007-04-26 Capital investment
1622 UU 25 2007 UU-DPR UU 2007-04-26 Penanaman Modal
1623 44/PMK.01/2007 Finance PERMEN 2007-04-25 Synergy of tasks and business processes in fiscal policy and planning of state revenue and expenses budget (RAPBN)
1624 45/PMK.05/2007 Finance PERMEN 2007-04-25 Domestic official trip for state officer, government employee, and non permanent employee
1625 44/PMK.01/2007 Keuangan PERMEN 2007-04-25 Sinergi tugas dan proses bisnis di bidang kebijakan fiskal dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
1626 45/PMK.05/2007 Keuangan PERMEN 2007-04-25 Perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap
1627 INS-01/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-04-20 Reconfirmation implementation Decision of director general of customs and excise No. KEP-81/BC/1999 concerning technical direction of deciding customs value for calculation of import duty as already amended several times and the last with regulation of the director general of customs and excise No. P-01/BC/2007 and No. P-07/BC/2007 concerning physical inspection of importing goods
1628 INS-01/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-04-20 Penegasan pelaksanaan keputusan direktur jenderal bea dan cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan direktur jenderal bea dan cukai Nomor P-01/BC/2007 dan P-07/BC/2007 tentang pemeriksaan fisik barang Impor
1629 197/KMK.01/2007 Finance PERMEN 2007-04-16 Organization and working procedures in the Minister of Finance
1630 197/KMK.01/2007 Keuangan PERMEN 2007-04-16 Tata tertib rapat pimpinan departemen keuangan
1631 36/PMK.03/2007 Finance PERMEN 2007-04-11 Definitions of modest house, very modest house, modest flat, worker camp, student and pupil dormitory as well as other housing of which the delivery is exempt from value added tax
1632 36/PMK.03/2007 Keuangan PERMEN 2007-04-11 Batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
1633 16/M-DAG/PER/4/2007 Trade PERMEN 2007-04-10 Stipulation of export reference prices (HPE) of certain exported goods
1634 16/M-DAG/PER/4/2007 Perdagangan PERMEN 2007-04-10 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1635 P-07/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-04-05 Physical inspection of imported goods
1636 P-08/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-04-05 Technical directives for the export of goods subject to export levy which are exempted from the export levy
1637 SE-06/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-04-05 Appointing official of goods inspector for implementation of physical inspection of goods
1638 P-07/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-04-05 Pemeriksaan fisik barang Impor
1639 P-08/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-04-05 Petunjuk pelaksanaan Ekspor barang terkena pungutan Ekspor yang dikecualikan dari pungutan Ekspor
1640 SE-06/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-04-05 Penunjukan pejabat pemeriksa barang dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan fisik barang
1641 110/PMK.010/2006-REV Finance PERMEN 2007-03-30 Stipulation of systems of classifications of goods and imposition of tariffs of import duty on imported goods
1642 110/PMK.010/2006-REV Keuangan PERMEN 2007-03-30 Penetapan sistem klasifikasi barang dan pembinaan tarif bea masuk atas barang Impor
1643 15/M-DAG/PER/3/2007 Trade PERMEN 2007-03-30 Provisions of imported color multifunction machines, color photocopying machines and color printer machines
1644 15/M-DAG/PER/3/2007 Perdagangan PERMEN 2007-03-30 Ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan mesin printer berwarna
1645 PR 11/2007 President PERPRES 2007-03-28 Ratification of framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan Republik Korea)
1646 PR 12/2007 President PERPRES 2007-03-28 Ratification of agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea
1647 Perpres 11 Tahun 2007 Presiden PERPRES 2007-03-28 Pengesahan Persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan Republik Korea (Framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the Republic of Korea)
1648 Perpres 12 Tahun 2007 Presiden PERPRES 2007-03-28 Pengesahan persetujuan perdagangan barang dalam persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antar pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan Republik Korea
1649 P-06/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-03-28 Fourth amendment to decision of the director general of Customs and Excise No. KEP-07/BC/2003 on technical directives for customs procedures in the import field
1650 P-06/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-03-28 Perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang Impor
1651 29/PMK.01/2007 Finance PERMEN 2007-03-13 Direction to increase discipline of civil government employee in the Ministry of Finance
1652 29/PMK.01/2007 Keuangan PERMEN 2007-03-13 Pedoman peningkatan disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan departemen keuangan
1653 28/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-03-09 Amendment to regulation of the Minister of Finance No. 61/PMK.010/2006 on relief of import duty on the import of bus chassis with installed engine for manufacturing of public transport buses and Completely Knock Down (CKD) for manufacturing commercial transport
1654 28/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-03-09 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.010/2006 tentang keringanan bea masuk atas Impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial
1655 14/M-DAG/PER/3/2007 Trade PERMEN 2007-03-07 Standardization of trading services and supervision over compulsory Indonesian national standards (SNI) of tradable goods and services
1656 14/M-DAG/PER/3/2007 Perdagangan PERMEN 2007-03-07 Standardisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan standar nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan
1657 12/M-DAG/PER/3/2007 Trade PERMEN 2007-03-05 Stipulation of export reference prices (HPE) of certain exported goods
1658 12/M-DAG/PER/3/2007 Perdagangan PERMEN 2007-03-05 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1659 24/PMK.01/2007 Finance PERMEN 2007-03-01 Procedures for importing goods from northern territory Australia to Indonesian Customs areas other than Java and Sumatra
1660 24/PMK.01/2007 Keuangan PERMEN 2007-03-01 Tata laksana Impor barang dari Northern territory Australia ke daerah pabean Indonesia selain pulau Jawa dan Sumatera
1661 121/IATT/3/2007 Transportation PERMEN 2007-03-01 Import on non-new vehicles
1662 27/PERMENTAN/OT.140/3/2007 Agriculture PERMEN 2007-03-01 Amendment to the regulation of the Minister of Agriculture No. 64/PERMENTAN/OT.140/12/2006 on the import and supervision over the distribution of carcasses, meat and edible offal from other countries
1663 121/IATT/3/2007 Perhubungan PERMEN 2007-03-01 Impor kendaraan bermotor bukan baru
1664 27/PERMENTAN/OT.140/3/2007 Pertanian PERMEN 2007-03-01 Perubahan peraturan menteri pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 tentang pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan dari luar negeri
1665 P-05/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-02-28 Amendment to the decree of the director general of Customs and Excise No. KEP-14/BC/2001 on company blocking in customs affair
1666 P-09/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-02-28 Amendment to decree of the director general Customs and Excise No. KEP-14/BC/2001 on blocking of companies in the customs sector
1667 P-05/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-02-28 Perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukal Nomor KEP-14/BC/2001 tentang pemblokiran perusahaan dl bidang kepabeanan
1668 P-09/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-02-28 Perubahan kedua keputusan direktur jenderal bea dan cukai Nomor KEP-14/BC/2001 tentang pemblokiran perusahaan di bidang kepabeanan
1669 35/M-DAG/KEP/2/2007 Trade PERDJ 2007-02-27 Assignment of the Indonesian rubber producer federation (GAPKINDO) as the national tripartite corporation (NTRC)
1670 35/M-DAG/KEP/2/2007 Perdagangan PERDJ 2007-02-27 Penugasan gabungan perusahaan karet Indonesia (GAPKINDO) sebagai national tripartite rubber corporation (NTRC) (karet)
1671 21/PMK.05/2007 Finance PERMEN 2007-02-23 Overtime work and giving overtime allowance for civil government employee
1672 22/PMK.05/2007 Finance PERMEN 2007-02-23 Giving food allowance for civil government employee
1673 21/PMK.05/2007 Keuangan PERMEN 2007-02-23 Kerja lembur dan pemberian uang lembur bagi pegawai negeri sipil
1674 22/PMK.05/2007 Keuangan PERMEN 2007-02-23 Pemberian uang makan bagi pegawai negeri sipil
1675 SE-03/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-02-23 Payment of excise band replacement cost
1676 SE-03/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-02-23 Pembayaran biaya pengganti pita cukai
1677 PR 8/2007 President PERPRES 2007-02-20 Ratification of convention on international interests in mobile equipment and protocol to the convention on international interests in mobile equipment on matters specific to aircraft equipment
1678 Perpres 8 Tahun 2007 Presiden PERPRES 2007-02-20 Pengesahan konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak beserta protokol pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara
1679 P-04/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-02-16 Amendment to inspector general and director general of Customs and Excise No. 10/IJ/2003 and No. 08/BC/2003 concerning customs sudden inspection on import
1680 PER-01/IJ/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-02-16 Amendment to inspector general and director general of Customs and Excise No. 10/IJ/2003 and No. 08/BC/2003 concerning customs sudden inspection on import
1681 P-04/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-02-16 Perubahan keputusan bersama inspektur jenderal direktur jenderal bea dan cukai Nomor 10/IJ/2003 dan Nomor 08/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor
1682 PER-01/IJ/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-02-16 Perubahan keputusan bersama inspektur jenderal direktur jenderal bea dan cukai Nomor 10/IJ/2003 dan Nomor 08/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor
1683 SE-02/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-02-15 Increasing control to SKM (Engine Clove Cigarette) engine
1684 SE-02/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-02-15 Peningkatan pengawasan terhadap mesin skm
1685 11/PMK.03/2007 Finance PERMEN 2007-02-14 Third amendment to the decree of the Minister of Finance No. 155/KMK.03/2001 on enforcement of exemption of value added tax on import and/or conveyance of certain strategic taxable goods
1686 11/PMK.03/2007 Keuangan PERMEN 2007-02-14 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang pelaksanaan pajak pertambahan nilai yang dibebaskan atas Impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis
1687 01/DAGLU/PER/2/2007 Trade PERMEN 2007-02-14 Procedures for endorsement by the revitalization board of the forestry industry (BRIK)
1688 02/DAGLU/PER/2/2007 Trade PERMEN 2007-02-14 Provisions and procedures for technical verification/surveillance of the export of certain products of forestry industry by surveyors
1689 09/M-DAG/PER/2/2007 Trade PERMEN 2007-02-14 Provisions for Export of forestry industry products
1690 01/DAGLU/PER/2/2007 Perdagangan PERMEN 2007-02-14 Tata cara pelaksanaan endorsement oleh badan revitalisasi industri kehutanan (BRIK)
1691 02/DAGLU/PER/2/2007 Perdagangan PERMEN 2007-02-14 Ketentuan dan tata cara verifikasi/penelusuran teknis ekspor produk industri kehutanan tertentu oleh surveyor
1692 09/M-DAG/PER/2/2007 Perdagangan PERMEN 2007-02-14 Ketentuan ekspor produk industri kehutanan
1693 07/PERMENTAN/SR.140/2/2007 Agriculture PERMEN 2007-02-14 Conditions and procedures for pesticide registration
1694 08/PERMENTAN/SR.140/2/2007 Agriculture PERMEN 2007-02-14 Requirements and procedures for registration of inorganic fertilizers
1695 07/PERMENTAN/SR.140/2/2007 Pertanian PERMEN 2007-02-14 Syarat dan tatacara pendaftaran pestisida
1696 08/PERMENTAN/SR.140/2/2007 Pertanian PERMEN 2007-02-14 Syarat dan tatacara pendaftaran pupuk an-organik
1697 07/M-DAG/PER/2/2007 Trade PERMEN 2007-02-07 Stipulation of export reference price (HPE) of certain export goods
1698 07/M-DAG/PER/2/2007 Perdagangan PERMEN 2007-02-07 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu
1699 07/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-02-06 Stipulation of tariff of import duty on import of goods in the framework of Early Harvest Package (EHP) for ASEAN-CHINA Free Trade Area (AC-FTA)
1700 08/PMK.04/2007 Finance PERMEN 2007-02-06 Stipulation of tariff of import duty on import of goods in the framework of Early Harvest Package (EHP) bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
1701 07/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-02-06 Penetapan tarif bea masuk atas Impor barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
1702 08/PMK.04/2007 Keuangan PERMEN 2007-02-06 Penetapan tarif bea masuk atas Impor barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
1703 240/KMK.010/2006 - REV Finance PERMEN 2007-01-29 Revision of decree of the Minister of Finance No. 240/KMK.010/2006 on exemption of import of raw sugar by refined sugar industries
1704 240/KMK.010/2006 - REV Keuangan PERMEN 2007-01-29 Ralat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/KMK.010/2006 tentang pembebasan bea masuk atas Impor raw sugar oleh industri gula rafinasi
1705 04/PMK.011/2007 Finance PERMEN 2007-01-25 Extension of stipulation of tariff of import duty in the framework of normal track ASEAN-CHINA Free Trade Area (AC-FTA)
1706 04/PMK.011/2007 Keuangan PERMEN 2007-01-25 Perpanjangan penetapan Tarif bea masuk dalam rangka normal track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
1707 KEP-12/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-01-22 Regulation of the Minister of Finance No. 103/PMK.04/2006 issue of license to written guarantee centrally to Pt Pertamina (PERSERO)
1708 01/M-DAG/PER/1/2007 Trade PERMEN 2007-01-22 Amendment to the attachment to decree of the Minister of Industry and Trade No. 558/MPP/KEP/12/1998 on export general provisions as already amended several time and the latest by the regulation of the Minister of Trade No. 07/M-DAG/PER/4/2005
1709 02/M-DAG/PER/1/2007 Trade PERMEN 2007-01-22 Prohibition of export of sand, soil and top soil (Including soil shoots or humus)
1710 03/M-DAG/PER/1/2007 Trade PERMEN 2007-01-22 Verification or technical examination of export of excavated materials category c other than sand, soil, and top soil (including top soil or humus)
1711 04/M-DAG/PER/1/2007 Trade PERMEN 2007-01-22 Provision on the export of tin bars
1712 05/M-DAG/PER/1/2007 Trade PERMEN 2007-01-22 Provision on the export of precursors
1713 06/M-DAG/PER/1/2007 Trade PERMEN 2007-01-22 Verification or technical assessment of imported ceramic
1714 KEP-12/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-01-22 Pemberian izin penggunaan jaminan tertulis secara sentral kepada pe. Pertamina (PERSERO)
1715 01/M-DAG/PER/1/2007 Perdagangan PERMEN 2007-01-22 Perubahan atas lampiran keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005
1716 02/M-DAG/PER/1/2007 Perdagangan PERMEN 2007-01-22 Larangan ekspor pasir, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus)
1717 03/M-DAG/PER/1/2007 Perdagangan PERMEN 2007-01-22 Verifikasi atau penelusuran teknis ekspor bahan galian golongan c selain pasir, tanah dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus)
1718 04/M-DAG/PER/1/2007 Perdagangan PERMEN 2007-01-22 Ketentuan ekspor timah batangan
1719 05/M-DAG/PER/1/2007 Perdagangan PERMEN 2007-01-22 Ketentuan ekspor prekursor
1720 06/M-DAG/PER/1/2007 Perdagangan PERMEN 2007-01-22 Verifikasi atau penelusuran teknis impor keramik
1721 P-01/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-01-17 Fifth amendment to decree of the director general of Customs and Excise No. KEP-81/BC/1999 on technical directives for stipulation of customs value for calculating import duty
1722 P-01/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-01-17 Perubahan kelima atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang petunjuk pelaksanaanpenetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
1723 SE-01/BC/2007 Custom and Excise PERDJ 2007-01-16 Technical directives for stipulation of retail prices of tobacco products, addition to postponement ceiling of payment of excise on order of excise tapes of tobacco products and deadline of affixing and sorting of excise tapes
1724 SE-01/BC/2007 Bea dan Cukai PERDJ 2007-01-16 Petunjuk pelaksanaan penetapan harga jual eceran hasil tembakau, penambahan pagu penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau, dan batas waktu pelekatan dan pencacahan pita cukai
1725 PP 7/2007 Government PP 2007-01-08 The third amendment to Government Regulation No. 12/2001 on the import and/or delivery of certain strategic taxable goods exempt from value added tax
1726 PP 7 tahun 2007 PP-Pemerintah PP 2007-01-08 Perubahan ketiga atas Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
1727 01/PERMENTAN/OT.140/1/2007 Agriculture PERMEN 2007-01-05 List of active materials of prohibited pesticides and restricted pesticides
1728 01/PERMENTAN/OT.140/1/2007 Pertanian PERMEN 2007-01-05 Daftar bahan aktif pestisida yang dilarang dan pestisida terbatas
1729 PP 1/2007 Government PP 2007-01-02 Facility of income tax on capital investments in certain business lines and/or certain regions
1730 PP 1 tahun 2007 PP-Pemerintah PP 2007-01-02 Fasilitas Pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu
1731 PB.02/MEN/2006 Marine PERMEN 2006-12-29 Temporary embargo of shrimp imports to the territory of the Republic of Indonesia
1732 40/M-DAG/PER/12/2006 Perdagangan PERMEN 2006-12-29 Larangan sementara Impor udang ke wilayah Republik Indonesia
1733 PB.02/MEN/2006 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2006-12-29 Larangan sementara Impor udang ke wilayah Republik Indonesia
1734 145/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-12-29 Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 84/KMK.04/2003 on procedures for payment and remittance of state revenue in the framework of the import and state revenue from domestically produced excisable-goods
1735 145/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-12-29 Perubahan atas keputusan menteri keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang tatalaksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka Impor dan penerimaan negara atas barang kena cukai buatan dalam negeri
1736 41/M-DAG/PER/12/2006 Trade PERMEN 2006-12-29 Stipulation of export check prices (HPE) of certain exported goods
1737 41/M-DAG/PER/12/2006 Perdagangan PERMEN 2006-12-29 Penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang impor tertentu
1738 40/M-DAG/PER/12/2006 Trade PERMEN 2006-12-29 Temporary abolishment of shrimp imports to the territory of Indonesia
1739 P-25/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-12-28 Implementation guidelines of regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia: - No. 61/PMK.010/2006 on July 24, 2006 about dispensation of import cost to bus chassis import with engine attached for the making of public bus and completely knock down (CKD) for the making of commercial transportation: - No. 62/PMK.010/2006 on July 24, 2006 about dispensation of import cost to bus import in the form of completely built up (CBU) for public transport: - No. 63/PMK.010/2006 on July 24, 2006 about liberation of import cost to import some spares part types for public transport.
1740 P-25/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-12-28 Petunjuk pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia : - Nomor 61/PMK.010/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang keringanan bea masuk atas impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan completely knock down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial: - Nomor 62/PMK.010/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang keringanan bea masuk atas impor bus dalam bentuk completely built up (CBU) untuk keperluan angkutan umum: - Nomor 63/PMK.010/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang pembebasan bea masuk atas impor beberapa jenis suku cadang untuk angkutan umum.
1741 1049/KMK.01/2006 Finance PERMEN 2006-12-28 Appointment of Batam and Tanjung Priok seaport Jakarta as piloting national single windows locations
1742 1049/KMK.01/2006 Keuangan PERMEN 2006-12-28 Penunjukan batam dan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sebagai tempat piloting national Single Window
1743 64/Permentan/OT.140/12/2006 Agriculture PERMEN 2006-12-28 Importing and supervision over carcass, meat and innards
1744 64/Permentan/OT.140/12/2006 Pertanian PERMEN 2006-12-28 Pemasukan dan Pengawasan peredaran karkas, daging, dan jeroan dari Luar Negeri
1745 P-22/BC/2006 Custom and Excise PERDJ 2006-12-26 Provision and procedures for ordering excise tapes of imported ethyl alcoholic drink
1746 P-23/BC/2006 Custom and Excise PERDJ 2006-12-26 Design and colors of excise tapes of imported ethyl alcoholic drink
1747 KEP-127/BC/2006 Custom and Excise PERDJ 2006-12-26 Addition to postponement ceiling of payment of excise on order of excise tapes of tobacco products
1748 P-22/BC/2006 Bea dan Cukai PERDJ 2006-12-26 Penyediaan dan tata cara pemesanan pita cukai minuman mengandung etil alkohol asal Impor
1749 P-23/BC/2006 Bea dan Cukai PERDJ 2006-12-26 Desain dan warna pita cukai minuman mengandung etil alkohol asal Impor
1750 KEP-127/BC/2006 Bea dan Cukai PERDJ 2006-12-26 Penambahan pagu penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai hasil tembakau
1751 1294/M-DAG/PER/12/2006 Trade PERMEN 2006-12-21 Assignment for import of rice
1752 1294/M-DAG/PER/12/2006 Perdagangan PERMEN 2006-12-21 Penugasan impor beras
1753 PER/22/M/XII/2006 Minister of Defense PERMEN 2006-12-19 The manual for controlling, maintaining and improving the commercial explosive materials business entities
1754 PER/22/M/XII/2006 Menteri Pertahanan PERMEN 2006-12-19 Pedoman pengaturan, pembinaan dan pengembangan badan usaha bahan peledak komersial
1755 993/KMK.03/2006 Finance PERMEN 2006-12-15 The import of studio and communications equipment used by the state encrypt institution are not subject to value added tax
1756 993/KMK.03/2006 Keuangan PERMEN 2006-12-15 Pajak pertambahan nilai yang terutang tidak dipungut atas Impor peralatan studio dan komunikasi yang digunakan oleh lembaga sandi negara
1757 62/Permentan/OT.140/12/2006 Agriculture PERMEN 2006-12-07 Observation and quarantine action to the entry of pathogen material and/or veterinary medicine biologic preparation type
1758 62/Permentan/OT.140/12/2006 Pertanian PERMEN 2006-12-07 Pengawasan dan tindakan Karantina Terhadap Pemasukan bahan patogen dan/atau obat hewan golongan sediaan Biologik
1759 120/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-12-04 Exemption from import duty on import of goods for geothermal business activities
1760 120/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-12-04 Pembebasan bea masuk atas Impor barang untuk kegiatan usaha panas bumi
1761 P-20/BC/2006 Custom and Excise PERDJ 2006-11-30 Amendment to decree of director general of Customs and Excise No. KEP-27/BC/2004 on guidelines for implementation of payment and administration of non-taxable state revenues of the directorate general of Customs and Excise
1762 P-20/BC/2006 Bea dan Cukai PERDJ 2006-11-30 Perubahan atas keputusan direktur jenderal bea dan cukai Nomor KEP-27/BC/2004 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direktorat jenderal bea dan cukai
1763 P-19/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-11-28 Second amendment of the regulation of director general of Customs and Excise No. P-10/BC/2006 about the process of delivery and administration of the arrival plan of means of transportation, inward manifest of means of transportation, and outward manifest of means of transportation
1764 P-19/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-11-28 Perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang tata cara penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut
1765 112/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-11-27 Provision and design of Excise tape of imported ethyl alcoholic drink
1766 112/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-11-27 Penyediaan dan desain pita cukai minuman mengandung etil alkohol asal Impor
1767 111/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-11-24 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya
1768 114/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-11-24 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang Impor
1769 111/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-11-24 Amendment of decree of the Minister of Finance No. 580/KMK.04/2003 on procedures and supervision of importation goods facilitation for export purpose
1770 114/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-11-24 Third amendment of Decree of the Minister of Finance No. 111/KMK.04/2003 considering sudden customs inspection in import area
1771 P-18/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-11-22 Procedures for using customs declaration of single administrative document for the import of imported goods and release of exported goods to and from Batam, Bintan and Karimun Island
1772 P-18/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-11-22 Tatacara penggunaan pemberitahuan pabean single administrative document untuk pemasukan barang impor dan pengeluaran barang Ekspor ke dan dari pulau Batam, Bintan, dan Karimun
1773 UU 17/2006 Legislative UU 2006-11-15 Amendment of Customs Laws No. 10/1995
1774 UU 17 2006 UU-DPR UU 2006-11-15 Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
1775 37/M-DAG/PER/11/2006 Perdagangan PERMEN 2006-11-14 Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/Kep/1/2005 dan Nomor 01/M/Kep/1/2005 tentang Impor barang modal bukan baru untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh darussalam, Sumatera utara, Papua dan nusa tenggara Timur
1776 36/M-DAG/PER/11/2006 Perdagangan PERMEN 2006-11-14 Perubahan atas Peraturan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-DAG/PER/7/2006 dan Nomor 56/M-IND/PER/7/2006 tentang ketentuan Impor barang modal bukan baru untuk Provinsi nanggroe Aceh darussalam dan Kepulauan nias di Provinsi Sumatera utara
1777 88/M-IND/PER/11/2006 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2006-11-14 Pencabutan Keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 01/M/KEP/1/2005 dan Nomor 01/M/KEP/1/2005 tentang Impor barang modal bukan baru untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam di Provinsi nanggroe Aceh darussalam, Sumatera utara, Papua dan nusa tenggara Timur
1778 87/M-IND/PER/11/2006 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2006-11-14 Perubahan atas Peraturan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 28/M-DAG/PER/7/2006 dan Nomor 56/M-IND/PER/7/2006 tentang ketentuan Impor barang modal bukan baru untuk Provinsi nanggroe Aceh darussalam dan Kepulauan nias di Provinsi Sumatera utara
1779 37/M-DAG/PER/11/2006 Trade PERMEN 2006-11-14 Invalidation of joint decree of the Minister of Trade and The Minister of Industry No. 01/M/KEP/1/2005 and No. 01/M/KEP/1/2005 on import of non-new capital goods for regions struck by natural disasters in Nanggroe Aceh Darussalam province, north Sumatera, Papua, and east Nusa Tenggara
1780 36/M-DAG/PER/11/2006 Trade PERMEN 2006-11-14 Substitutive regulations for joint regulations of the Minister of Commerce and The Minister of Industries No. 28/M-DAG/PER/7/2006 and No. 56/M-IND/PER/7/2006 concerning non original capital goods import for the province Nanggroe Aceh Darussalam and Nias Islands of province north Sumatra
1781 88/M-IND/PER/11/2006 Indutry and Trade PERMEN 2006-11-14 Invalidation of joint decree of the Minister of Trade and the Minister of Industry No. 01/M/KEP/1/2005 and No. 01/M/KEP/1/2005 on import of non-new capital goods for regions struck by natural disasters in Nanggroe Aceh Darussalam province, north Sumatera, Papua and east Nusa Tenggara
1782 87/M-IND/PER/11/2006 Indutry and Trade PERMEN 2006-11-14 Substitutive regulations for joint regulations of the Minister of Commerce and the Minister of Industry No. 28/M-DAG/PER/7/2006 and NO. 56/M-IND/PER/7/2006 concerning non original capital goods import for the province Nanggroe Aceh Darussalam and Nias Islands of province north Sumatra
1783 105/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-11-07 Penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka ASEAN Integration System of Preferences (AISP) untuk negara-negara anggota baru ASEAN (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR, dan VIETNAM)
1784 108/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-11-07 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut
1785 105/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-11-07 Stipulation of tariffs of import duty on the import of goods in the framework of ASEAN integration system of preferences (AISP) to new ASEAN member countries (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam)
1786 108/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-11-07 Amendment to regulation of the Minister of Finance No. 39/PMK.04/2006 on procedure of delivery of arrival notice, inward manifest, and outward manifest
1787 110/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-11-05 Stipulation of systems of classifications of goods and imposition of tariffs of import duty on imported goods
1788 110/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-11-05 Penetapan sistem klasifikasi barang dan pembinaan tarif bea masuk atas barang Impor
1789 103/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-11-04 Penggunaan pemberitahuan pabean single administrative document di pulau batam, bintan dan karimun
1790 103/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-11-04 Notification of customs single administrative document in Batam, Bintan and Karimun Island
1791 51/Kpts/OT.140/10/2006 Agriculture PERMEN 2006-10-17 Guidelines of employment functional relationship structure of examination, observation and treatment to quarantine animal disease
1792 52/PERMENTAN/OT.140/10/2006 Agriculture PERMEN 2006-10-17 Addition requirements of Plant Quarantine
1793 51/Kpts/OT.140/10/2006 Pertanian PERMEN 2006-10-17 Pedoman tata hubungan kerja fungsional pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan penyakit hewan Karantina
1794 52/PERMENTAN/OT.140/10/2006 Pertanian PERMEN 2006-10-17 Persyaratan tambahan Karantina Tumbuhan
1795 97/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-10-16 Pembebasan bea masuk atas Impor barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi
1796 97/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-10-16 Exemption from import goods for activity upstream Petroleum and Gas
1797 90/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-10-13 Stipulation of tariff of Excise duty for drinks and concentrates containing ethyl alcohol
1798 90/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-10-13 Penetapan tarif cukai minuman dan konsentrat yang mengandung etil alkohol
1799 P-16/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-10-11 Technical directives for regulation of the Minister of Finance No. 79/PMK.010/2006 dated September 25, 2006 on exemption from import duty on the import of parts and accessories of motor vehicle for manufacturing motor vehicle destined to the export
1800 P-16/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-10-11 Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.010/2006 tanggal 25 September 2006 tentang pembebasan bea masuk atas Impor bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor untuk pembuatan kendaraan bermotor tujuan Ekspor
1801 88/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-10-10 Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang penetapan jenis barang Ekspor tertentu dan besaran tarif pungutan Ekspor
1802 88/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-10-10 Fourth amendment to regulation of the Minister of Finance No. 92/PMK.02/2005 on stipulation of certain types of export goods and tariff of export duty
1803 922/DAGLU/10/2006 Perdagangan PERDJ 2006-10-04 Petunjuk Penerbitan surat Keterangan Asal (SKA)
1804 922/DAGLU/10/2006 Trade PERDJ 2006-10-04 Procedure of issuance of certificate of origin (SKA)
1805 82/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-09-29 The eleventh amendment to decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedures for exemption from import duty and excise on the import of goods for the need of international agencies as well as their officials assigned in Indonesia
1806 82/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-09-29 Perubahan kesebelas atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas Impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
1807 81/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-09-28 Imposition of anti dumping duty on import of cavendish bananas from the Philippines
1808 81/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-09-28 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap Impor pisang cavendish dari Filipina
1809 78/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-09-25 Exemption of import duty on import of materials, spare parts, components, and equipments for aircraft repair and maintenance
1810 79/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-09-25 Exemption of import duty on import of motor vehicle parts and accessories for production of motor vehicles for export
1811 78/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-09-25 Pembebasan bea masuk atas Impor bahan, suku cadang, komponen, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang
1812 79/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-09-25 Pembebasan bea masuk atas Impor bagian dan Perlengkapan kendaraan bermotor untuk pembuatan kendaraan bermotor tujuan Ekspor
1813 506/Kpts/SR.140/2006 Agriculture PERMEN 2006-09-08 Registration of Pesticides for Export
1814 506/Kpts/SR.140/2006 Pertanian PERMEN 2006-09-08 Pendaftaran Pestisida untuk Ekspor
1815 KH.00.01.3352 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2006-09-07 Cosmetics containing prohibited substances and dye
1816 KH.00.01.3352 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2006-09-07 Kosmetik yang mengandung bahan dan zat warna yang dilarang
1817 38/Permentan/OT.140/8/2006 Agriculture PERMEN 2006-08-31 Entry and releasing of seeds
1818 38/Permentan/OT.140/8/2006 Pertanian PERMEN 2006-08-31 Pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura
1819 70/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-08-29 The exemption from import duty on the import of capital goods in the framework of provision of electricity by private
1820 70/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-08-29 Pembebasan bea masuk atas Impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta
1821 P-15/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-08-25 Amendment to regulation of the director general of Customs and Excise No. P-10/BC/2006 on procedure of conveyance and administration of schedule of arrival, inward manifest, and outward manifest
1822 P-15/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-08-25 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang tata cara penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut
1823 482/Kpts/PD.620/8/2006 Agriculture PERMEN 2006-08-22 The import of ruminants cattle and its products from a country or part of a country (ZONE) with bovine spongiform encephalopathy (BSE) epidemic into Indonesian territory
1824 482/Kpts/PD.620/8/2006 Pertanian PERMEN 2006-08-22 Pemasukan ternak ruminansia dan produknya dari negara atau bagian dari negara (zone) tertular penyakit bovine spongiform encephalopathy (BSE) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
1825 P-12/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-08-15 Operation of electronic data interchange (EDI) service center in the framework of forwarding arrival plan of carriers (RKSP), Inward manifest and outward manifest
1826 P-12/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-08-15 Penyelenggaraan jasa layanan Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan dalam rangka penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP), inward manifest dan outward manifest
1827 64/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-08-09 The tenth amendment to decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedures for exemption from import duty and excise on the import of goods for the need of international agencies as well as their officials assigned in Indonesia
1828 65/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-08-09 Stipulation of import customs cost tariff for certain importation of polyethylene terephthalate
1829 64/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-08-09 Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas Impor barang untuk Keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
1830 65/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-08-09 Penetapan Tarif bea masuk atas Impor polyethylene terephthalate tertentu
1831 P-11/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-08-08 Third amendment of the decision of director general of Customs and Excise No. 205/BC/2003 about implementation guidelines of procedures and supervision of importation goods for export purpose
1832 P-11/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-08-08 Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kemudahan Impor tujuan Ekspor dan pengawasannya
1833 57/M-IND/PER/7/2006 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2006-07-24 Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas barang/jasa produksi dalam negeri
1834 61/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-07-24 Abatement of import duty on the import of bus chassis with installed engine for manufacturing public transport buses and completely knock down (CKD) engine for manufacturing commercial transport
1835 62/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-07-24 Relief of import duty on the import of buses in a completely built up (CBU) condition for the need of public transport
1836 63/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-07-24 The exemption from import duty on several kinds of spare part of public transportation
1837 61/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-07-24 Keringanan bea masuk atas Impor chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk pembuatan angkutan komersial
1838 62/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-07-24 Keringanan bea masuk atas Impor bus dalam bentuk Completely Built Up (CBU) untuk keperluan angkutan umum
1839 63/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-07-24 Pembebasan bea masuk atas Impor beberapa jenis suku cadang untuk angkutan umum
1840 57/M-IND/PER/7/2006 Indutry and Trade PERMEN 2006-07-24 Appointment of surveyors to perform verification into achievement of local contents of domestic goods/services
1841 28/M-DAG/PER/7/2006 Perdagangan PERMEN 2006-07-21 Ketentuan Impor barang modal bukan baru untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan nias di Provinsi Sumatera utara
1842 56/M-IND/PER/7/2006 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2006-07-21 Ketentuan Impor barang modal bukan baru untuk Provinsi nanggroe Aceh darussalam dan Kepulauan nias di Provinsi Sumatera utara
1843 59/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-07-21 The amendment to decree of the Minister of Finance No. 133/PMK.010/2005 on the change in classifications and re-stipulation of tariffs of import duty on certain imported products
1844 60/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-07-21 The exemption from import duty on the import of component/spare parts for the shipping and shippingservice industry
1845 28/M-DAG/PER/7/2006 Trade PERMEN 2006-07-21 Provisions on the import of non-new capital goods to the province of Nanggroe Aceh Darussalam and Kepulauan Nias in the north Sumatra province
1846 59/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-07-21 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.010/2005 tentang perubahan klasifikasi dan penetapan kembali tarif bea masuk atas barang Impor produk-produk tertentu
1847 60/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-07-21 Pembebasan bea masuk atas Impor komponen / suku cadang untuk Industri perkapalan dan jasa pelayaran
1848 56/M-IND/PER/7/2006 Indutry and Trade PERMEN 2006-07-21 Provisions on the import of non-new capital goods to the province of Nanggroe Aceh Darussalam and Kepulauan Nias in the north Sumatra province
1849 54/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-07-12 Import duty discharge and tax allowance of exporting goods from bonded zones and import convenience facility granted businesspersons for export destination donated for natural disaster victims in province Central JAVA and Special territory of YOGYAKARTA
1850 54/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-07-12 Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak dalam rangka Impor atas pengeluaran barang dari kawasan berikat dan pengusaha penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang Disumbangkan untuk korban bencana alam di provinsi jawa tengah dan daerah istimewa yogyakarta
1851 51/PMK.02/2006 Finance PERMEN 2006-07-07 The third amendment to regulation of the Minister of Finance No. 92/PMK.02/2005 on stipulation of kinds of certain exported goods and tariffs of export levy
1852 51/PMK.02/2006 Keuangan PERMEN 2006-07-07 Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang penetapan jenis barang Ekspor tertentu dan besaran Tarif Pungutan Ekspor
1853 04/DAGLU/PER/6/2006 Perdagangan PERDJ 2006-06-30 Perubahan atas Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan luar negeri Nomor 03/DAGLU/PER/10/2005 tentang ketentuan pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (Certificate of Origin) untuk barang Ekspor Indonesia
1854 06/DAGLU/PER/6/2006 Perdagangan PERDJ 2006-06-30 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan luar negeri Nomor 03/DAGLU/PER/3/2006 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005 tentang ketentuan Ekspor kopi
1855 05/DAGLU/PER/6/2006 Perdagangan PERDJ 2006-06-30 Perubahan atas Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan luar negeri Nomor 04/DAGLU/PER/10/2005 tentang ketentuan pelaksanaan surat keterangan asal (Certificate of Origin) untuk Ekspor barang tertentu
1856 04/DAGLU/PER/6/2006 Trade PERDJ 2006-06-30 Amendment to attachment to regulation of the director general of Foreign Trade No. 03/DAGLU/PER/10/2005 on rules on issuance of certificate of origin on indonesian export goods
1857 06/DAGLU/PER/6/2006 Trade PERDJ 2006-06-30 Amendement to regulation of the director general of foreign trade No. 03/DAGLU/PER/3/2006 on guidelines for enforcement of regulation of the Minister of Trade No. 26/M-DAG/PER/12/2006 on rules on export of coffee
1858 05/DAGLU/PER/6/2006 Trade PERDJ 2006-06-30 Amendment to attachment to regulation of the director general of foreign trade No. 04/DAGLU/PER/10/2005 on implementation of certificate of origin on export of certain goods
1859 24/M-DAG/PER/6/2006 Perdagangan PERMEN 2006-06-22 Ketentuan Impor bahan perusak lapisan ozon
1860 25/M-DAG/PER/6/2006 Perdagangan PERMEN 2006-06-22 Perpanjangan masa berlaku larangan sementara Impor udang ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/12/2005 dan Nomor SKB.05/MEN/2005 tentang larangan sementara impor udang ke wilayah Republik Indonesia
1861 SKB.01/MEN/2006 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2006-06-22 Perpanjangan masa berlaku larangan sementara Impor udang ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/12/2005 dan Nomor SKB.05/MEN/2005 tentang larangan sementara Impor udang ke wilayah Republik Indonesia
1862 24/M-DAG/PER/6/2006 Trade PERMEN 2006-06-22 Provisions on the import of ozone depleting substances
1863 25/M-DAG/PER/6/2006 Trade PERMEN 2006-06-22 The extension of the validity period of provisional ban on the import of shrimps to the territory of the Republic of Indonesia as stipulated in joint regulation of the Minister of Trade and Minister of Marine and Fishery No. 37/M-37/PER/12/2005 and No. SKB.05/MEN/2005 concerning provisional ban on the import of shrimps into the territory of the Republic of Indonesia
1864 SKB.01/MEN/2006 Marine PERMEN 2006-06-22 The extension of the validity period of provision of temporary ban on the import of shrimps to the territory of the Republic of Indonesia as stipulated in joint regulation of the Minister of Trade and Minister of Marine and Fishery No. 37/M-37/PER/12/2005 and No. SKB.05/MEN/2005 concerning provisional ban on the import of shrimps into the territory of the Republic of Indonesia
1865 42/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-06-19 Imposition of anti dumping duty against import of wheat flour (HS No. 1101.00.10.00) from The United Arab Emirates
1866 42/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-06-19 Pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap impor tepung gandum (HS.1101.00.10.00) dari negara Uni Emirat Arab
1867 P-10/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-06-16 The procedure for submission and administration of the notification plan means the arrival of the carrier, means the arrival of the carrier's manifest, and manifest departure means of conveyance
1868 P-10/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-06-16 Tata cara penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut
1869 P-09/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-06-09 Amendment to regulation of the director general of Customs and Excise No. P-05/BC/2006 on technical directives for settlement of the import of delivery goods through courier service companies
1870 P-09/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-06-09 Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian Impor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan
1871 18/Permentan/OT.140/5/2006 Agriculture PERMEN 2006-05-30 Plant Quarantine Action at Outside of Place of Entry and Exit
1872 18/Permentan/OT.140/5/2006 Pertanian PERMEN 2006-05-30 Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran
1873 34/Permentan/OT.140/7/2006 Agriculture PERMEN 2006-05-30 Requirements and procedures for determining Animal Quarantine installation
1874 34/Permentan/OT.140/7/2006 Pertanian PERMEN 2006-05-30 Persyaratan dan tata cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan
1875 39/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-05-19 Procedure of submission of inward notice, inward manifest and outward manifest
1876 39/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-05-19 Tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut
1877 39/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-05-19 Procedure of delivery of inward notice, inward manifest, and outward manifest
1878 39/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-05-19 Tatalaksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangna sarana pengangkut dan manifes keberangkatan sarana pengangkut
1879 PR 16/2006 President PERPRES 2006-05-11 Ratification of protocol to amend the basic agreement on the ASEAN industrial cooperation scheme
1880 Peraturan Presiden 16 Tahun 2006 Presiden PERPRES 2006-05-11 Pengesahan Protokol perubahan persetujuan dasar skema kerjasama industri ASEAN (Protocol to amend the basic agreement on the ASEAN industrial cooperation scheme)
1881 24/M-IND/PER/5/2006 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2006-05-09 Pengawasan produksi dan penggunaan bahan berbahaya untuk industri
1882 240/KMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-05-09 The exemption from import duty on the import of raw sugar by refined sugar industry
1883 240/KMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-05-09 Pembebasan bea masuk atas Impor raw sugar oleh Industri gula rafinasi
1884 24/M-IND/PER/5/2006 Indutry and Trade PERMEN 2006-05-09 Supervision over production and utilization of dangerous substances for industries
1885 35/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-04-28 Dispensation of import duty on raw materials import of steel plate for electricity accumulator industry
1886 35/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-04-28 Keringanan bea masuk atas Impor bahan baku pelat untuk Industri akumulator listrik
1887 P-05/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-04-25 Technical directives for settlement of the import of delivery goods through courier service companies
1888 P-06/BC/2006 Custom and Excise PERMEN 2006-04-25 Amendment of regulation of the director general of Customs and Excise NO. 11/BC/2005 on priority lane
1889 P-05/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-04-25 Petunjuk pelaksanaan penyelesaian Impor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan
1890 P-06/BC/2006 Bea dan Cukai PERMEN 2006-04-25 Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 11/BC/2005 tentang jalur prioritas
1891 34/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-04-19 Exemption of import duty on import of raw materials and film productions equipment for the national film industry
1892 34/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-04-19 Pembebasan bea masuk atas Impor bahan baku dan Peralatan Produksi Film untuk Industri Perfilman Nasional
1893 19/M-DAG/PER/4/2006 Trade PERMEN 2006-04-15 3rd Amendment MOIT Reg. No. 527/MPP/KEP/9/2004 Concerning Import of Sugar
1894 19/M-DAG/PER/4/2006 Perdagangan PERMEN 2006-04-15 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 tentang ketentuan impor gula
1895 271/Kpts/HK.310/4/2006 Agriculture PERMEN 2006-04-12 Criteria and Procedure of Implementation Plant Quarantine Action by Third Party
1896 271/Kpts/HK.310/4/2006 Pertanian PERMEN 2006-04-12 Persyaratan dan tata cara pelaksanaan tindakan Karantina tumbuhan tertentu oleh pihak ketiga
1897 30/PMK.02/2006 Finance PERMEN 2006-04-03 The second amendment to regulation of the Minister of Finance No. 92/PMK.02/2005 on stipulation of certain exported goods and tariffs of export levy
1898 30/PMK.02/2006 Keuangan PERMEN 2006-04-03 Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 Tentang Penetapan jenis barang Ekspor tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
1899 15/M-DAG/PER/3/2006 Perdagangan PERMEN 2006-03-29 Pengawasan dan pengendalian Impor, Pengedaran dan penjualan, dan Perizinan minuman beralkohol
1900 03/DAGLU/PER/3/2006 Perdagangan PERDJ 2006-03-29 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/12/2005 mengenai ketentuan ekspor kopi
1901 18/M-DAG/PER/3/2006 Trade PERMEN 2006-03-29 Amendment to regulation of the Minister of Trade NO. 12/M-DAG/PER/6/2005 on rules about export of rattan
1902 18/M-DAG/PER/3/2006 Perdagangan PERMEN 2006-03-29 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang ketentuan ekspor rotan
1903 15/M-DAG/PER/3/2006 Trade PERMEN 2006-03-29 Organizing and controlling over import, distribution, sale, and license for alcoholic beverage
1904 03/DAGLU/PER/3/2006 Trade PERDJ 2006-03-29 Directives for enforcement of regulation of the Minister of Trade No. 26/M-DAG/PER/12/2005 on rules on export of coffee
1905 27/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-03-23 Procedures for granting interest compensation in the customs and excise field
1906 27/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-03-23 Tatacara pemberian imbalan bunga dibidang Kepabeanan dan Cukai
1907 11/M-IND/PER/3/2006 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2006-03-14 Pedoman teknis penggunaan produksi dalam negeri
1908 11/M-IND/PER/3/2006 Industry PERMEN 2006-03-14 Technical guidelines for the use of domestic products
1909 11/M-IND/PER/3/2006 Industri PERMEN 2006-03-14 Pedoman teknis penggunaan produksi dalam negeri
1910 06/M-DAG/PER/3/2006 Trade PERMEN 2006-03-14 Amendment to regulation of the Minister of Trade NO. 38/M-DAG/PER/12/2005 concerning provisions on the import of non new motor vehicle
1911 06/M-DAG/PER/3/2006 Perdagangan PERMEN 2006-03-14 Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2005 tentang ketentuan impor kendaraan bermotor bukan baru
1912 11/M-IND/PER/3/2006 Indutry and Trade PERMEN 2006-03-14 Technical guidelines on the utilization of domestic production
1913 02/DAGLU/PER/3/2006 Perdagangan PERDJ 2006-03-03 Ketentuan dan tata cara verifikasi/ penelusuran teknis Ekspor Produk kayu tertentu oleh surveyor
1914 02/DAGLU/PER/3/2006 Trade PERDJ 2006-03-03 Rules and procedure of verification/technical check of export of certain wood products by surveyor
1915 05/Permentan/HK.060/3/06 Agriculture PERMEN 2006-03-01 Requirements and procedures in settling plant-quarantine installation belongs to individual or institution
1916 05/Permentan/HK.060/3/06 Pertanian PERMEN 2006-03-01 Persyaratan dan tata cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum
1917 12/PMK.04/2006 Finance PERMEN 2006-02-16 Eighth Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedure for exemption of import duty and excise duty on import of goods for international organizations and their officers performing duties in Indonesia.
1918 12/PMK.04/2006 Keuangan PERMEN 2006-02-16 Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
1919 10/M-IND/PER/2/2006 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2006-02-14 Penggunaan mesin produksi dalam negeri dalam rangka pemanfaatan fasilitas keringanan bea masuk atas Impor barang dan bahan untuk produksi
1920 10/M-IND/PER/2/2006 Industry PERMEN 2006-02-14 Using Domestic Machines for Relief of Import Duty on Import of Goods and Material for Production
1921 10/M-IND/PER/2/2006 Industri PERMEN 2006-02-14 Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri dalam rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk produksi
1922 10/M-IND/PER/2/2006 Indutry and Trade PERMEN 2006-02-14 The use of domestically produced machines in the framework of the utilization of facility of relief of import duty on the import of goods and materials for production
1923 02/M-DAG/PER/2/2006 Trade PERMEN 2006-02-02 Rules on Export of forest Product
1924 02/M-DAG/PER/2/2006 Perdagangan PERMEN 2006-02-02 Ketentuan ekspor produk industri kehutanan
1925 37/Kpts/HK.060/1/2006 Agriculture PERMEN 2006-01-27 Technical Criteria Plant Quarantine Action for Importing Fruits and or Fresh Fruit Vegetables into Indonesian Territory
1926 38/Kpts/HK.060/1/2006 Agriculture PERMEN 2006-01-27 Types Of Disturbing Organism Of Quarantine Plant Group I Of Categories A1 And A2, Group Ii Of Categories A1 And A2, Host Plant, Carrier Media And Its Distribution Area
1927 37/Kpts/HK.060/1/2006 Pertanian PERMEN 2006-01-27 Persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah-buahan dan atau sayuran buah segar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
1928 38/Kpts/HK.060/1/2006 Pertanian PERMEN 2006-01-27 Jenis-jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina, golongan I kategori A1 dan A2 golongan II kategori A1 dan A2, tanaman inang, media pembawa dan daerah sebarnya
1929 KEP-12/BC/2006 Custom and Excise PERDJ 2006-01-20 Granting of license to use written guarantee centrally from the President Director of Pertamina (PERSERO)
1930 KEP-12/BC/2006 Bea dan Cukai PERDJ 2006-01-20 Pendaftaran Bahan Tambahan Makanan Tertentu
1931 P-01/BC/2006 Custom and Excise PERDJ 2006-01-18 Technical directives for Regulation of the Minister of Finance No. 78/PMK.010/2005 on exemption from import duty on the import of goods for activities of geothermal exploitation on the basis of contracts before Law No. 27/2003 on geothermal comes into force
1932 P-01/BC/2006 Bea dan Cukai PERDJ 2006-01-18 Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi berdasarkan kontrak sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi
1933 01/PMK.010/2006 Finance PERMEN 2006-01-04 The import duty imposition as a safety precaution to tableware-ceramic product imports indonesia
1934 01/PMK.010/2006 Keuangan PERMEN 2006-01-04 Pengenaan bea masuk Tindakan pengamanan terhadap Impor produk keramik tableware
1935 38/M-DAG/PER/12/2005 Trade PERMEN 2005-12-29 Provisions on the import of non-new motor vehicle
1936 39/M-DAG/PER/12/2005 Trade PERMEN 2005-12-29 Provisions on the import of non-new machines and machinery apparatuses
1937 38/M-DAG/PER/12/2005 Perdagangan PERMEN 2005-12-29 Ketentuan impor kendaraan bermotor bukan baru
1938 39/M-DAG/PER/12/2005 Perdagangan PERMEN 2005-12-29 Ketentuan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru
1939 P-25/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-12-16 2nd Amendment to DGCE Reg. No. KEP-205/BC/2003 on Technical Directives for mechanism of import relief for export purpose and supervision
1940 P-25/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-12-16 Perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya
1941 26/M-DAG/PER/12/2005 Trade PERMEN 2005-12-02 Rules on Export Coffee
1942 26/M-DAG/PER/12/2005 Perdagangan PERMEN 2005-12-02 Ketentuan ekspor kopi
1943 114/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-11-22 Seventh Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedures for exempting the import of goods for the need of international agencies and their officials assigned in indonesia from import duty and excise
1944 114/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-11-22 Perubahan kedelapan atas Kep. Menkeu No. 89/KMK.04/2002 tentang Tatacara Pemberian Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk Keperluan Badan Internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
1945 110/PMK.010/2005 Finance PERMEN 2005-11-11 Procedures for granting the exemption and/or relief of import duty and exemption and/or postponement of value added tax on the import of goods in the framework of working contracts and working agreements on coal mining exploitation
1946 110/PMK.010/2005 Keuangan PERMEN 2005-11-11 Tata cara pemberian pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan pembebasan dan/atau penundaan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara
1947 103/PMK.010/2005 Finance PERMEN 2005-10-25 Imposition of anti-dumping duty on import of paracetamol
1948 103/PMK.010/2005 Keuangan PERMEN 2005-10-25 Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap Impor paracetamol
1949 101/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-10-19 Seventh Amendment of the Regulation of the Ministry of Finance No. 291/KMK.05/1997 concerning Bonded Zone
1950 101/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-10-19 Perubahan ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat
1951 93/PMK.02/2005 Finance PERMEN 2005-10-10 Procedure of Payment and Deposit of Export Levy
1952 94/PMK.02/2005 Finance PERMEN 2005-10-10 Sixth amendment to Decree of the Minister of Finance No. 5/KMK.01/1993 on appointment of bank as perception bank in the framework of management of payments of state revenue
1953 93/PMK.02/2005 Keuangan PERMEN 2005-10-10 Tata cara pembayaran dan penyetoran pungutan ekspor
1954 94/PMK.02/2005 Keuangan PERMEN 2005-10-10 Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang penunjukan bank sebagai bank persepsi dalam rangka pengelolaan setoran penerimaan negara
1955 03/DAGLU/Per/10/2005 Trade PERMEN 2005-10-07 The issuance of Rules of Origin of Indonesian Exported Goods
1956 04/DAGLU/Per/10/2005 Trade PERMEN 2005-10-07 The issuance of Rules of Origin of Indonesian Exported Goods
1957 03/DAGLU/Per/10/2005 Perdagangan PERMEN 2005-10-07 Ketentuan pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal (Certificate of Origin) untuk barang Ekspor Indonesia
1958 04/DAGLU/Per/10/2005 Perdagangan PERMEN 2005-10-07 Ketentuan pelaksanaan surat keterangan asal (Certificate of Origin) untuk barang tertentu
1959 P-19/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-09-30 3rd Amendment to DGCE Reg. No. Kep-07/BC/2003 on Guidelines for Customs Procedure in Field of Import
1960 88/PMK.010/2005 Finance PERMEN 2005-09-30 Amendment to Regulation of the Minister of Finance No. 22/PMK.010/2005 on the exemption from import duty on the import of spare parts of public transport
1961 P-19/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-09-30 Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor
1962 19/M-DAG/PER/9/2005 Trade PERMEN 2005-09-30 Provisions on the Import of Textile and Textile products
1963 20/M-DAG/PER/9/2005 Trade PERMEN 2005-09-30 Rules on import of Salt
1964 17/M-DAG/PER/9/2005 Trade PERMEN 2005-09-30 The issuance of Rules of Origin of Indonesian Exported Goods
1965 88/PMK.010/2005 Keuangan PERMEN 2005-09-30 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2005 tentang pembebasan bea masuk atas impor beberapa jenis suku cadang untuk angkutan umum
1966 19/M-DAG/PER/9/2005 Perdagangan PERMEN 2005-09-30 Ketentuan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil
1967 20/M-DAG/PER/9/2005 Perdagangan PERMEN 2005-09-30 Ketentuan Impor Garam
1968 17/M-DAG/PER/9/2005 Perdagangan PERMEN 2005-09-30 Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk barang Ekspor Indonesia
1969 P-17/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-09-29 Amendment to the decision of the Director General of Customs and Excise No. KEP-81/BC/1999 on guidelines for implementation of designation of customs value for calculation of import duty
1970 P-17/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-09-29 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
1971 PP 35/2005 Government PP 2005-09-10 Export Levy for Certain Exported Goods
1972 PP 35 tahun 2005 PP-Pemerintah PP 2005-09-10 Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu
1973 78/PMK.010/2005 Finance PERMEN 2005-09-06 Exemption of import duty on import of goods for operation of geothermal energy business based on contract prior to the validity of Law No. 27/2003 on geothermal energy
1974 78/PMK.010/2005 Keuangan PERMEN 2005-09-06 Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi berdasarkan kontrak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi
1975 69/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-08-16 The sixth amendment to Decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedures for exempting the import of goods for the need of international agencies and their officials assigned in indonesia from import duty and excise.
1976 69/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-08-16 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
1977 14/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-07-29 Amendment to the DGCE Reg. No. Kep-205/BC/2003 on Guidelines for Implementation of procedure for import facility for Export purpose and the monitoring thereof
1978 14/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-07-29 Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya
1979 01/DAGLU/PER/7/2005 Trade PERMEN 2005-07-15 Guideline for the implementation of regulation the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 12/M-DAG/PER/6/2005 on provisions on the export of rattan
1980 01/DAGLU/PER/7/2005 Perdagangan PERMEN 2005-07-15 Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang ketentuan ekspor rotan
1981 HK.00.05.1.3460 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2005-07-10 Pengawasan pemasukan bahan baku obat
1982 HK.00.05.1.3460 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2005-07-10 Control on the entry of basic substances of medicine
1983 HK.00.05.1.3459 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2005-07-10 Supervision over the import of imported medicines
1984 HK.00.05.1.3459 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2005-07-10 Pengawasan pemasukan obat impor
1985 12/M-DAG/PER/6/2005 Trade PERMEN 2005-06-30 Provisions on export of rattan
1986 12/M-DAG/PER/6/2005 Perdagangan PERMEN 2005-06-30 Ketentuan ekspor rotan
1987 48/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-06-21 8th Amendment on MOF Reg. No. 101/KMK.05/1997 Concerning Customs Declaration
1988 48/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-06-21 Perubahan kedelapan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
1989 46/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-06-17 Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 98/KMK.05/2000 on relief of import duty on raw materials/sub-components/auxiliary materials for manufacturing electronic components
1990 47/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-06-17 The second amendment to Decree of the Minister of Finance No. 135/KMK.05/2000 on relief of Import Duty on the Import of machines, goods and materials in the framework of the development/expansion of industry/service industry.
1991 46/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-06-17 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 tentang keringanan bea masuk atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika
1992 47/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-06-17 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang keringanan bea masuk atas impor mesin,barang dan bahan, dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa
1993 12/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-06-16 Technical guidelines for enforcement of regulation of the minister of finance No. 37/PMK.04/2005 on procedures for restitution of import duty and/or excise already paid in the framework of relief of the import for export purpose
1994 12/PB/2005 Finance PERDJ 2005-06-16 Technical Guidelines for enforcement of MOF Reg. No. 37/PMK.04/2005 on Procedure for restitution of Import Duty and/or excise already paid in the framework of relief of the import for export purpose
1995 12/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-06-16 Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 Tentang tatacara pengembalian bea masuk dan/atau cukai yang telah dibayar dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor
1996 12/PB/2005 Keuangan PERDJ 2005-06-16 Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 37/PMK.04/2005 tentang tatacara pengembalian bea masuk dan/atau cukai yang telah dibayar dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor
1997 11/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-06-15 Priority Lane
1998 11/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-06-15 Jalur prioritas
1999 10/M-DAG/PER/6/2005 Trade PERMEN 2005-06-10 Provisions on Import and Export of Rough Diamond
2000 10/M-DAG/PER/6/2005 Perdagangan PERMEN 2005-06-10 Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
2001 PER.05/MEN/2005 Marine PERMEN 2005-06-09 Fish Quarantine Actions Towards Exportation of Quarantine Pests and Diseases of Fish Carrier Media
2002 PER.05/MEN/2005 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2005-06-09 Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina
2003 38/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-05-26 Provisions of Refund of Import Duty, Administrative Fine and/or Interest
2004 36/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-05-26 Amendment of MOF Regulation No. 580/KMK.04/2003 Import Facility for Export and Controlling
2005 37/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-05-26 Provisions of Refund of Import Duty and/or excise which already paid in connection with Import facility for Export
2006 38/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-05-26 Tata cara pengembalian bea masuk, denda administrasi, dan/atau bunga
2007 36/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-05-26 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya
2008 37/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-05-26 Tata cara pengembalian bea masuk dan/atau cukai yang telah dibayar dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor
2009 HK.00.05.41.2803 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2005-05-23 Prohibited of Traditional Drugs that Contains Cinchone Cortex or Artimisiae Folium
2010 HK.00.05.41.2803 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2005-05-23 Larangan obat tradisional yang mengandung cinchonae cortex atau artemisiae folium
2011 25/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-04-21 Amendment on MOF Reg. No. 441/KMK.01/1999 Concerning letter guarantee as security for payment of Import duty, excise, admiistrative fine and tax on Import
2012 25/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-04-21 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/1999 tentang penggunaan jaminan tertulis untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor
2013 07/M-DAG/PER/4/2005 Trade PERMEN 2005-04-19 Amendment to the attachment to regulation of the Minister of Industry and Trade NO. 558/MPP/KEP/12/1998 on general export provisions as already amended several times and the latest by Regulation of the Minister of Industry and Trade NO. 385/MPP/KEP/6/2004
2014 07/M-DAG/PER/4/2005 Perdagangan PERMEN 2005-04-19 Ketentuan Ekspor dan Perubahan atas Lampiran Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor Sebagaimana telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan Keptusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 385/MPP/KEP/6/2004
2015 06/M-DAG/PER/4/2005 Trade PERMEN 2005-04-18 Procedure of Import component, Bus Chasis with Machine for Making Mass Transportation and in CKD Condition for Making Commercial Transportaion alo Bus in CBU Condition for Mass Transportation
2016 06/M-DAG/PER/4/2005 Perdagangan PERMEN 2005-04-18 Ketentuan dan tata cara impor suku cadang, chassis bus dengan mesin terpasang untuk pembuatan bus angkutan umum dan dalam bentuk completely knock down (CKD) untuk pembuatan kendaraan komersial serta bus dalam bentuk completely built up (CBU) untuk keperluan angkutan umum
2017 05/M-DAG/PER/4/2005 Trade PERMEN 2005-04-15 Rule on Import Machines, tools of machines, raw materials and optical discs
2018 05/M-DAG/PER/4/2005 Perdagangan PERMEN 2005-04-15 Ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik
2019 KM_19_2005 Transportation PERMEN 2005-03-31 Mechanis to gie recommendation to obtain facilitation of exemption and/or relief of import duty on the several types of spare parts, chassis engine bus for public transportation, completely knock down (CKD) for commercial transportation and bus in the form of completely built up (CBU) for public transportation
2020 KM_19_2005 Perhubungan PERMEN 2005-03-31 Mekanisme pemberian rekomendasi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan dan/atau keringanan bea masuk atas impor beberapa jenis suku cadang, chassis engine bus untuk angkutan umum, completely knock down (CKD) untuk angkutan komersial dan bus dalam bentuk completely built up (CBU) untuk angkutan umum
2021 04/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-03-31 Technical directives for Regulation of the Minister of Finance No. 20/PMK.010/2005 on the exemption from import duty and uncollected import taxes on the import of goods on the basis of production sharing contracts of petroleum and natural gas
2022 08/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-03-31 Amendment to regulation of the Director General of Customs and Excise No. 04/BC/2005 on technical directives for Decree of the Minister of Finance No. 20/PMK.010/2005 on the exemption from import duty and uncollected import-tax on the import of goods based on production sharing contracts of petroleum and natural Gas
2023 04/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-03-31 Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2005 tentang pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak pungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production sharing contracts) minyak dan gas bumi
2024 08/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-03-31 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 04/BC/2005 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2005 tentang pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak pungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production sharing contracts) minyak dan gas bumi
2025 20/PMK.010/2005 Finance PERMEN 2005-03-03 Exemption from import duty and uncollected import taxes on the import of goods based on production-sharing contract of petroleum and natural gas
2026 20/PMK.010/2005 Keuangan PERMEN 2005-03-03 Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak dipungut atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (Production sharing contracts) minyak dan gas bumi
2027 HK.00.05.41.1381 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2005-03-02 Procedures of Foods Supplement Registration
2028 HK.00.05.41.1384 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2005-03-02 Criteria and Procedures for Registration of Traditional Medicines, Standardized Herbal Medicines and Phyitopharmacy
2029 HK.00.05.41.1381 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2005-03-02 Tata laksana pendaftaran suplemen makanan
2030 HK.00.05.41.1384 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2005-03-02 Kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka
2031 PER.03/MEN/2005 Marine PERMEN 2005-02-21 Quarantine Action By Third Party
2032 PER.04/MEN/2005 Marine PERMEN 2005-02-21 Form, Type and Method of The Issue of Document on Fish Quarantine Action
2033 PER.03/MEN/2005 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2005-02-21 Tindakan Karantina Ikan Oleh Pihak Ketiga
2034 PER.04/MEN/2005 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2005-02-21 Bentuk dan Jenis serta Tatacara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina ikan
2035 02/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-02-16 Acceptable Insurance for safeguarding international trade transaction as component of Customs Value to Calculate Import Duty
2036 02/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-02-16 Asuransi yang dapat diterima untuk pengamanan transaksi perdagangan internasional sebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
2037 HK.00.05.52.0685 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2005-01-27 Basic Provisions on Functional Food Supervision
2038 HK.00.05.52.0685 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2005-01-27 Ketentuan pokok pengawasan pangan fungsional
2039 01/BC/2005 Custom and Excise PERDJ 2005-01-19 Procedure of exit and introduction of cash money
2040 01/BC/2005 Bea dan Cukai PERDJ 2005-01-19 Tata laksana pengeluaran dan pemasukan uang tunai
2041 HK.00.06.51.0475 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2005-01-17 Basic provisions on functional food supervision
2042 HK.00.06.51.0475 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2005-01-17 Pedoman pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan
2043 01/PMK.04/2005 Finance PERMEN 2005-01-07 Fifth amendment to Decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedures for exemption from import duty and excise on the import of goods for the need of international agencies and their officials assigned in Indonesia
2044 01/PMK.04/2005 Keuangan PERMEN 2005-01-07 Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
2045 01/M/KEP/1/2005 Trade PERMEN 2005-01-03 Non-new capital goods import for the regions of Victimize of Catastrophe in the provinces of Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera utara, Papua and nusa tenggara Timur
2046 01/M/Kep/1/2005 Industry PERMEN 2005-01-03 Non-new capital goods import for the regions of Victimize of Catastrophe in the provinces of Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera utara, Papua and nusa tenggara Timur
2047 01/M/KEP/1/2005 Perdagangan PERMEN 2005-01-03 Impor barang modal bukan baru untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam di propinsi nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua dan nusa tenggara Timur
2048 01/M/Kep/1/2005 Industri PERMEN 2005-01-03 Impor barang modal bukan baru untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam di propinsi nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Papua dan nusa tenggara Timur
2049 624/PMK.04/2004 Finance PERMEN 2004-12-31 7th Amendment on MOF Reg. No. 101/KMK.05/1997 Concerning Customs Declaration
2050 625/PMK.04/2004 Finance PERMEN 2004-12-31 Exemption from import duty and uncollected tax in the framework of import on release of goods from Bonded Zones and entpreneurs receiving facility of import relief for export purpose (KITE) donated to victims of natural disasters in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatra provinces
2051 624/PMK.04/2004 Keuangan PERMEN 2004-12-31 Perubahan ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
2052 625/PMK.04/2004 Keuangan PERMEN 2004-12-31 Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas pengeluaran barang dari kawasan berikat dan pengusaha penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang disumbangkan untuk korban bencana alam di provinsi nanggroe aceh darussalam dan sumatera utara
2053 615/PMK.04/2004 Finance PERMEN 2004-12-30 Provisional import procedures
2054 615/PMK.04/2004 Keuangan PERMEN 2004-12-30 Tatalaksana impor sementara
2055 SKB.53/MEN/2004 Marine PERMEN 2004-12-28 Restriction of import Shrimp Into Indonesia
2056 SKB.53/MEN/2004 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2004-12-28 Larangan Impor Udang Kedalam Wilayah Republik Indonesia
2057 04/M/KEP/12/2004 Trade PERMEN 2004-12-28 Provisions on the export of textiles and textile products (TPT)
2058 05/M/KEP/XII/2004 Trade PERMEN 2004-12-28 Prohibition on the import of shrimp to the territory of the Republic of Indonesia
2059 04/M/KEP/12/2004 Perdagangan PERMEN 2004-12-28 Ketentuan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
2060 05/M/KEP/XII/2004 Perdagangan PERMEN 2004-12-28 Larangan impor udang ke wilayah Republik Indonesia
2061 587/PMK.04/2004 Finance PERMEN 2004-12-20 Sixth Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 291/KMK.05/1997 on bonded zone
2062 587/PMK.04/2004 Keuangan PERMEN 2004-12-20 Perubahan keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat
2063 02/M/Kep/XII/2004 Trade PERMEN 2004-12-07 Amendment to decree of the minister of industry and trade No. 527/MPP/KEP/9/2004 concerning provision on the import of sugar
2064 02/M/Kep/XII/2004 Perdagangan PERMEN 2004-12-07 Perubahan atas keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang ketentuan impor gula
2065 33/DAGLU/KP/XI/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-11-03 Rules of Quantity and Kinds of Rattan which can be Exported
2066 33/DAGLU/KP/XI/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-11-03 Penetapan jumlah dan jenis rotan yang dapat diekspor
2067 PER.55/MEN/2004 Marine PERMEN 2004-10-28 Declaration of Sumatra as Quarantine Area for Common Carp and Koi
2068 PER.55/MEN/2004 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2004-10-28 Penetapan wilayah Sumatera sebagai kawasan karantina terhadap ikan mas dan koi
2069 HK.00.05.5.1.4547 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2004-10-21 Requirements of Use of Artificial Sweetener Food Additives in Foods Product
2070 HK.00.05.5.1.4547 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2004-10-21 Persyaratan penggunaan bahan tambahan pangan pemanis buatan dalam produk pangan
2071 1184/MENKES/PER/X/2004 Health PERMEN 2004-10-19 Safeguard of medical devices and household health supplies
2072 32/DAGLU/KP/X/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-10-19 Technical provisions on the issuance of certificate of origin to indonesian exported goods
2073 1184/MENKES/PER/X/2004 Kesehatan PERMEN 2004-10-19 Pengamanan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
2074 32/DAGLU/KP/X/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-10-19 Ketentuan pelaksanaan surat keterangan asal (certificate of origin) barang ekspor Indonesia
2075 499/KMK.01/2004 Finance PERMEN 2004-10-19 Exemption from import duty and uncollected value added tax on the import of raw materials of anti-retroviral medicines
2076 499/KMK.01/2004 Keuangan PERMEN 2004-10-19 Pemberian pembebasan bea masuk dan PPn tidak dipungut atas impor bahan baku obat anti retroviral
2077 PP 45/2004 Government PP 2004-10-18 Forest Protection
2078 PP 45 tahun 2004 PP-Pemerintah PP 2004-10-18 Perlindungan hutan
2079 647/MPP/Kep/10/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-10-18 Precursor import provisions
2080 649/MPP/Kep/10/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-10-18 Appoitment of surveyors as executors of verification or technical surveillance of the import of precursor
2081 647/MPP/Kep/10/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-10-18 Ketentuan impor prekursor
2082 649/MPP/Kep/10/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-10-18 Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor
2083 KEP-79/BC/2004 Custom and Excise PERDJ 2004-10-15 Amendment to decision of the Director General of Customs and Excise No. KEP-152/BC/2003
2084 KEP-79/BC/2004 Bea dan Cukai PERDJ 2004-10-15 Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-152/BC/2003
2085 UU 31 2004 UU-DPR UU 2004-10-06 Perikanan
2086 UU 31/2004 Legislative UU 2004-10-06 Fisheries
2087 PP 28/2004 Government PP 2004-10-05 Security, Quality and Foods Nutrition
2088 PP 28 tahun 2004 PP-Pemerintah PP 2004-10-05 Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
2089 PR 29/2004 President PERPRES 2004-10-05 High technology production facilities for optical disc
2090 Perpres 29 Tahun 2004 Presiden PERPRES 2004-10-05 Sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optik (optical disc)
2091 610/MPP/Kep/10/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-10-04 Amendment to decree of minister of industry and trade No. 756/MPP/KEP/12/2003 on import ot un-new capital goods
2092 31/DAGLU/KP/X/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-10-04 Technical guidance on MOIT Reg. No. 527/MPP/Kep/9/2004 and procedure and mechanism of verification and technical surveillance on Import of Sugar
2093 610/MPP/Kep/10/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-10-04 Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/KEP/12/2003 tentang impor barang modal bukan baru
2094 31/DAGLU/KP/X/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-10-04 Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 serta prosedur dan tata cara verifikasi atau penelusuran teknis impor gula
2095 594/MPP/Kep/9/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-09-23 The Appointment Of Surveyors As Technical Verifiers Or Inquirers Of Sugar Import
2096 594/MPP/Kep/9/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-09-23 Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula
2097 527/MPP/Kep/9/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-09-17 Provisions on the import of sugar
2098 527/MPP/Kep/9/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-09-17 Ketentuan impor gula
2099 491/MPP/Kep/8/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-08-31 Amendment on MOIT Reg. No. 480/MPP/Kep/7/2003 Concerning appointing surveyor for verification and technical surveillance on Import of city bus and intercity bus in new condition
2100 492/MPP/Kep/8/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-08-31 Appointing surveyor for verification and technical surveillance on Import of capital Goods Not New
2101 491/MPP/Kep/8/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-08-31 Perubahan Atas Kep. Menperindag No. 480/MPP/Kep/7/2003 tentang penun jukan surveyor sebagai pelaksanan verifikasi dan penelurusan teknis impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru
2102 492/MPP/Kep/8/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-08-31 penunjukan surveyor sebagai pelaksana survey atas impor barang modal bukan baru
2103 386/KMK.04/2004 Finance PERMEN 2004-08-31 Subcontracts job from other Indonesian Customs Area to Bonded Zone
2104 386/KMK.04/2004 Keuangan PERMEN 2004-08-31 Pekerjaan sub kontrak dari daerah pabean indonesia lainnya ke kawasan berikat
2105 KEP-66/BC/2004 Custom and Excise PERDJ 2004-08-30 Procedure for export of Natural Gas through distributing pipes
2106 KEP-66/BC/2004 Bea dan Cukai PERDJ 2004-08-30 Tatalaksana ekspor gas bumi melalui pipa penyalur
2107 HK.00.05.23.3644 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2004-08-09 Basic Provisions of Food Supplement Control
2108 HK.00.05.23.3644 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2004-08-09 Ketentuan pokok pengawasan suplemen makanan
2109 466/MPP/Kep/8/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-08-06 Amendment on MOIT Reg. No. 757/MPP/Kep/12/2003 Concerning temporary restriction of Import Ruminansia animal and its Product from America
2110 466/MPP/Kep/8/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-08-06 Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 757/MPP/Kep/12/2003 Tentang Larangan Sementara Atas Impor Hewan Ruminansia dan Produk Turunannya dari Amerika Serikat
2111 373/KMK.04/2004 Finance PERMEN 2004-08-03 Amendment to decree of the minister of finance No. 143/KMK.05/1997 on the exemption from import duty and excise on the import of goods for the purpose of scientific research and development
2112 373/KMK.04/2004 Keuangan PERMEN 2004-08-03 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KMK.05/1997 tentang pembebasan bea masuk dan cukai atas barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
2113 PR 58/2004 President PERPRES 2004-07-28 The Settlement of the Illegally Imported Sugar
2114 Perpres 58 Tahun 2004 Presiden PERPRES 2004-07-28 Penanganan gula yang diimpor secara tidak sah
2115 456/MPP/Kep/7/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-07-27 Appointment of surveyors as executors of verification and technical surveillance of the imported salt
2116 456/MPP/Kep/7/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-07-27 Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelurusan Teknis Impor Garam
2117 PR 57/2004 President PERPRES 2004-07-26 Stipulation of Sugar as Supervised Goods
2118 Perpres 57 Tahun 2004 Presiden PERPRES 2004-07-26 Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan
2119 455/MPP/Kep/7/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-07-26 Exception To Provisions On The Import Of Salt For Industries And Power Of Attorney To Issue Salt Import Permits
2120 455/MPP/Kep/7/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-07-26 Pengecualian atas ketentuan impor Garam untuk industri dan pemberian Kuasa Penerbitan Persetujuan Impor Garam
2121 406/MPP/Kep/6/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-06-25 Amendment on MOIT Reg. No. 230/MPP/Kep/7/1997 Concerning Restricted Goods Which Last Amendment By MOIT Reg. No. 478/MPP/Kep/7/2003
2122 406/MPP/Kep/6/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-06-25 Perubahan Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/2003
2123 UU 10/2004 Legislative UU 2004-06-22 Establishment of legislation
2124 UU 10 Tahun 2004 UU-DPR UU 2004-06-22 Pembentukan peraturan perundang-undangan
2125 385/MPP/Kep/6/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-06-11 Amendment on Attachment of MOIT Reg. No. 558/MPP/Kep/12/1998 Which Last Amendment By MOIT Reg. No. 519/MPP/Kep/8/2003 Concerning General Rules on Export
2126 385/MPP/Kep/6/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-06-11 Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana telah Diubah Beberapa Kali terakhir Dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 519/MPP/Kep/8/2003
2127 17/DAGLU/KP/VI/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-06-02 Rules and Procedure of Export rattan
2128 17/DAGLU/KP/VI/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-06-02 Ketentuan dan tata cara pelaksanaan ekspor rotan
2129 368/MPP/Kep/5/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-05-31 2nd Amendment on MOIT Reg. No. 9/MPP/Kep/1/2004 Concerning Import rice
2130 368/MPP/Kep/5/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-05-31 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 9/MPP/KEP/1/2004 tentang ketentuan impor beras
2131 HK.00.05.1.2569 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2004-05-31 Criteria and Procedures of Food Products Assesstment
2132 HK.00.05.1.2569 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2004-05-31 Kriteria dan tata laksana penilaian produk pangan
2133 357/MPP/Kep/5/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-05-27 1st Amendment on MOIT Reg. No. 9/MPP/Kep/1/2004 Concerning Import rice
2134 357/MPP/Kep/5/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-05-27 Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/KEP/1/2004 tentang ketentuan impor beras
2135 334/MPP/Kep/5/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-05-11 Amendment on MOIT Reg. No. 61/MPP/Kep/2/2004 Concerning Inter Island Trade of Rice
2136 334/MPP/Kep/5/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-05-11 Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/KEP/2/2004 tentang perdagangan gula antar pulau
2137 230/KMK.04/2004 Finance PERMEN 2004-05-04 6th Amendment on MOF Reg. No. 101/KMK.05/1997 Concerning Customs Declaration
2138 230/KMK.04/2004 Keuangan PERMEN 2004-05-04 Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
2139 KEP-37/BC/2004 Custom and Excise PERDJ 2004-04-29 Technical Directives For Laboratory Test And Identification Of Goods In Centers For Testing And Identifying Goods
2140 KEP-37/BC/2004 Bea dan Cukai PERDJ 2004-04-29 Petunjuk pelaksanaan pengujian laboratoris dan indentifikasi barang di balai pengujian dan indentifikasi barang
2141 11/DAGLU/KP/IV/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-04-13 Rules on Verification and Technical Surveillance on Implementation of MOIT Reg. No. 9/MPP/KEP/1/2004 concerning Import of Rice
2142 11/DAGLU/KP/IV/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-04-13 Ketentuan dan tata cara verifikasi atau penelusuran teknis dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/KEP/1/2004 tentang ketentuan impor beras
2143 508/Kpts/PD.520/8/2004 Agriculture PERMEN 2004-03-31 Class of Carriers of Plant Quarantine Pest
2144 508/Kpts/PD.520/8/2004 Pertanian PERMEN 2004-03-31 Klasifikasi media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina
2145 146/KMK.04/2004 Finance PERMEN 2004-03-19 Extension MOF Reg. No. 111/KMK.04/2003 Concerning spot check
2146 146/KMK.04/2004 Keuangan PERMEN 2004-03-19 Perpanjangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor
2147 95/KMK.01/2004 Finance PERMEN 2004-03-11 Second Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 97/KMK.05/2000 on dispensation of import duty for import of raw materials for the manufacturing of motorized vehicle components
2148 95/KMK.01/2004 Keuangan PERMEN 2004-03-11 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2000 tentang keringanan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor
2149 67/MPP/Kep/2/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-02-24 Appointing Surveyor for Verivication on Import of Rice, Rice In The Hulk Suitable for Sowing, Glutinous Rice, Rice Flour and Other Flour
2150 67/MPP/Kep/2/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-02-24 Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor beras, beras berkulit cocok untuk disemai (BENIH), beras ket an (PULUT), tepung beras dan tepung lainnya
2151 61/MPP/Kep/2/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-02-17 Rules on Inter Island Trade of Sugar
2152 61/MPP/Kep/2/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-02-17 Perdagangan gula antar pulau
2153 04/DAGLU/KP/II/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-02-13 Amendment to DGIT Reg. No. 04/DAGLU/KP/I/2003 on Technical Directives for MOIT Reg. No. 32/MPP/KEP/1/2003 concerning, provisions on the Export of Forestry Industry products
2154 04/DAGLU/KP/II/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-02-13 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan luar negeri Nomor 04/DAGLU/KP/I/2003 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/KEP/1/2003 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan
2155 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 Agriculture PERMEN 2004-02-12 Forms and Kinds of Documents of Plant Quarantine Action
2156 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 Pertanian PERMEN 2004-02-12 Bentuk dan jenis dokumen tindakan karantina tumbuhan
2157 HK.PO.00.04.5.00327 Health PERDJ 2004-02-10 Form and Procedure of Giving Sticker Registration on Non Domestic Traditional Drug
2158 HK.PO.00.04.5.00327 Kesehatan PERDJ 2004-02-10 Bentuk dan tatacara pemberian stiker pendaftaran pada obat tradisional asing
2159 9/MPP/Kep/1/2004 Indutry and Trade PERMEN 2004-01-10 Rules on Import of Rice
2160 9/MPP/Kep/1/2004 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2004-01-10 Ketentuan Impor Beras
2161 447/Kpts-II/2003 Forestry PERMEN 2003-12-31 Administration of Taking and Catching and Circulating Wild Flora and Animal
2162 757/MPP/Kep/12/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-12-31 The Provisional Ban On The Import Of Ruminant Animals And Their Derivative Products From The United States
2163 447/Kpts-II/2003 Kehutanan PERMEN 2003-12-31 Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa liar
2164 757/MPP/Kep/12/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-12-31 Larangan sementara impor hewan ruminansia dan produk turunannya yang berasal dari amerika serikat
2165 580/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-12-31 Import Facility for Export and Controlling (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor = KITE)
2166 KEP-205/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-12-31 Directives for implementation of management of import facilities for export destination and its supervision
2167 580/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-12-31 Tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya
2168 KEP-205/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-12-31 Petunjuk pelaksanaan tatalaksana kemudahan impor tujuan ekspor dan pengawasannya
2169 539/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-12-12 Fourth amendment to Decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedures for exemption from import duty and excise on the import of goods for the need of international agencies as well as their officials assigned in Indonesia
2170 539/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-12-12 Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
2171 HK.00.05.52.4321 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2003-12-04 General Rules of Food Product Labeling
2172 HK.00.05.52.4321 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2003-12-04 Pedoman umum pelabelan produk pangan
2173 KEP.42/MEN/2003 Marine PERMEN 2003-11-14 Requirements for Importation of Live Fish
2174 KEP.34/MEN/2003 Marine PERMEN 2003-11-14 Issuing Authority and form of Health Certificate of Fish Quarantine and Health Certificate of Quality and Sanitary of Fish and Fisheries Products
2175 KEP.42/MEN/2003 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2003-11-14 Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup
2176 KEP.34/MEN/2003 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2003-11-14 Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2177 PO.01.04.42.4082 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2003-11-10 Proceduredural Guidelines of Registration and Evaluation of Cosmetics
2178 PO.01.04.42.4082 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2003-11-10 Pedoman tatacara pendaftaran dan penilaian komestik
2179 662/MPP/Kep/10/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-10-23 Amendment on MOIT Reg. No. 418/MPP/Kep/6/2003 Concerning Rules on Import of Nitro Cellulose (NC)
2180 662/MPP/Kep/10/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-10-23 Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 418/MPP/KEP/6/2003 tentang ketentuan impor nitro cellulose (NC)
2181 HK.00.05.23.3874 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2003-10-21 Implementation of Reporting of Information on Pharmaceutical Industry
2182 HK.00.05.23.3874 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2003-10-21 Pelaksanaan pelaporan informasi industri farmasi
2183 UU 25 2003 UU-DPR UU 2003-10-13 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
2184 UU 25/2003 Legislative UU 2003-10-13 Amendment to Law N0.15/2002 Concerning Money Laundering Crime
2185 644/MPP/Kep/10/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-10-10 Appointing Surveyor for Verification on Importation of Machine and Component of Machine Not New
2186 644/MPP/Kep/10/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-10-10 Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin dan peralatan mesin dalam keadaan bukan baru
2187 458/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-10-10 Third amendment to Decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedures for exempting from import duty and excise on the import of goods for the need of international agencies and their officials assigned in Indonesia
2188 458/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-10-10 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberianpembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
2189 22/DAGLU/KP/X/2003 Indutry and Trade PERDJ 2003-10-02 Technical directives for procedures of application and allocation of quotas as well as the issuance of certificates of export of textile and textile products (SKET) for Nangroe Aceh Darussalam (NAD) provincial region
2190 22/DAGLU/KP/X/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERDJ 2003-10-02 Petunjuk pelaksanaan tatacara permohonan dan pengalokasian kuota ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) untuk daerah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
2191 21/DAGLU/KP/IX/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-09-15 Amendment on DGIT Reg. No. 18/DAGLU/KP/VII/2003 Concerning Guidance for Operating MOIT Reg. No. 458/MPP/Kep/7/2003 Concerning Rules on Import of City Bus and Inter City Bus Not New
2192 21/DAGLU/KP/IX/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-09-15 Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan luar negeri Nomor 18/DAGLU/KP/VII/2003 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/KEP/7/2003 tentang ketentuan dan tata cara impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru
2193 20/DAGLU/KP/IX/2003 Indutry and Trade PERDJ 2003-09-11 Amendment to attachment of the decision of the director general of international trade No. 11/DJPLN/KP/XI/2001 concerning technical directives for procedures of application and allocation of quotas as well as the issuance of certificates of export of textile and textile products (SKET)
2194 20/DAGLU/KP/IX/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERDJ 2003-09-11 Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan luar negeri Nomor 11/DJPLN/KP/XI/2001 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara permohonan dan pengalokasian kuota serta penerbitan surat keterangan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (SKET)
2195 389/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-09-03 Second amendment to Decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedures for exempting the import of goods for the need of international agencies and their officials assigned in indonesia from import duty and excise
2196 389/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-09-03 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
2197 KEP-171/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-08-29 Implementing manual of verification of customs and excise document in the regional office of Directorate General of Customs and Excise
2198 KEP-171/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-08-29 Petunjuk pelaksanaan verifikasi dokumen pabean dan cukai pada kanoar wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2199 520/MPP/Kep/8/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-08-28 Prohibited of Import of dangerous and toxin Goods
2200 520/MPP/Kep/8/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-08-28 Larangan Impor limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
2201 KEP-166/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-08-19 Procedure for issuing Customs Advice and Valuation Ruling
2202 KEP-166/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-08-19 Tatalaksana pemberian customs advice dan valuation ruling
2203 PP 46/2003 PP-Government PP 2003-08-13 Second amendment to Government Regulation Number 12 of 2001 concerning import and or delivery of certain strategic taxable goods are exempted from imposition of value added tax
2204 PP 46 tahun 2003 PP-Pemerintah PP 2003-08-13 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
2205 346/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-07-31 5th Amendment on MOF Reg. No. 101/KMK.05/1997 Concerning Customs Declaration
2206 345/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-07-31 Procedures for paying restitution of import duty and/or excise in the framework of the export by the directorate general of customs and excise
2207 346/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-07-31 Perubahan Kelima Atas Kep. Menkeu No. 101/KMK.05/1997 Tentang Pemberitahuan Pabean
2208 345/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-07-31 Tatacara pembayaran pengembalian bea masuk dan/atau cukai dalam rangka ekspor oleh direktorat jenderal bea dan cukai
2209 17/DAGLU/KP/VII/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-07-29 Operating Guidance on MOIT Reg. 418/MPP/Kep/6/2003 Concerning Rules on Import of Nitro Cellulose (NC)
2210 18/DAGLU/KP/VII/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-07-29 Operating Guidance on MOIT Reg. 458/MPP/Kep/7/2003 Concerning Rules on Import of City Bus and Inter City Bus Not New
2211 17/DAGLU/KP/VII/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-07-29 Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang ketentuan impor nitro cellulose (NC)
2212 18/DAGLU/KP/VII/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-07-29 Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 458/MPP/KEP/7/2003 tentang ketentuan dan tata cara impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru
2213 KEP-151/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-07-28 Guidelines for the implementation of Customs Procedures in the field of export
2214 KEP-152/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-07-28 Guidelines for implementing customs procedures in the export sector for export goods granted import facilities within the frame of export
2215 KEP-151/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-07-28 Petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor
2216 KEP-152/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-07-28 Petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor untuk barang ekspor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor
2217 KEP-178/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-07-24 2nd Amendment to DGCE Reg. No. Kep-07/BC/2003 on technical directives for Customs Procedure in the Import Field
2218 KEP-178/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-07-24 Perubahan kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan dibidang impor
2219 478/MPP/Kep/7/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-07-21 Amendment on MOIT Reg. No. 230/MPP/Kep/7/1997 Concerning Restricted Goods Which Last Amendment By MOIT Reg. No. 789/MPP/Kep/12/2002 and MOIT Reg. No. 254/MPP/Kep/7/2000 Concerning Restriction of Import and Distribution of The Certain hazardous material
2220 479/MPP/Kep/7/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-07-21 Appointment of surveyors as executors of verification or technical surveillance of import of Nitro Cellulose
2221 480/MPP/Kep/7/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-07-21 Appointment of surveyors as the executors of verification and technical surveillance of import of city and rural buses in non-new condition
2222 478/MPP/Kep/7/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-07-21 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002 dan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 Tentang Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu
2223 479/MPP/Kep/7/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-07-21 Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor nitro cellulose (NC)
2224 480/MPP/Kep/7/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-07-21 Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor bus kota dan perkotaan dalam keadaan bukan baru
2225 PP 38/2003 PP-Government PP 2003-07-14 Amendment to the Government Regulation Number 146 of 2000 concerning import and or delivery of certain taxable goods or delivery of certain taxable services are exempted from imposition of value added tax
2226 PP 38 tahun 2003 PP-Pemerintah PP 2003-07-14 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
2227 KEP-141/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-07-04 Technical directives for exemption and/or restitution of import duty and/or excise as well as uncollected value added tax and sales tax on luxury goods on the import of goods and/or materials to be processed, assembled or installed to other goods for the purpose of export and supervision
2228 KEP-141/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-07-04 Petunjuk pelaksanaan pemberian pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dan pengawasannya
2229 14/DAGLU/KP/VI/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-06-30 Operating Guidance on MOIT Reg. No. 411/MPP/Kep/6/2003 Concerning Amendment on MOIT Reg. No. 756/MPP/Kep/11/2002 Concerning Import Machine and Component of Machine Not New
2230 14/DAGLU/KP/VI/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-06-30 Petunjuk pelaksanaan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/KEP/6/2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/KEP/11/2002 tentang impor mesin dan peralatan mesin bukan baru
2231 296/KMK.03/2003 Finance PERMEN 2003-06-30 Fifth amendment to Decree of the Minister of Finance No. 5/KMK.01/1993 on the appointment of banks as perception banks in the framework of managing remittance of state revenues
2232 296/KMK.03/2003 Keuangan PERMEN 2003-06-30 Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang penunjukan bank sebagai bank persepsi dalam rangka pengelolaan setoran penerimaan negara
2233 414/MPP/Kep/6/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-06-17 Authorization of issuance of import approval of goods without importer identity number (API)
2234 411/MPP/Kep/6/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-06-17 Amendment on MOIT Reg. No. 756/MPP/Kep/11/2002 Concerning Import Machine and Component of Machine Not New
2235 417/MPP/Kep/6/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-06-17 Amendment on Attachment I MOIT Reg. No. 230/MPP/Kep/7/1997 Concerning Restricted Goods
2236 418/MPP/Kep/6/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-06-17 Rules on Import of Nitro Cellulose (NC)
2237 414/MPP/Kep/6/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-06-17 Pemberian kuasa untuk penerbitan persetujuan impor barang tanpa API
2238 411/MPP/Kep/6/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-06-17 Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/KEP/11/2002 tentang impor mesin dan peralatan mesin bukan baru
2239 417/MPP/Kep/6/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-06-17 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya
2240 418/MPP/Kep/6/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-06-17 Ketentuan impor nitro cellulose (NC)
2241 KEP.18/MEN/2003 Marine PERMEN 2003-06-09 Quarantine Actions Towards Importation of Quarantine Pests and Diseases of Fish Carrier Media and Movement from one Area To Another Within The Territory of The Republic of Indonesia
2242 KEP.16/MEN/2003 Marine PERMEN 2003-06-09 Designation of entry and Exit Points for Carrier Media of Quarantine Pests and Diseases of Fish
2243 KEP.17/MEN/2003 Marine PERMEN 2003-06-09 Determination of Kinds Quarantine Pests and Diseases of Fish, Categories, Carrier Media and Dissemination
2244 KEP.18/MEN/2003 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2003-06-09 Penetapan Tempat Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Dan Penyakit Ikan Karantina
2245 KEP.16/MEN/2003 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2003-06-09 Penetapan Jenis Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan Media Pembawa Dan Sebarannya
2246 KEP.17/MEN/2003 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2003-06-09 Tindakan Karantina untuk pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia
2247 458/MPP/Kep/7/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-06-08 Rules on Import of City Bus and Inter City Bus Not New
2248 458/MPP/Kep/7/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-06-08 Pemberian Kuasa Penerbitan Persetujuan Impor Barang Tanpa API
2249 13/DAGLU/KP/V/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-05-29 Technical directives for verification and technical surveillance of import of textile and clothing (TPT)
2250 13/DAGLU/KP/V/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-05-29 Petunjuk pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
2251 KEP.04/MEN/2003 Marine PERMEN 2003-05-28 Conditions for Export Nener (Bandeng Fish Seed) from Indonesian territory
2252 KEP.04/MEN/2003 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2003-05-28 Persyaratan Pengeluaran Nener (Benih Bandeng) dari Wilayah Negara Republik Indonesia
2253 201/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-05-14 Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 89/KMK.04/2002 on procedures for granting import duty and excise exemptions to the import of goods in the interests of international bodies including their officials assigned in Indonesia
2254 HK.00.05.3.1950 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2003-05-14 Criteria and procedures of drug registration
2255 201/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-05-14 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 89/KMK.04/2002 tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
2256 HK.00.05.3.1950 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2003-05-14 Kriteria dan tata laksana registrasi obat
2257 HK.00.05.4.1745 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2003-05-05 Cosmetics
2258 HK.00.05.4.1745 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2003-05-05 Kosmetik
2259 162/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-04-29 Sub-contract jobs from other indonesian customs areas to bonded zones
2260 162/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-04-29 Pekerjaan sub kontrak dari daerah pabean indonesia lainnya ke kawasan berikat
2261 306/MPP/Kep/4/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-04-17 Amendment on MOIT Reg. No. 70/MPP/Kep/2/2003 Concerning Procurement And Distribution Of Subsidized Fertilizers For The Agricultural Sector
2262 307/MPP/Kep/4/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-04-17 Authorization of issuance of import approval of goods without Importer identity number (API)
2263 306/MPP/Kep/4/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-04-17 Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/KEP/2/2003 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian
2264 307/MPP/Kep/4/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-04-17 Penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
2265 10/DAGLU/KP/IV/2003 Indutry and Trade PERDJ 2003-04-09 Amendment on Attachment IX MOIT Reg. No. 40/MPP/Kep/1/2003 Concerning Importer Identity Number (API)
2266 10/DAGLU/KP/IV/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERDJ 2003-04-09 Perubahan Lampiran IX Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API)
2267 129/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-04-09 Exemption and/or restitution of the uncollected import duty and/or excise as well as value added tax and sales tax on luxury goods on the import of goods and/or components to be processed, assembled or installed at other goods for export purpose and the supervision over the goods
2268 129/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-04-09 Pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor dan pengawasannya
2269 206/Kpts/TN.530/3/2003 Agriculture PERMEN 2003-03-31 Categorization of Animal Quarantine Diseases, Categorization and Classification of Carriers
2270 206/Kpts/TN.530/3/2003 Pertanian PERMEN 2003-03-31 Penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, penggolongan dan klasifikasi media pembawa
2271 112/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-03-31 Second amendment to Decree of Minister of Finance No. 453/KMK.04/2002 on customs procedures in the import field
2272 KEP-68/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-03-31 Amendment to the decision of the Director General of Customs and Excise No. KEP-07/BC/2003 on technical directives for customs procedures in the import field
2273 KEP-69/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-03-31 Amendment to the Decision of Director General of Customs and Excise No. KEP-81/BC/1999 on guidelines for establishment of customs value to compute import duty
2274 112/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-03-31 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang tatalaksana kepabeanan di bidang impor
2275 KEP-68/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-03-31 Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor
2276 KEP-69/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-03-31 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
2277 10/IJ/2003 Finance PERDJ 2003-03-26 Technical directives for incognito customs-inspection in the import field
2278 08/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-03-26 Technical Directives for Incognito Customs Inspection in the field of Import
2279 10/IJ/2003 Keuangan PERDJ 2003-03-26 Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor inspektur jenderal dan direktur jenderal Bea dan Cukai,
2280 08/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-03-26 Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor
2281 111/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-03-25 Incognito customs-inspection in the import field
2282 111/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-03-25 Pemeriksaan Mendadak Kepabeanandi bidang Impor
2283 HK.00.05.5.1142 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2003-03-25 Reference to State Nutrition Adequacy, Rate Percentage on the Food Product Label
2284 HK.00.05.5.1142 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2003-03-25 Acuan pencantuman persentase angka kecukupan gizi pada label produk pangan
2285 PP 19/2003 Government PP 2003-03-10 Security of Cigarettes for Health
2286 PP 19 tahun 2003 PP-Pemerintah PP 2003-03-10 Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
2287 84/KMK.04/2003 Finance PERMEN 2003-03-07 Procedures for payment and remittance of state revenues in the framework of import and state revenues for locally-produced excisable goods
2288 84/KMK.04/2003 Keuangan PERMEN 2003-03-07 Tatalaksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor dan penerimaan negara atas barang kena cukai buatan dalam negeri
2289 118/MPP/Kep/2/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-02-28 Amendment on Attachment of MOIT Reg. No. 558/MPP/Kep/12/1998 Which Last Amendment By MOIT Reg.No. 31/MPP/Kep/1/2003 Concerning General Rules on Export
2290 117/MPP/Kep/2/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-02-28 Temporary Termination on Export of Sea Sand (Pasir Laut)
2291 118/MPP/Kep/2/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-02-28 Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 31/MPP/KEP/1/2003
2292 117/MPP/Kep/2/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-02-28 Penghentian sementara ekspor pasir laut
2293 85/MPP/Kep/2/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-02-17 Procedures and requirements of application for investigation with respect to safeguarding domestic industry from an increase in import
2294 85/MPP/Kep/2/2003 Industri & perdagangan PERMEN 2003-02-17 Tata cara dan perysaratan permohonan penyelidikan atas pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor
2295 68/MPP/Kep/2/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-02-11 Inter Island of wood
2296 68/MPP/Kep/2/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-02-11 Perdagangan kayu antar pulau
2297 04/DAGLU/KP/I/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-01-31 Technical directives for decree of minister of industry and trade No. 32/MPP/KEP/1/2003 on export of forest-based industry products
2298 04/DAGLU/KP/I/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-01-31 Petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/KEP/1/2003 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan
2299 KEP-07/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-01-31 Technical Directives for Customs Procedure in the field of Import
2300 KEP-07/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-01-31 Petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor
2301 40/MPP/Kep/1/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-01-27 Importer Identity Number (Angka Pengenal Impor = API)
2302 40/MPP/Kep/1/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-01-27 Angka pengenal importir (API)
2303 31/MPP/Kep/1/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-01-22 Amendment on Attachment of MOIT Reg. No. 558/MPP/Kep/12/1998 Which Last Amendment By MOIT Reg. No. 575/MPP/Kep/8/2002 Concerning General Rules on Export
2304 32/MPP/Kep/1/2003 Indutry and Trade PERMEN 2003-01-22 Provisions on export of products of forestry industry
2305 31/MPP/Kep/1/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-01-22 Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/8/2002
2306 32/MPP/Kep/1/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2003-01-22 Ketentuan ekspor produk industri kehutanan
2307 01/DAGLU/KP/I/2003 Indutry and Trade PERDJ 2003-01-17 Guidance for Implementation Good Administration of Importer (Deleted DCGU Reg. No. 88/BC/2002)
2308 01/DAGLU/KP/I/2003 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERDJ 2003-01-17 Petunjuk teknis pelaksanaan tertib administrasi importir
2309 KEP-03/BC/2003 Custom and Excise PERDJ 2003-01-17 Technical Guidance on Implementation of Administrative Discipline of Importers
2310 KEP-03/BC/2003 Bea dan Cukai PERDJ 2003-01-17 Petunjuk teknis pelaksanaan tertib administrasi importir
2311 HK.00.05.23.0131 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2003-01-13 The Mentioning of Origin of Certain Materials, Alcoholic Content and Expired Date on the Marking/Labe of Drugs, Traditional Drugs, Foods Supplement and Foods
2312 HK.00.05.23.0131 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2003-01-13 Pencantuman asal bahan tertentu, kandungan alkohol, dan batas kedaluwarsa pada penandaan/label obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan
2313 548/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-12-31 Amendment on MOF Reg. No. 453/KMK.04/2002 Concerning Customs Procedure In Import
2314 549/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-12-31 Amendment on MOF Reg. No. 454/KMK.04/2002 Concerning Importer Registration (Customs Registration Certificate is Effective Since April 1, 2003)
2315 557/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-12-31 Customs Export Procedures
2316 547/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-12-31 Fifth amendment to Decree of the Minister of Finance No. 5/KMK.01/1993 on the appointment of banks as perception banks in the framework of the management of remittance of state revenues
2317 548/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-12-31 Perubahan Atas Kep.Menkeu No. 453/KMK.04/2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Impor
2318 549/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-12-31 Perubahan Atas KEP. Menkeu No. 454/KMK.04/2002 Tentang Registrasi Importir
2319 557/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-12-31 Tatalaksana kepabeanan di bidang ekspor
2320 547/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-12-31 Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor Dan Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai Buatan Dalam Negeri
2321 819/MPP/Kep/12/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-12-30 Administrative discipline of Importers
2322 819/MPP/Kep/12/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-12-30 Tertib administrasi importir
2323 527/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-12-30 Good Administration of Importer
2324 536/KMK.03/2002 Finance PERMEN 2002-12-30 Third amendment to Decree of the Minister of Finance No. 5/KMK.01/1993 on the appointment of banks as perception banks in the framework of the management of remittance of state revenues
2325 527/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-12-30 Tertib administrasi importir
2326 536/KMK.03/2002 Keuangan PERMEN 2002-12-30 Perubahan Keempat Atas Kep. Menkeu No. 5/KMK.01/1993 Tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Kaitan Dengan Pembayaran Penerimaan Negara
2327 KP 84/2002 President PERPRES 2002-12-16 Safeguard measure of the domestic industry against the impact of surge in imports
2328 KePres 84 Tahun 2002 Presiden PERPRES 2002-12-16 Tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor
2329 789/MPP/Kep/12/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-12-02 Amendment on MOIT Reg. No. 230/MPP/Kep/7/1997 Concerning Restricted Goods
2330 790/MPP/Kep/12/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-12-02 Amendment to Decree of the Minister of Industry and Trade NO. 110/MPP/Kep/1/1998 on prohibition from producing and trading ozone depleting substances and from producing and trading new materials using ozone depleting substances (Ozone Depleting Substances), as Amended by the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 410/MPP/Kep/9/1998
2331 789/MPP/Kep/12/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-12-02 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/9/1998
2332 790/MPP/Kep/12/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-12-02 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan barang baru yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon (Ozone Depleting Substances) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 410/MPP/Kep/9/1998
2333 PO.01.01.31.03660 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2002-12-02 Special Arrangement for Distribution and Delivery of Buprenorfin
2334 PO.01.01.31.03660 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2002-12-02 Pengaturan khusus penyaluran dan penyerahan buprenorfin
2335 KEP-83/BC/2002 Custom and Excise PERDJ 2002-11-22 Amendment DGCE Reg. No. Kep-78/BC/1997 on the implementing guidance for Settlement of Goods Carried by Passenger, Crew Members, Border Crossers, goods sent by Express Courier and goods sent by Post
2336 KEP-83/BC/2002 Bea dan Cukai PERDJ 2002-11-22 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-78/BC/1997 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan dan kiriman pos
2337 453/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-10-30 Customs Procedure In Import
2338 454/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-10-30 Importer Registration
2339 455/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-10-30 Second amendment to Decree of the Minister of Finance No. 5/KMK.01/1993 on the appointment of banks as perception banks in the framework of the management of remittance of state revenues
2340 456/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-10-30 Extension of the import period of machines, goods and materials securing facilities on the basis of Decree of the Minister of Finance No.135/KMK.01/2000 on relief of import duty on the import of machines, goods and materials in the framework of the building/expansion of industry/service industry
2341 453/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-10-30 Tatalaksana kepabeanan di bidang impor
2342 454/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-10-30 Registrasi importir
2343 455/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-10-30 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang penunjukan bank sebagai bank persepsi dalam rangka pengelolaan setoran penerimaan negara
2344 456/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-10-30 Perpanjangan jangka waktu impor mesin, barang, dan bahan yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.01/2000 tentang keringanan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa
2345 452/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-10-28 The Fourth Amendment To Decree Of The Minister Of Finance N0. 101/KMK.05/1997 On Customs Declaration
2346 452/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-10-28 Perubahan keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
2347 4/8/PBI/2002 Bank Indonesia PERMEN 2002-10-10 The Requirement and Procedure for Bringing Rupiah Out and Into Indonesian Customs Territory
2348 4/8/PBI/2002 Bank Indonesia PERMEN 2002-10-10 Persyaratan dan tata cara membawa uang rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia
2349 KEP.40/MEN/2002 Marine PERMEN 2002-10-03 The status of Java and Bali as Koi Herpes Virus Infected Area for Common Carp and Koi
2350 KEP.40/MEN/2002 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2002-10-03 Penetapan Pulau Jawa Dan Pulau Bali Sebagai Daerah Yang Terjangkit Penyakit Koi Herves Virus pada Ikan Mas dan Koi
2351 642/MPP/Kep/9/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-09-23 Amendment on Attachment of MOIT Reg. No. 230/MPP/Kep/7/1997 Concerning Restricted Goods
2352 642/MPP/Kep/9/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-09-23 Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya
2353 HK.00.05.35.02770 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2002-09-04 Addition of Precursor Types
2354 HK.00.05.35.02771 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2002-09-04 Monitoring and Controlling Precursor
2355 HK.00.05.35.02770 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2002-09-04 Penambahan jenis prekursor
2356 HK.00.05.35.02771 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2002-09-04 Pemantauan dan pengawasan prekursor
2357 HK.00.05.3.02706 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERMEN 2002-08-30 Promosi obat
2358 HK.00.05.3.02706 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERMEN 2002-08-30 Drugs promotion
2359 HK.00.05.4.62647 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2002-08-26 Prohibition to Distribute Traditional Drugs and Food Supplements Containing Kava-Kava Plant
2360 HK.00.05.4.62647 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2002-08-26 Arangan peredaran obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung tanaman kava-kava
2361 575/MPP/Kep/VIII/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-08-06 Amendment on Attachment of MOIT Reg. No. 558/MPP/Kep/12/1998 Which Last Amendment By MOIT Reg. No. 443/MPP/Kep/5/2002 Concerning General Rules on Export
2362 575/MPP/Kep/VIII/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-08-06 Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 443/MPP/KEP/5/2002
2363 PP 43/2002 PP-Government PP 2002-07-23 Amendment to Government Regulation Number 12 of 2001 concerning import and or delivery of certain strategic taxable goods are exempted from imposition of value added tax
2364 PP 43 tahun 2002 PP-Pemerintah PP 2002-07-23 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
2365 KEP-44/BC/2002 Custom and Excise PERDJ 2002-07-17 Amendment on DGCE Reg. No. Kep-81/BC/1999 on Implementing Guidance for the Stipulation of Customs Value for the Calculation of Import Duty
2366 KEP-44/BC/2002 Bea dan Cukai PERDJ 2002-07-17 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
2367 445/Kpts/TN.540/7/2002 Agriculture PERMEN 2002-07-15 Ban on the Entry of Ruminansia Breeding Animals and Their Products from the Countries Infected by BSE
2368 445/Kpts/TN.540/7/2002 Pertanian PERMEN 2002-07-15 Pelarangan pemasukan ternak ruminansia dan produknya dari negara tertular penyakit Bovine Spongioform Encephalopathy (BSE)
2369 528/MPP/7/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-07-05 Rules on Import of Clove
2370 528/MPP/7/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-07-05 Ketentuan impor cengkeh
2371 PP 34/2002 Government PP 2002-06-08 Forest Arrangement And Formulation Of Plans For The Management Of Forests, Exploitation Of Forests And Use Of Forest Areas
2372 PP 34 tahun 2002 PP-Pemerintah PP 2002-06-08 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
2373 443/MPP/Kep/5/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-05-24 Amendment on Attachment of MOIT Reg. No. 558/MPP/Kep/12/1998 Which Last Amendment By MOIT Reg. No. 57/MPP/Kep/1/2002 Concerning General Rules on Export
2374 443/MPP/Kep/5/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-05-24 Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/KEP/1/2002
2375 441/MPP/Kep/5/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-05-23 Rules on Export of Sea Sand (Pasir Laut)
2376 PR 33/2002 President PERPRES 2002-05-23 Controll and Supervision Over Export of Sea Sand
2377 441/MPP/Kep/5/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-05-23 Ketentuan ekspor pasir laut
2378 Perpres 33 Tahun 2002 Presiden PERPRES 2002-05-23 Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
2379 PP 26/2002 Government PP 2002-05-13 Safety in the Transportation of Radioactive Substances
2380 PP 27/2002 Government PP 2002-05-13 Radioactive Waste
2381 PP 26 tahun 2002 PP-Pemerintah PP 2002-05-13 Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
2382 PP 27 tahun 2002 PP-Pemerintah PP 2002-05-13 Pengelolaan Limbah Radioaktif
2383 210/KMK.03/2002 Finance PERMEN 2002-05-06 Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 5/KMK.01/1993 on the appointment of banks as perception banks in the framework of management of remitted state revenues
2384 210/KMK.03/2002 Keuangan PERMEN 2002-05-06 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang penunjukan bank sebagai bank persepsi dalam rangka pengelolaan setoran penerimaan negara
2385 PP 14/2002 Government PP 2002-04-23 Plant Quarantine
2386 PP 15/2002 Government PP 2002-04-23 Fish Quarantine
2387 PP 14 tahun 2002 PP-Pemerintah PP 2002-04-23 Karantina Tumbuhan
2388 PP 15 tahun 2002 PP-Pemerintah PP 2002-04-23 Karantina Ikan
2389 UU 15 2002 UU-DPR UU 2002-04-17 Tindak Pidana Pencucian Uang
2390 UU 15/2002 Legislative UU 2002-04-17 Money Laundering Crimes
2391 UU 14 2002 UU-DPR UU 2002-04-12 Pengadilan Pajak
2392 UU 14/2002 Legislative UU 2002-04-12 Tax Tribunal
2393 HK.00.05.3.00914 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2002-04-02 Drug Importation Through Special Channel
2394 HK.00.05.3.00914 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2002-04-02 Pemasukan obat jalur khusus
2395 89/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-03-12 Exemption of Import Duty and Excise for Import of Goods of International Body and Their officials Who Work In Indonesia
2396 90/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-03-12 Procedures for granting exemption from import duty and excise on goods owned by foreign embassies and officers of foreign embassies
2397 89/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-03-12 Tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
2398 90/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-03-12 Tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas barang perwakilan negara asing dan pejabatnya
2399 05/DJPLN/KP/III/2002 Indutry and Trade PERDJ 2002-03-07 Certain imported goods obliged to have special importer identity number (NPIK) (Electronics, Garment & Textile product, Toy, Footwear, Food & Beverage, Traditional Herbal Medicine, Cosmetics)
2400 05/DJPLN/KP/III/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERDJ 2002-03-07 Jenis barang impor tertentu yang wajib menggunakan NPIK (Elektronik, Garment & produk tekstil, mainan, Sepatu, Makanan & Minuman, Jamu Tradisional, Kosmetika)
2401 HK.00.05.5.00617 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2002-03-07 Enactment of Indonesian Foods Codex 2001
2402 HK.00.05.5.00617 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2002-03-07 Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia 2001
2403 141/MPP/Kep/3/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-03-06 Special importer identification code number (NPIK) (NPIK for Sugar, corn, soybean, toy, electronic and electronic component, shoes, rice, Textile and Product of Textile)
2404 141/MPP/Kep/3/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-03-06 Nomor pengenal importir khusus (NPIK) (NPIK untuk Gula, jagung, kacang kedelai mainan, elektronik dan komponen elektronik, sepatu, beras, Tekstil dan Produk Tekstil)
2405 KEP-11/BC/2002 Custom and Excise PERDJ 2002-02-21 Amendment to the decision of the director general of customs and excise No. KEP-77/BC/2000 on amendment of customs and excise payment forms
2406 KEP-11/BC/2002 Bea dan Cukai PERDJ 2002-02-21 Perubahan keputusan direktur jenderal bea dan cukai Nomor KEP-77/BC/2000 tentang penyempurnaan formulir surat setoran bea dan cukai
2407 89/MPP/Kep/2/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-02-15 Temporary termination of Export Sea Sand
2408 SKB.07/MEN/2002 Marine PERMEN 2002-02-15 Temporary termination of Export Sea Sand
2409 89/MPP/Kep/2/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-02-15 Penghentian sementara ekspor pasir laut
2410 SKB.07/MEN/2002 Kelautan dan Perikanan PERMEN 2002-02-15 Penghentian sementara ekspor pasir laut
2411 01/MENLH/2/2002 Environment PERMEN 2002-02-15 Suspension on Export of Sea Sand
2412 01/MENLH/2/2002 Lingkungan Hidup PERMEN 2002-02-15 Barang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
2413 37/KMK.04/2002 Finance PERMEN 2002-02-12 Fifth amendment to Decree of the Minister of Finance No. 291/KMK.05/1997 on bonded zones
2414 37/KMK.04/2002 Keuangan PERMEN 2002-02-12 Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat
2415 02/DJPLN/KP/II/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-02-06 Rules on Export of Tin Seed
2416 02/DJPLN/KP/II/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-02-06 Tata cara dan persyaratan ekspor biji timah
2417 57/MPP/Kep/I/2002 Indutry and Trade PERMEN 2002-01-31 Amendment on Attachment of MOIT Reg. No. 558/MPP/Kep/12/1998 Which Last Amendment By MOIT Reg. No. 294/MPP/Kep/10/2001 Concerning General Rules on Export
2418 57/MPP/Kep/I/2002 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2002-01-31 Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang ketentuan umum dibidang ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 294/MPP/KEP/10/2001
2419 KEP-03/BC/2002 Custom and Excise PERDJ 2002-01-15 Amendment to decision of the Director General of Customs and Excise No. KEP-63/BC/1997 on the procedures for the establishment of Bonded Zones, the entry of goods into and the release of goods from Bonded Zones
2420 KEP-03/BC/2002 Bea dan Cukai PERDJ 2002-01-15 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997 tentang tatacara pendirian dan tatalaksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat
2421 HK.00.05.4.03960 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2001-12-26 Prohibition to Produce and Distribue of Traditional Drugs and Food Supplements Containing Aristolochia SP Plant
2422 HK.00.05.4.03961 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2001-12-26 Prohibition to Produce and Distribute of Traditional Drugs and Food Supplements Containing Ephedra Plant
2423 HK.00.05.4.03960 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2001-12-26 Larangan produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung tanaman aristolochia SP
2424 HK.00.05.4.03961 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2001-12-26 Larangan produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen makanan yang mengandung tanaman ephedra
2425 HK.00.05.34.03747 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2001-11-30 Additional Requirements of Pharmaceutical Industrial Business License
2426 HK.00.05.34.03747 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2001-11-30 Persyaratan tambahan Izin usaha industri farmasi
2427 PP 74/2001 Government PP 2001-11-26 Hazardous and Toxic Substance Management
2428 PP 74 tahun 2001 PP-Pemerintah PP 2001-11-26 Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun
2429 11/DJPLN/KP/XI/2001 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2001-11-13 Petunjuk pelaksanaan tatacara permohonan dan dengan alokasian kuota serta penerbitan surat keterangan ekspor tekstil dan produk tekstil (SKET)
2430 11/DJPLN/KP/XI/2001 Indutry and Trade PERMEN 2001-11-13 Techncal directives for procedures for application and allocation of quotas as well as the issuance of certificates of export of textile and textile products (SKET)
2431 292/MPP/Kep/10/2001 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2001-10-08 Penghentian ekspor kayu bulat/bahan baku serpih
2432 1132/KPTS-II/2001 Forestry PERMEN 2001-10-08 Termination of export of logs/chip raw materials
2433 293/MPP/Kep/10/2001 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2001-10-08 Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 463/MPP/KEP/10/1998 tentang ketentuan ekspor kayu bulat
2434 1132/KPTS-II/2001 Kehutanan PERMEN 2001-10-08 Penghentian Ekspor Kayu Bulat/Bahan Baku Serpih
2435 292/MPP/Kep/10/2001 Indutry and Trade PERMEN 2001-10-08 Discontinuation of log/chip raw material exports
2436 293/MPP/Kep/10/2001 Indutry and Trade PERMEN 2001-10-08 Revocation of the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 463/MPP/KEP/10/1998 on log export provisions (Kayu Bulat)
2437 289/MPP/KEP/10/2001 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2001-10-05 Ketentuan standar pemberian surat izin usaha perdagangan (SIUP)
2438 289/MPP/KEP/10/2001 Indutry and Trade PERMEN 2001-10-05 Standard procedures for the issuance of trading business licenses (SIUP)
2439 HK.00.05.51.02961 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 2001-09-28 Registration of Limitedly Imported Food Products
2440 HK.00.05.51.02961 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 2001-09-28 Pendaftaran Produk Pangan Impor Terbatas
2441 469/Kpts/HK.310/8/2001 Agriculture PERMEN 2001-08-31 Amendment on the Appendix III of the decree of the Minister of Agriculture No. 38/Kpts/HK.310/1/1990 concerning actions and conditions of quarantine plant for the entry of plant and seedling into the territory of the Republic of Indonesia, lastly amended by the decree of the minister of agriculture No. 211/Kpts/HK.310/4/2001
2442 469/Kpts/HK.310/8/2001 Pertanian PERMEN 2001-08-31 Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/KPTS/HK.310/1990 tentang syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan tenaman dan bibit tanaman ke dalam wilayah negara Republik Indonesia terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 211/KPTS/HK.310/4/2001
2443 569/KMK.05/2001 Finance PERMEN 2001-08-01 Exemption of Import Duty and Excise for Import of Goods of International Body and Their officials Who Work In Indonesia
2444 569/KMK.05/2001 Keuangan PERMEN 2001-08-01 Tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
2445 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Agriculture PERMEN 2001-07-20 Conditions and procedures of pesticides registration
2446 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Pertanian PERMEN 2001-07-20 Syarat dan tata cara pendaftaran pestisida
2447 233/MPP/Kep/7/2001 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2001-07-20 Ketentuan impor pelumas
2448 1905K/34/MEM/2001 Energy and Mineral Resources PERMEN 2001-07-20 Provision of Import of Lubricating Oil
2449 1905K/34/MEM/2001 Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) PERMEN 2001-07-20 Ketentuan impor pelumas
2450 426/KMK.01/2001 Finance PERMEN 2001-07-20 Provision of Import of Lubricating Oil
2451 426/KMK.01/2001 Keuangan PERMEN 2001-07-20 Ketentuan impor pelumas Menteri Energi dan sumber daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
2452 233/MPP/Kep/7/2001 Indutry and Trade PERMEN 2001-07-20 Provisions on Import of lubricating Oil
2453 216/MPP/KEP/7/2001 Indutry and Trade PERMEN 2001-07-09 AMendment to decree of the Minister of Industry and Trade No. 261/MPP/Kep/9/1996 concerning procedures and requirements for application for investigation into dumping goods and/or goods containing subsidy
2454 216/MPP/KEP/7/2001 Industri & perdagangan PERMEN 2001-07-09 Perubahan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/KEP/9/1996 tentang tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan atas barang dumping dan atau barang mengandung subsidi
2455 KEP-32/BC/2001 Custom and Excise PERDJ 2001-06-07 Control of Export and Import of Precursor
2456 KEP-33/BC/2001 Custom and Excise PERDJ 2001-06-07 Amendment on DGCE Reg. No. Kep-81/BC/1999 Concerning Guidance for Implementation of Customs Value for Calculating Import Duty
2457 KEP-32/BC/2001 Bea dan Cukai PERDJ 2001-06-07 Pengawasan impor dan ekspor prekursor
2458 KEP-33/BC/2001 Bea dan Cukai PERDJ 2001-06-07 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
2459 358/KMK.04/2001 Finance PERMEN 2001-06-06 Exemption of Import Duty and Tax In Import and Excise for Import of Passenger Goods from Sabang Free Trade Area and Free Port to Other Indonesian Customs territory
2460 358/KMK.04/2001 Keuangan PERMEN 2001-06-06 Pembebasan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan cukai atas pemasukan barang penumpang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang ke dalam daerah pabean indonesia lainnya
2461 190/KMK.01/2001 Finance PERMEN 2001-04-16 Relief of import duty on raw materials/auxiliary materials and parts/components for assembling machines and rotating motors
2462 190/KMK.01/2001 Keuangan PERMEN 2001-04-16 Keringanan bea masuk atas impor bahan baku/bahan penolong dan bagian/komponen untuk perakitan mesin dan motor berputar
2463 PP 12/2001 PP-Government PP 2001-03-22 Import and or delivery of certain strategic taxable goods are exempted from imposition of value added tax
2464 PP 12 tahun 2001 PP-Pemerintah PP 2001-03-22 Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
2465 62/MPP/Kep/02/2001 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2001-02-21 Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000
2466 62/MPP/Kep/02/2001 Indutry and Trade PERMEN 2001-02-21 Amendment of Attachment I to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/KEP/7/1997 on goods subjected to import regulation as already amended several times the latest by Decree of the Minister of Industry and Trade No. 192/MPP/KEP/6/2000
2467 90/KMK.010/2001 Finance PERMEN 2001-02-20 Shares ownership of securities company by foreign investors
2468 90/KMK.010/2001 Keuangan PERMEN 2001-02-20 Pemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing
2469 28/KMK.05/2001 Finance PERMEN 2001-01-26 2nd Amendment on MOF Reg. No. 135/KMK.05/2000 Concerning Relief of Import Duty for Import of Machinery, Goods and Raw Material for Establishment and Development of Industry/Service Industry
2470 28/KMK.05/2001 Keuangan PERMEN 2001-01-26 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang keringanan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa
2471 KEP-14/BC/2001 Custom and Excise PERDJ 2001-01-07 Corporate Blocking in Customs Affairs
2472 KEP-14/BC/2001 Bea dan Cukai PERDJ 2001-01-07 Pemblokiran perusahan di bidang kepabeanan
2473 CITES Appendices President PERPRES 2001-01-01 The CITES Appendices
2474 The CITES Appendices Presiden PERPRES 2001-01-01 The CITES Appendices
2475 PP 146/2000 PP-Government PP 2000-12-22 Import and or delivery of certain taxable goods or delivery of certain taxable services are exempted from imposition of value added tax
2476 PP 146 tahun 2000 PP-Pemerintah PP 2000-12-22 Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
2477 UU 36/2000 Legislative UU 2000-12-21 Determination of Government Regulation whereby Law Number 1 of 2000 concerning free trade zone and free port becomes Law
2478 UU 36 tahun 2000 UU-DPR UU 2000-12-21 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi undang-undang
2479 UU 37/2000 Legislative UU 2000-12-21 Determination of Government Regulation in lieu of law Number 2 of 2000 concerning Sabang free trade zone and free port becomes law
2480 UU 37 tahun 2000 UU-DPR UU 2000-12-21 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang menjadi undang-undang
2481 520.8/Kpts/TP.270/11/2000 Agriculture PERMEN 2000-11-03 Registration and Granting Permanent License for Pesticide
2482 520.8/Kpts/TP.270/11/2000 Pertanian PERMEN 2000-11-03 Pendaftaran dan pemberian izin tetap pestisida
2483 447/KMK.05/2000 Finance PERMEN 2000-10-27 3rd Amendment on MOF Reg. No. 101/KMK.05/1997 Concerning Customs Declaration
2484 447/KMK.05/2000 Keuangan PERMEN 2000-10-27 Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
2485 KEP-77/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-10-23 Improvement of customs and excise payment forms
2486 KEP-77/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-10-23 Penyempurnaan formulir surat setoran bea dan cukai
2487 420/KMK.01/2000 Finance PERMEN 2000-10-09 Amendment on MOF Reg. No. 98/KMK.05/2000 Concerning Relief of Import Duty on Raw Material/Sub Component/Support Materials for Making Electronic Components
2488 420/KMK.01/2000 Keuangan PERMEN 2000-10-09 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2000 tentang keringanan bea masuk atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika
2489 PP 82/2000 Government PP 2000-09-19 Animal Quarantine
2490 PP 82 tahun 2000 PP-Pemerintah PP 2000-09-19 Karantina Hewan
2491 PP 1/2000 PP-Government PP 2000-09-01 Free trade zone and free port
2492 PP 1 tahun 2000 PP-Pemerintah PP 2000-09-01 Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
2493 PP 2/2000 PP-Government PP 2000-09-01 Sabang free trade zone and free port
2494 PP 2 tahun 2000 PP-Pemerintah PP 2000-09-01 Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang
2495 SKEP/02/VIII/2000 Police PERDJ 2000-08-03 A Guideline For The Implementation Of The Settlement Of Customs Obligations And The Registration Of Motorized Vehicles Originating From The Facilities Of Representatives Of Foreign Countries (Government Regulation 8/1957) And International Agencies (Government Regulation 7/1995)
2496 SKEP/02/VIII/2000 Polisi PERDJ 2000-08-03 Amandemen kedua surat keputusan bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor POL: SKEP/05/IX/1999 dan Nomor DJBC: 56A/BC/1999 tanggal 1 September 1999 Tentang Petunjuk pelaksanaan penyelesaian kewajiban kepabeanan dan pendaftaran kendaraan bermotor eks fasilitas perwakilan negara asing (PP 8/1957) dan badan internasional (PP 19/1955)
2497 KEP-52/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-08-03 Second amendment to joint decree of the chief of the national police force and the director general of customs and excise No. Police: SKEP/05/IX/1999 and Director general of Customs and Excise: No. 56A/BC/1999 Dated September 1, 1999 on a guideline for the implementation of the settlement of customs obligations and the registration of motorized vehicles originating from the facilities of representatives of foreign countries (Government regulation 8/1957) and international agencies (Government regulation 19/1955)
2498 KEP-52/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-08-03 Amandemen kedua surat keputusan bersama kepala kepolisian Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor POL :SKEP/05/IX/1999 dan Nomor DJBC :56A/BC/1999 tanggal 1 September 1999 Tentang Petunjuk pelaksanaan penyelesaian kewajiban kepabeanan dan pendaftaran kendaraan bermotor eks fasilitas perwakilan negara asing (PP 8/1957) dan badan internasional (PP 19/1955)
2499 254/MPP/KEP/7/2000 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2000-07-04 Tata niaga impor dan peredaran bahan berbahaya tertentu
2500 254/MPP/KEP/7/2000 Indutry and Trade PERMEN 2000-07-04 Import Restriction and Distribution of Dangerous Goods
2501 KEP-44/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-06-30 Procedure for granting relief of import duty on import of raw materials/sub components/auxiliary materials for manufacturing electronic components based on the Decree of the Minister of Finance No. 98/KMK.05/2000 dated March 31, 2000
2502 KEP-45/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-06-30 Procedure for the granting relief of import duty on import of raw materials for manufacturing automotive components based on the Decree of the Minister of Finance No. 97/KMK.05/2000
2503 KEP-46/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-06-30 Procedure for the granting relief of import duty on import of goods and materials for manufacturing special purpose automotive components, accessories and bodies based on the Decree of the Minister of Finance No. 100/KMK.05/2000
2504 KEP-47/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-06-30 Procedure for the granting relief of import duty on import of raw materials and certain parts for the manufacture of parts of heavy duty equipment as well as certain parts for the assembly of heavy duty equipment based on the decree of the Minister of Finance No. 99/KMK.05/2000 dated March 31, 2000
2505 KEP-44/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-06-30 Tata cara pemberian keringanan bea masuk atas impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000
2506 KEP-45/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-06-30 Tata cara pemberian keringanan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000
2507 KEP-46/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-06-30 Tata cara pemberian keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembuatan komponen, peralatan dan karoseri kendaraan bermotor khusus berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000
2508 KEP-47/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-06-30 Tata cara pemberian keringanan bea masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/KMK.05/2000 tanggal 31 Maret 2000
2509 949/MENKES/PER/VI/2000 Health PERMEN 2000-06-26 Registration of Drugs
2510 949/MENKES/PER/VI/2000 Kesehatan PERMEN 2000-06-26 Registrasi Obat Jadi
2511 KEP-38/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-06-14 Technical directives for the import of materials, spare parts, components and equipment for repair and maintenance of aircraft
2512 KEP-38/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-06-14 Petunjuk pelaksanaan impor bahan, suku cadang, komponen dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang
2513 KEP-37/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-06-09 Procedure for granting relief of import duty on machines, goods and materials by industries/service industries undertaking construction/development on the basis of the Decree of the Minister of Finance No. 135/KMK.05/2000 dated May 1, 2000
2514 KEP-37/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-06-09 Tata cara pemberian keringanan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan oleh industri/industri jasa yang melakukan pembangunan/pengembangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000
2515 KEP-34/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-06-05 Settlement of Goods Imported and Exported by Post
2516 KEP-34/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-06-05 Penyelesaian barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui pos
2517 41/Dirjen/2000 POSTEL -Post and Telecommunication PERDJ 2000-06-05 Settlement of Imported and Exported Goods Which sending via Post Office
2518 41/Dirjen/2000 POSTEL PERDJ 2000-06-05 Penyelesaian barang impor atau barang ekspor yang dikirim melalui pos
2519 192/MPP/Kep/6/2000 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2000-06-02 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir degan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/MPP/KEP/2/2000
2520 192/MPP/Kep/6/2000 Indutry and Trade PERMEN 2000-06-02 Amendment to Decree of Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/Kep/7/1997 on goods subjected to the import trade system as already several times amended, the latest by Decree of Minister of Industry and Trade No. 50/MPP/Kep/2/2000
2521 190/KMK.05/2000 Finance PERMEN 2000-05-31 2nd Amendment on MOF Reg. No. 101/KMK.05/1997 Concerning Customs Declaration
2522 190/KMK.05/2000 Keuangan PERMEN 2000-05-31 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 101/KMK.05/1997 tentang pemberitahuan pabean
2523 135/KMK.05/2000 Finance PERMEN 2000-05-01 Relief of Import Duty for Import of Machinery, Goods and Raw Material for Establishment and Development of Industry/Service Industry
2524 135/KMK.05/2000 Keuangan PERMEN 2000-05-01 Keringanan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan, dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa
2525 97/KMK.05/2000 Finance PERMEN 2000-03-31 Relief of Import Duty on Import of Raw Material for Making Component of Motor Vehicles
2526 98/KMK.05/2000 Finance PERMEN 2000-03-31 Relief of Import Duty on Import of Raw Material/Sub Component/Supporting Material for Making Electronic Component
2527 100/KMK.05/2000 Finance PERMEN 2000-03-31 Relief of Import Duty on Import of Goods and Material for Making Component, Tools and Body for Special Motor Vehicles
2528 94/KMK.05/2000 Finance PERMEN 2000-03-31 Amendment to the Decree of the Minister of Finance No. 291/KMK.05/1997 on bonded zones as already amended several times the latest by the Decree of the Minister of Finance No. 349/KMK.01/1999
2529 97/KMK.05/2000 Keuangan PERMEN 2000-03-31 Keringanan Bea masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
2530 98/KMK.05/2000 Keuangan PERMEN 2000-03-31 Keringanan bea masuk atas bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika
2531 100/KMK.05/2000 Keuangan PERMEN 2000-03-31 Keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembuatan komponen, peralatan dan karoseri kendaraan bermotor khusus
2532 94/KMK.05/2000 Keuangan PERMEN 2000-03-31 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 349/KMK.01/1999
2533 KEP-12/BC/2000 Custom and Excise PERDJ 2000-03-20 Procedures for audit in areas of customs and excise affairs
2534 KEP-12/BC/2000 Bea dan Cukai PERDJ 2000-03-20 Tata laksana audit di bidang kepabeanan dan cukai
2535 49/MPP/Kep/2/2000 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2000-02-25 Persyaratan impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU)
2536 50/MPP/Kep/2/2000 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 2000-02-25 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 290/MPP/KP/6/1999 (290/MPP/KEP/6/1999)
2537 49/MPP/Kep/2/2000 Indutry and Trade PERMEN 2000-02-25 Requirements for the import of motor vehicles in completely built up (CBU) condition
2538 50/MPP/Kep/2/2000 Indutry and Trade PERMEN 2000-02-25 Amendment to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/Kep/7/1997 On goods subject to the import trade system as already several times amended the latest by the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 290/MPP/Kp/6/1999 (290/MPP/KEP/6/1999)
2539 KEP-81/BC/1999 Custom and Excise PERDJ 1999-12-31 Implementing Guidelines of Customs Value Determination for Calculating Import Duty
2540 KEP-81/BC/1999 Bea dan Cukai PERDJ 1999-12-31 Petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk
2541 027/SK/DJ-ILMEA/XII/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-12-08 Pedoman teknis pendaftaran tipe, penerapan nomor identifikasi kendaraan (NIK) dan pengimporan kendaraan bermotor jadi (CBU)
2542 027/SK/DJ-ILMEA/XII/1999 Indutry and Trade PERMEN 1999-12-08 Technical guidelines for registration of types, application of vehicle identification number (NIK/VIN) and importation of completely built-up (CBU) motor vehicles
2543 616/MPP/KEP/10/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-10-14 Pengawasan mutu secara wajib SNI crumb rubber standard indonesia rubber (karet)
2544 616/MPP/KEP/10/1999 Industry and Trade PERMEN 1999-10-14 Compulsory quality control of SNI crumb rubber of the standard of Indonesian rubber
2545 509/MPP/KEP/10/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-10-13 Ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri
2546 509/MPP/KEP/10/1999 Indutry and Trade PERMEN 1999-10-13 Provisions on and procedure for the granting of industrial business licenses, expansion licenses and industrial registration certificates
2547 PR 125/1999 President PERPRES 1999-10-11 Explosive Materials
2548 Perpres 125 Tahun 1999 Presiden PERPRES 1999-10-11 Bahan Peledak
2549 KEP-64/BC/1999 Custom and Excise PERDJ 1999-10-10 Manual of submission, passage, and settlement of customs and excise objections
2550 KEP-64/BC/1999 Bea dan Cukai PERDJ 1999-10-10 Petunjuk pelaksanaan pengajuan, penerusan, dan penyelesaian keberatan kepabeanan dan cukai
2551 KEP-63/BC/1999 Custom and Excise PERDJ 1999-10-06 Maintenance and safe-keeping of account books, records and documents in the customs sector
2552 KEP-63/BC/1999 Bea dan Cukai PERDJ 1999-10-06 Penyelenggaraan dan penyimpanan pembukuan, catatan dan dokumen di bidang kepabeanan
2553 1168/MENKES/PER/X/1999 Health PERMEN 1999-10-04 Amendment of Minister of Health Regulation No. 722/Menkes/Per/IX/1988 Concerning Food Supplement
2554 1168/MENKES/PER/X/1999 Kesehatan PERMEN 1999-10-04 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesahatan No. 722/Menkes/Per/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan
2555 UU 41 1999 UU-DPR UU 1999-09-30 Kehutanan
2556 UU 41/1999 Legislative UU 1999-09-30 Forestry affairs
2557 441/KMK.05/1999 Finance PERMEN 1999-09-07 Provisions of Letter Guarantee As Security for Payment of Import Duty, Excise, Administrative Fine, and Tax on Import
2558 441/KMK.05/1999 Keuangan PERMEN 1999-09-07 Penggunaan jaminan tertulis untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai denda administrasi dan pajak dalam rangka impor
2559 KEP-55/BC/1999 Custom and Excise PERDJ 1999-08-26 Procedure for the transfer of capital goods for foreign-investment (PMA)/domestic-investment (PMDN) companies and non-PMA/PMDN companies
2560 KEP-55/BC/1999 Bea dan Cukai PERDJ 1999-08-26 Tata cara pemindah tanganan barang modal bagi perusahaan penanaman modal asing (PMA)/penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan perusahaan non PMA/PMDN direktur
2561 384/MPP/Kep/8/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-08-18 Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang standardisasi, sertifikasi, akreditasi dan pengawasan mutu produk di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2562 384/MPP/Kep/8/1999 Indutry and Trade PERMEN 1999-08-18 2nd Amendment on MOIT Reg. No. 108/MPP/Kep/5/1996 Concerning Standardization, Accreditation of Certificate and Controlling of Product Quality in Area of Department of Industry and Trade
2563 KEP-50/BC/1999 Custom and Excise PERDJ 1999-08-16 Obligation of reporting by companies receiving import duty exemption facilities
2564 KEP-50/BC/1999 Bea dan Cukai PERDJ 1999-08-16 Kewajiban pelaporan oleh perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masuk
2565 394/KMK.05/1999 Finance PERMEN 1999-08-03 Amendment on MOF Reg. No. 298/KMK.01/1997 Concerning Hand Over Capital Goods of PMA/PMDN and Non PMA/PMDN Company
2566 394/KMK.05/1999 Keuangan PERMEN 1999-08-03 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 298/KMK.01/1997 tentang ketentuan pemindah tanganan barang modal bagi perusahaan penanaman modal asing (PMA)/penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan perusahaan non PMA/PMDN
2567 PP 69/1999 Government PP 1999-07-21 Food Labels and Advertisements
2568 PP 69 tahun 1999 PP-Pemerintah PP 1999-07-21 Label Dan Iklan Pangan
2569 380/KMK.05/1999 Finance PERMEN 1999-07-09 Mannual of Submission, Passage of Settlement of Customs and Excise Objections
2570 380/KMK.05/1999 Keuangan PERMEN 1999-07-09 Tata cara pengajuan keberatan kepabeanan dan cukai
2571 KEP-43/BC/1999 Custom and Excise PERDJ 1999-07-01 Procedure for granting the exemption of import duty on the import of goods and/or materials from bonded warehouses to be processed, assembled or installed in other goods for manufacturing motor vehicles destined for export
2572 KEP-43/BC/1999 Bea dan Cukai PERDJ 1999-07-01 Tatacara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan dari gudang berikat untuk diolah, dirakitatau dipasang pada barang lain untuk pembuatan kendaraan bermotor dengan tujuan diekspor
2573 KEP-39/BC/1999 Custom and Excise PERDJ 1999-06-30 Prosedure for Granting the Exemption of Import Duty on Import of Goods and Materials from Bonded Warehouse To Be processed, Assembled Or Installed on Other Goods for Manufacturing Motor Vehicles Destined for Export Base on MOF Reg. No. 346/KMK.01/1999
2574 KEP-39/BC/1999 Bea dan Cukai PERDJ 1999-06-30 Tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembuatan komponen, peralatan dan karoseri kendaraan bermotor khusus berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 346/KMK.01/1999 tanggal 24 Juni 1999
2575 275/MPP/Kep/6/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-06-24 Industri kendaraan bermotor
2576 276/MPP/Kep/6/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-06-24 Pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor
2577 290/MPP/Kep/6/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-06-24 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 439/MPP/Kep/9/1998
2578 007/SK/DJ-ILMEA/VI/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-06-24 Tatacara persyaratan pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor
2579 347/KMK.01/1999 Finance PERMEN 1999-06-24 Exemption of Import Duty on Import of Goods and Material from Bonded Warehouse To Be Processed, Assembled Or Installed on Other Goods Destined for Export
2580 349/KMK.01/1999 Finance PERMEN 1999-06-24 Amendment to the Decree of the Minister of Finance No. 291/KMK.05/1997 on bonded warehouses as already amended the latest by the Decree of the Minister of Finance No. 292/KMK.01/1998
2581 347/KMK.01/1999 Keuangan PERMEN 1999-06-24 Pembebasan bea masuk atas impor barang dan atau bahan dari gudang berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain untuk pembuatan kendaraan bermotor dengan tujuan diekspor
2582 349/KMK.01/1999 Keuangan PERMEN 1999-06-24 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 292/KMK.01/1998
2583 275/MPP/Kep/6/1999 Indutry and Trade PERMEN 1999-06-24 The automotive industry
2584 276/MPP/Kep/6/1999 Indutry and Trade PERMEN 1999-06-24 Registration of type and variant of Motor Vehicles
2585 290/MPP/Kep/6/1999 Indutry and Trade PERMEN 1999-06-24 Amendment to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/KEP/7/1997 concerning on goods subject to the trade import system as already several times amended the latest by the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 439/MPP/KEP/9/1998
2586 007/SK/DJ-ILMEA/VI/1999 Indutry and Trade PERMEN 1999-06-24 Procedural requirements for registration of types and variants of motor vehicles
2587 208/KMK.01/1999 Finance PERMEN 1999-06-15 Amendment on MOF Reg. No. 461/KMK.05/1997 Concerning Provisions of Customs Bond As Security for Payment of Import Duty, Excise, Administrative Fine and Tax on Import
2588 209/KMK.01/1999 Finance PERMEN 1999-06-15 Amendment on MOF Reg. No. 585/KMK.05/1996 Concerning Provisions of Bank Guarantee As Security for Payment of Import Duty, Excise, Administrative Fine and Tax on Import
2589 208/KMK.01/1999 Keuangan PERMEN 1999-06-15 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 461/KMK.05/1997 tentang penggunaan customs bond sebagai jaminan untuk pembayaran pengutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor
2590 209/KMK.01/1999 Keuangan PERMEN 1999-06-15 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/1996 tentang penggunaan jaminan bank untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor
2591 202/MPP/Kep/5/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-05-26 Ketentuan dan tatacara permohonan fasilitas dalam rangka pelaksanaan perjanjian "Basic agreement on the Asean Industrial Cooperation"
2592 202/MPP/Kep/5/1999 Indutry and Trade PERMEN 1999-05-26 The provisions on and procedure for applications for facilities in the framework of the implementation of the basic agreement on the ASEAN industrial cooperation
2593 UU 22 1999 UU-DPR UU 1999-05-07 Pemerintahan Daerah
2594 UU 22/1999 Legislative UU 1999-05-07 Regional Administrations
2595 PP 18/1999 Government PP 1999-02-27 The Management of The Waste of Hazardous and Toxic materials
2596 PP 18 tahun 1999 PP-Pemerintah PP 1999-02-27 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
2597 KEP-06/BC/1999 Custom and Excise PERDJ 1999-02-05 Directives for Collection of Import Duty, Excise, Administrative Fine, Interest and Taxes for Import Claim
2598 KEP-06/BC/1999 Bea dan Cukai PERDJ 1999-02-05 Petunjuk pelaksanaan penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajak dalam rangka impor
2599 KEP-04/BC/1999 Custom and Excise PERDJ 1999-01-28 Substances of Forms that are used in Collection Import Duty, Excise, Administrative Fine, and Interest in the form of Import
2600 KEP-04/BC/1999 Bea dan Cukai PERDJ 1999-01-28 Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk penagihanbea masuk, cukai, denda administrasi, dan bunga dalam rangka impor
2601 PP 8/1999 Government PP 1999-01-27 Wild Flora and Fauna Exploitation
2602 PP 7 tahun 1999 PP-Pemerintah PP 1999-01-27 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
2603 PP 8 tahun 1999 PP-Pemerintah PP 1999-01-27 Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
2604 PP 7/1999 Government PP 1999-01-27 Preserving Flora and Fauna Species
2605 29/MPP/Kep/1/1999 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1999-01-22 Ketentuan ekspor kopi
2606 22/KMK.01/1999 Finance PERMEN 1999-01-22 Amedment on MOF Reg. 234/KMK.05/1996 Concerning Provisions of Collecting of Import Duty, Excise, Administrative Fine, Interest and Tax on Import
2607 22/KMK.01/1999 Keuangan PERMEN 1999-01-22 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 234/KMK.05/1996 tentang tata cara penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor
2608 29/MPP/Kep/1/1999 Indutry and Trade PERMEN 1999-01-22 Provisions on the Export of Coffee
2609 558/MPP/Kep/12/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-12-04 Ketentuan umum di bidang ekspor
2610 558/MPP/Kep/12/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-12-04 General Rules on Export
2611 516/MPP/Kep/11/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-11-05 Ketentuan ekspor maniok (UBIKAYU)
2612 516/MPP/Kep/11/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-11-05 Provisions on the Export of Manioc (Cassava)
2613 463/KMK.04/1998 Finance PERMEN 1998-10-21 Amendment to the Decree of the Minister of Finance No.239/KMK.01/1996 realization of Government Regulation No. 42/1995 concerning the Import duty, Surcharges, Value added Tax and Sales Tax on luxury goods, and Income Tax in the framework of realization of Government projects financed by overseas grants or loans
2614 463/KMK.04/1998 Keuangan PERMEN 1998-10-21 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 1995 Tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek yang dibiayai dengan hibah atau dan pinjaman luar negeri
2615 441/MPP/Kep/9/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-09-25 Ketentuan ekspor kayu gergajian
2616 441/MPP/Kep/9/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-09-25 Provisions on the Export of Sawn timber
2617 425/MPP/Kep/9/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-09-10 Perubahan Pasal 23 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 108/MPP/KEP/5/1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi, Dan Pengawasan Mutu Produk Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan
2618 425/MPP/Kep/9/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-09-10 Amendment to Article 23 of Decree of the Minister of Industry and Trade No. 108/MPP/Kep/5/1996 on standardization, certification, accreditation and control of product quality within the Ministry of Industry and Trade
2619 410/MPP/KEP/9/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-09-03 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan barang baru yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon (Ozone depleting substances)
2620 411/MPP/Kep/9/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-09-03 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 111/MPP/KEP/1/1998 tentang perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya
2621 410/MPP/KEP/9/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-09-03 Amendment to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 110/MPP/KEP/1/1998 on the prohibition of production and trading of ozone depleting substances as well as roduction and trading of new goods using ozone depleting substances
2622 411/MPP/Kep/9/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-09-03 Amendment to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 111/MPP/Kep/1/1998 ON amendment to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/Kep/7/1997 on goods subject to the import trade system
2623 PP 72 tahun 1998 PP-Pemerintah PP 1998-06-20 Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
2624 PP 72/1998 Government PP 1998-06-20 The Safeguarding of Pharmaceutical Preparations and Medical Devices
2625 292/KMK.01/1998 Finance PERMEN 1998-05-20 Amendment to Decree of the Minister of Finance No. 291/KMK.05/1997 on bonded zones as already improved by Decree of the Minister of Finance No. 547/KMK.01/1997 Minister of Finance of the Republic of Indonesia
2626 292/KMK.01/1998 Keuangan PERMEN 1998-05-20 Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/KMK.01/1997
2627 251/KMK.05/1998 Finance PERMEN 1998-04-29 Improvement of the form of customs declaration on the import of personal effects of passengers or crew members of transportation facilities (BC 2.2.) in decree of the Minister of Finance No.101/KMK.05/1997 dated March 10, 1997
2628 251/KMK.05/1998 Keuangan PERMEN 1998-04-29 Penyempurnaan formulir pemberitahuan pabean atas impor barang penumpang atau awak sarana pengangkut (BC 2.2) dalam Keputusan Menteri Keuangan ri Nomor 101/KMK.05/1997 tanggal 10 Maret 1997
2629 160/MPP/PER/4/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-04-01 Perubahan atas keputusan menteri perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tentang ketentuan mengenai kegiatan perdagangan terbatas bagi perusahaan produksi dalam rangka penanaman modal
2630 160/MPP/PER/4/1998 Industry and Trade PERMEN 1998-04-01 Amendment to the Decree of the Minister of Trade No. 77/Kp/III/78 concerning limited trading activities for production companies in the framework of investment
2631 PP 46/1998 PP-Government PP 1998-03-31 Amendment to Government Regulation Number 2 of 1996 concerning activities of company established in the framework of foreign investment in the field of export and import as amended several times, and the latest by Government Regulation Number 16 of 1998
2632 PP 46 tahun 1998 PP-Pemerintah PP 1998-03-31 Perubahan atas Peraturaan Pemerintah Nomor 2 tahun 1996 tentang kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1998
2633 106/MPP/Kep/2/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-02-27 Tata niaga impor bahan berbahaya
2634 106/MPP/Kep/2/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-02-27 Import of hazardous substances
2635 99/MPP/Kep/2/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-02-26 Ketentuan impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1957
2636 99/MPP/Kep/2/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-02-26 Provision on the import of motorized vehicles in completely built-up condition on the basis of Government regulation No. 19/1955 and Government regulation No. 8/1957
2637 60/MPP/Kep/2/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-02-03 Perubahan pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/KEP/11/1997
2638 60/MPP/Kep/2/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-02-03 Amendment to Article 12 of the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/KEP/7/1997 on goods subject to the trade import system as already amended by the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 406/MPP/KEP/11/1997
2639 PR 22/1998 President PERPRES 1998-02-02 The import of commercial and fishing ships in new and not new condition
2640 Perpres 22 Tahun 1998 Presiden PERPRES 1998-02-02 Impor kapal niaga dan kapal ikan dalam keadaan baru dan bukan baru
2641 110/MPP/Kep/1/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-01-27 Prohibition of production and trading of ozone depleting substances (ODS) as well as production and trading of new goods using ozone depleting substances (ODS)
2642 111/MPP/KEP/1/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-01-27 Amendment to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/Kep/7/1997 on goods subject to the import trade system
2643 110/MPP/Kep/1/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-01-27 Larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serta memproduksi dan memperdagangkan barang baru yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon (Ozone depleting substances)
2644 111/MPP/KEP/1/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-01-27 Perubahan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya
2645 PP 16/1998 PP-Government PP 1998-01-21 Amendment to Government Regulation Number 2 of 1996 concerning activities of company established in the framework of foreign investment in the field of export and import as amended by Government Regulation Number 42 of 1997
2646 PP 16 tahun 1998 PP-Pemerintah PP 1998-01-21 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1996 tentang kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1997
2647 25/MPP/KEP/1/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-01-21 Amendment to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/KEP/7/1997 on goods subject to the import trade system as already amended by the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 406/MPP/KEP/11/1997
2648 25/MPP/KEP/1/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-01-21 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/KEP/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/KEP/11/1997
2649 12/MPP/KEP/1/1998 Indutry and Trade PERMEN 1998-01-16 The Implementation Of The Obligation Of Corporate Registration
2650 12/MPP/KEP/1/1998 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1998-01-16 Penyelenggaraan wajib daftar perusahaan
2651 594/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-11-18 Periodic payment for import duty and taxes in the framework of import
2652 594/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-11-18 Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara berkala
2653 547/KMK.01/1997 Finance PERMEN 1997-11-03 Improvement of the decree of the minister of finance no.291/KMK.05/1997 on Bonded Zones
2654 547/KMK.01/1997 Keuangan PERMEN 1997-11-03 Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang kawasan berikat
2655 406/MPP/Kep/11/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-11-03 Amendment of Attachment I to the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/Kep/7/1997 on goods subject to the import trade system
2656 406/MPP/Kep/11/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-11-03 Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya
2657 PP 43 tahun 1997 PP-Pemerintah PP 1997-11-01 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1996 Tentang Tempat Penimbunan Berikat
2658 PP 42/1997 PP-Government PP 1997-11-01 Amendment to Government Regulation Number 2 of 1996 concerning activities of company established in the framework of foreign investment in the field of export and import as amended by Government Regulation Number 42 of 1997
2659 PP 42 tahun 1997 PP-Pemerintah PP 1997-11-01 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1996 tentang kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1997
2660 PP 43/1997 Government PP 1997-11-01 Amendment on Government Regulation No. 33 /1996 Concerning Bonded Storage Places
2661 408/MPP/KEP/10/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-10-31 Provisions On And Procedures For Issuing Commercial Registry Certificates (TDUP) And Commercial Permits (SIUP)
2662 408/MPP/KEP/10/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-10-31 Ketentuan dan tata cara pemberian tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) dan surat izin usaha pergadangan (SIUP)
2663 361/MPP/Kep/10/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-10-08 Appointment of distributors and sub-distributors of alcoholic drinks
2664 361/MPP/Kep/10/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-10-08 Penunjukan distributor dan sub distributor minuman beralkohol
2665 KEP-81/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-10-07 Amendment of DGCE Reg. No. Kep-75/BC/1996 on the Procedures for Conducting Customs Inspection on Export Goods as already amended the latest by DGCE Reg. No. Kep-65/BC/1997
2666 KEP-81/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-10-07 Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-75/BC/1996 tanggal 25 November 1996 tentang tatacara pemeriksaan pabean atas barang ekspor sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-65/BC/1997 tanggal 1 Agustus 1997
2667 KEP-78/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-09-23 Implementing Guidance for Settlement of Goods Carried by Passenger, Crew Members, Border Crossers, Goods Sent by Express Courier and Goods Sent by Post
2668 KEP-78/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-09-23 Petunjuk pelaksanaan penyelesaian barang penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, kiriman melalui jasa titipan dan kiriman pos
2669 UU 23 1997 UU-DPR UU 1997-09-19 Pengelolaan Lingkungan Hidup
2670 UU 23/1997 Legislative UU 1997-09-19 Environmental management
2671 467/KMK.010/1997 Finance PERMEN 1997-09-11 Share ownership of securities company by foreign investors
2672 467/KMK.010/1997 Keuangan PERMEN 1997-09-11 Pemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing
2673 317/MPP/Kep/9/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-09-10 Amendment of the decree of the minister of trade No. 225/Kp/X/1995 on the exit of goods abroad beyond the general provisions in the export sector
2674 317/MPP/Kep/9/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-09-10 Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang pengeluaran barang-barang ke luar negeri di luar ketentuan umum di bidang ekspor
2675 457/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-09-08 Cash money as security for payment of Import duty, excise, administrative fine and tax on Import
2676 461/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-09-08 Provisions of Customs Bond As Security for Payment of Import Duty, Excise, Administrative Fine, and Tax on Import
2677 457/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-09-08 Penggunaan jaminan tunai untuk menjamin pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor
2678 461/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-09-08 Penggunaan Customs Bond sebagai jaminan pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor
2679 KEP-65/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-08-01 Amendment of the Director General of Customs and Excise regulation No. KEP-75/BC/1996 dated November 25, 1996 on the procedure for customs inspection of exported goods as already amended by Regulation of the Director General of Customs and Excise No. KEP-44/BC/1997 dated May 1, 1997
2680 KEP-65/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-08-01 Pempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-75/BC/1996 tanggal 25 november 1996 tentang tatacara pemeriksaan pabean atas barang ekspor sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-44/BC/1997 tanggal 1 Mei 1997
2681 380/KMK.01/1997 Finance PERMEN 1997-07-30 Criteria and procedure for application facility in connection with Implementation of "basic agreement on the ASEAN Industrial cooperation"
2682 380/KMK.01/1997 Keuangan PERMEN 1997-07-30 Keringanan bea masuk atas importasi barang dalam rangka pelaksanaan perjanjian Basic agreement on the asean industrial cooperation
2683 KEP-63/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-07-25 Procedure and the administration of the import and export of goods to and from Bonded Zones
2684 KEP-63/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-07-25 Tatacara pendirian dan tatalaksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat
2685 1122.K/92/M.PE/1997 Energy and Mineral Resources PERMEN 1997-07-18 Procedures and Settlement of Import of Goods which Use for Operation Mining, Oil and Gas and The exploitation of Geothermal resources
2686 321/KMK.01/1997 Finance PERMEN 1997-07-18 Procedures and Settlement of Import of Goods which Use for Operation Mining, Oil and Gas and The exploitation of Geothermal Resources
2687 1122.K/92/M.PE/1997 Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) PERMEN 1997-07-18 Tatacara dan penyelesaian impor barang yang dipergunakan untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumberdaya panasbumi
2688 321/KMK.01/1997 Keuangan PERMEN 1997-07-18 Tatacara Dan Penyelesaian Impor Barang Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Serta Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
2689 251/MPP/Kep/7/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-07-18 Procedures and Settlement of Import of Goods which Use for Operation Mining, Oil and Gas and The exploitation of Geothermal Resources
2690 251/MPP/Kep/7/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-07-18 Tatacara dan penyelesaian impor barang yang dipergunakan untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi dan pengusahaan sumberdaya panasbumi
2691 298/KMK.01/1997 Finance PERMEN 1997-07-04 Provision on the transfer of capital goods for companies set up in foreign investment (PMA)/domestic investment (PMDN) scheme and non-pma/pmdn companies
2692 298/KMK.01/1997 Keuangan PERMEN 1997-07-04 Ketentuan Pemindah Tanganan Barang Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN dan Perusahaan Non PMA/PMDN
2693 228/MPP/Kep/7/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-07-04 General Rules on Export
2694 229/MPP/Kep/7/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-07-04 General Regulation on Import
2695 231/MPP/Kep/7/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-07-04 Procedure for import of the waste products
2696 228/MPP/Kep/7/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-07-04 Ketentuan umum di bidang Ekspor
2697 229/MPP/Kep/7/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-07-04 Ketentuan umum di bidang Impor
2698 231/MPP/Kep/7/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-07-04 Prosedur impor limbah
2699 291/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-06-29 Bonded Zones (Procedures and Administrations of Import and Export Goods To and From Bonded Zone)
2700 291/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-06-29 Kawasan Berikat
2701 230/MPP/Kep/7/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-06-04 Regulated commodity to the import trade system
2702 230/MPP/Kep/7/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-06-04 Barang yang diatur tata niaga impornya
2703 UU 20 1997 UU-DPR UU 1997-05-23 Penerimaan Negara Bukan Pajak
2704 UU 20/1997 Legislative UU 1997-05-23 Non Tax State's Revenue
2705 610/Kpts/TP.630/6/97 Agriculture PERMEN 1997-05-02 Circulation of Citrus Seed
2706 610/Kpts/TP.630/6/97 Pertanian PERMEN 1997-05-02 Peredaran benih jeruk
2707 KEP-44/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-05-01 Amendment of DGCE Reg. No. Kep-75/BC/1996 on the Procedures for Customs Inspection of Exported Goods
2708 KEP-44/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-05-01 Penyempurnaan keputusan direktur jenderal bea dan cukai Nomor KEP-75/BC/1996 Tanggal 25 Nopember 1996 tentang tatacara pemeriksaan pabean atas barang ekspor
2709 113/MPP/Kep/4/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-04-22 Free restriction of Import Goods for establishment/development Riau province
2710 113/MPP/Kep/4/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-04-22 Pembebasan tata niaga impor atas pemasukan barang dalam pembangunan/pengembangan propinsi riau
2711 KEP-37/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-04-08 Examination of Goods, Building Or Other Places and Letter or Document Related with Goods
2712 KEP-37/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-04-08 Pemeriksaan barang, bangunan atau tempat lain dan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang
2713 KEP-32/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-04-01 Implementing manual of verification of goods import declaration in the regional office of Directorate General of the Customs and Excise
2714 KEP-33/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-04-01 Auditing standard in the areas of customs and excise affairs
2715 KEP-32/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-04-01 Petunjuk pelaksanaan verifikasi pemberitahuan impor barang pada kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai
2716 KEP-33/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-04-01 Standar auditing di bidang kepabeanan dan cukai
2717 132/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption Or Relief of Import Duty and Excise for Import of Goods Which Are Naturally Damaged, Decreased In Quality, Destroyed, Or Decreased In Volume Or Weight
2718 133/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption Or Relief of Import Duty and Excise for Import of Goods Re-Imported In The Same State
2719 134/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption Or Relief of Import Duty for Import of Marine Products Caught By Licensing Hauling Vessels
2720 135/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption or relief of import duty for import of seeds and breeding animals for the establishment and development of agricultural, husbandry or fishery industries
2721 136/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption Or Relief of Import Duty and Excise for Import of Equipment and Substances Used To Prevent Environmental Pollution
2722 137/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption of Import Duty for Import of Removal Goods
2723 138/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption of Import Duty for Import of Coffins or Other Containers Containing Corpses Or Ashes of Corpses
2724 139/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption of Import Duty Import of Weapons, Ammunitions, and Military Equipment and Goods and Materials Used To Produced Other Goods Including Spare Parts for The State Defense and Security
2725 140/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption of Import Duty and Excise for Import of Sample Goods
2726 141/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption of Import Duty and Excise for Import of Goods for Museum, Zoos, and Other Similar Public Places
2727 142/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption of Import Duty and Excise for Import of Goods for The Blinds and Other Disables
2728 143/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption of Import Duty and Excise for Import of Goods for Research and Scientific Purpose
2729 144/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption of Import Duty and Excise for Import of Goods Donated for Public Worship, Charity, Social and Cultural Purpose
2730 145/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-31 Exemption Or Relief of Import Duty and Excise for Import of Human Therapeutic Substances, Bloods Grouping and Tissue Typing Reagents
2731 132/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Yang Mengalami Kerusakan, Penurunan Mutu, Kemusnahan, Atau Penyusutan Volume Atau Berat
2732 133/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor
2733 134/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut Yang Ditangkap Dengan Sarana Penangkap Yang Telah Mendapat Izin
2734 135/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan atau keringanan bea masuk impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan
2735 136/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
2736 137/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Pindahan
2737 138/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan bea masuk atas impor peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah
2738 139/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan bea masuk atas impor persenjataan, amunisi, termasuk suku cadang dan perlengkapan militer serta barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara
2739 140/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Contoh
2740 141/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Museum, Kebun Binatang, Dan Tempat Lain Semacam itu Yang Terbuka Untuk Umum
2741 142/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Khusus Kaum Tunanetra Dan Penyandang Cacat Lainnya
2742 143/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
2743 144/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan
2744 145/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-31 Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Bahan Terapi Manusia, Pengelompokan darah, Dan Bahan Penjenisan Jaringan
2745 KEP-22/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-03-20 Procedures of implementation of Tariff Determination for Imported Goods before Submission of Customs Declaration (PIB)
2746 KEP-22/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-03-20 Tata cara pelaksanaan penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean
2747 KEP-21/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-03-20 Approval of Customs value declaration before submission of Customs Import Declaration (PIB)
2748 KEP-21/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-03-20 Persetujuan pemberitahuan nilai pabean sebelum pengajuan PIB
2749 PP 15 tahun 1977 PP-Pemerintah PP 1997-03-16 Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan
2750 PP 15/1977 Government PP 1997-03-16 Exclusion, Prevention, Eradication and Treatment of Animal Diseases
2751 101/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-10 Customs Declaration
2752 102/KMK.05/1997 Finance PERMEN 1997-03-10 List of Codes for the completion of Customs Declaration
2753 101/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-10 Pemberitahuan Pabean
2754 102/KMK.05/1997 Keuangan PERMEN 1997-03-10 Daftar Kode Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean
2755 KEP-14/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-02-21 Forms and Procedure of Completion of Customs Value Declaration
2756 KEP-14/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-02-21 Bentuk dan tatacara pengisian deklarasi nilai pabean
2757 PR 3/1997 President PERPRES 1997-01-31 The supervision and control over alcoholic drinks
2758 Perpres 3 Tahun 1997 Presiden PERPRES 1997-01-31 Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
2759 29/MPP/Kep/1/1997 Indutry and Trade PERMEN 1997-01-30 Criteria and procedure for application facility in connection with Implementation of basic agreement on the ASEAN Industrial cooperation
2760 29/MPP/Kep/1/1997 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1997-01-30 Ketentuan dan tatacara permohonan fasilitas dalam rangka pelaksanaan perjanjian "Basic agreement of the asean industrial cooperation"
2761 KEP-02/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-01-13 Model and content of document on payment of import duty, excise, administrative fines and interest made through the Customs and Excise treasurer
2762 KEP-03/BC/1997 Custom and Excise PERDJ 1997-01-13 The Model and Contents of the Receipt of Guarantee of Import Duty, Excise, Administrative Fine and Taxes Within the Framework of Imports
2763 KEP-02/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-01-13 Bentuk dan isi bukti pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, dan bunga yang dibayar melalui bendaharawan penerima bea dan cukai
2764 KEP-03/BC/1997 Bea dan Cukai PERDJ 1997-01-13 Bentuk dan isi bukti penerimaan jaminan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor
2765 20/KMK.01/1997 Finance PERMEN 1997-01-10 The appointment of Surveyor to conduct Export Goods inspection
2766 20/KMK.01/1997 Keuangan PERMEN 1997-01-10 Penunjukan Surveyor Untuk Melakukan Pemeriksaan Barang Ekspor
2767 690/KMK.05/1996 Finance PERMEN 1996-12-18 Customs value for import duty calculation
2768 690/KMK.05/1996 Keuangan PERMEN 1996-12-18 Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk
2769 KEP-75/BC/1996 Custom and Excise PERDJ 1996-11-25 Procedures for Customs Inspection of Exported Goods
2770 KEP-75/BC/1996 Bea dan Cukai PERDJ 1996-11-25 Tatacara pemeriksaan pabean atas barang ekspor
2771 UU 7/1996 Legislative UU 1996-11-04 Food
2772 UU 7 1996 UU-DPR UU 1996-11-04 Pangan
2773 584/KMK.05/1996 Finance PERMEN 1996-09-23 The method of rounding amount of import duty, administrative fine, interest and tax within the framework of imports
2774 585/KMK.05/1996 Finance PERMEN 1996-09-23 The use of bank guarantees as security for the payment of import duty, excise, administrative fines and tax on import of goods
2775 584/KMK.05/1996 Keuangan PERMEN 1996-09-23 Tata cara pembulatan jumlah bea masuk, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor
2776 585/KMK.05/1996 Keuangan PERMEN 1996-09-23 Penggunaan Jaminan Bank Untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor
2777 489/KMK.05/1996 Finance PERMEN 1996-07-31 Implementation of Audit in Customs afffairs
2778 489/KMK.05/1996 Keuangan PERMEN 1996-07-31 Pelaksanaan Audit di Bidang Kepabeanan
2779 486/KMK.017/1996 Finance PERMEN 1996-07-30 Security Company
2780 486/KMK.017/1996 Keuangan PERMEN 1996-07-30 Perusahaan Penjaminan
2781 470/SJ/SK/VII/1996 Indutry and Trade PERDJ 1996-07-10 Procedures of Quality Control for Certain Export Product
2782 470/SJ/SK/VII/1996 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERDJ 1996-07-10 Ketentuan dan tata cara pengawasan mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu
2783 490/KMK.05/1996 Finance PERMEN 1996-06-30 The Procedure For Importing Goods Carried By Passengers, Crew Members And Border Crossers, Goods Sent By Post And Goods Sent By Forwarding Agents
2784 491/KMK.05/1996 Finance PERMEN 1996-06-30 The Basis For Calculation Of Import On Imported Goods
2785 490/KMK.05/1996 Keuangan PERMEN 1996-06-30 Tatalaksana Pabean Dibidang impor Atas Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Perusahaan Jasa Titipan
2786 491/KMK.05/1996 Keuangan PERMEN 1996-06-30 Dasar Penghitungan Bea Masuk Atas Barang Impor
2787 164/MPP/Kep/6/1996 Indutry and Trade PERMEN 1996-06-21 Procedures of Quality Control for Certain Export Product
2788 164/MPP/Kep/6/1996 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1996-06-21 Pengawasan mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu
2789 666/KMK.017/1996 Finance PERMEN 1996-06-06 The rates and procedure for settlement and remittance of export tax
2790 666/KMK.017/1996 Keuangan PERMEN 1996-06-06 Penetapan Besarnya Tarip Dan Tatacara Pembayaran Serta Penyetoran Pajak Ekspor
2791 KEP-41/BC/1996 Custom and Excise PERDJ 1996-06-06 Special Services in the Customs Sector for Certain Exporter Companies
2792 KEP-41/BC/1996 Bea dan Cukai PERDJ 1996-06-06 Pelayanan khusus di bidang kepabeanan bagi perusahaan eksportir tertentu
2793 M.01-12.01-101996 Justice PERMEN 1996-06-05 The entry/operation and re-export of motorized vehicles which are used by internal tourist to/in and from the territory of the Republic of Indonesia
2794 M.01-12.01-101996 Kehakiman PERMEN 1996-06-05 Pemasukan/pengoperasian dan pengeluaran kendaraan bermotor yang dipergunakan wisatawan mancanegara ke/di dan dari wilayah Republik Indonesia
2795 391/KMK/05/1996 Finance PERMEN 1996-06-05 The entry/operation and re-export of motorized vehicles which used by internal tourist to/in and from the territory of the Republic of Indonesian
2796 391/KMK/05/1996 Keuangan PERMEN 1996-06-05 Pemasukan/Pengoperasian dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Yang Dipergunakan Wisatawan Manca Negara Ke/Di dan dari Wilayah Republik Indonesia
2797 POL.KEP/03/VI/1996 Police PERMEN 1996-06-05 Import and Re-export Tourist's Vehicles Into and Out Indonesian Territory
2798 POL.KEP/03/VI/1996 Polisi PERMEN 1996-06-05 Pemasukan/pengoperasian dan pengeluaran kendaraan bermotor yang dipergunakan wisatawan mancanegara ke/di dan dari wilayah Republik Indonesia
2799 KM.37/1996 Transportation PERMEN 1996-06-05 Import and Re-export Tourist's Vehicles Into and Out Indonesian Territory
2800 93/MPP/Kep/VI/1996 Indutry and Trade PERMEN 1996-06-05 Import and Re-export Tourist's Vehicles Into and Out Indonesian Territory
2801 KM.37/1996 Perhubungan PERMEN 1996-06-05 Pemasukan/pengoperasian dan pengeluaran kendaraan bermotor yang dipergunakan wisatawan mancanegara ke/di dan dari wilayah Republik Indonesia
2802 93/MPP/Kep/VI/1996 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1996-06-05 Pemasukan/pengoperasian dan pengeluaran kendaraan bermotor yang dipergunakan wisatawan mancanegara ke/di dan dari wilayah Republik Indonesia
2803 1/MK.01/1996 Finance PERMEN 1996-06-04 Special Service for Certain Exporter
2804 377/KMK.01/1996 Finance PERMEN 1996-06-04 Special Service for Certain Exporters
2805 1/MK.01/1996 Keuangan PERMEN 1996-06-04 Pelayanan Khusus Untuk Perusahaan Ekspotir Tertentu
2806 PP 34/1996 PP-Government PP 1996-06-04 Antidumping duties and countervailing duties
2807 377/KMK.01/1996 Keuangan PERMEN 1996-06-04 Pelayanan khusus bagi perusahaan eksportir tertentu
2808 PP 34 Tahun 1996 PP-Pemerintah PP 1996-06-04 Bea masuk antldumping dan bea masuk imbalan
2809 29/4/KEP/GBI Bank Indonesia PERMEN 1996-06-04 Special Services for Certain Exporter Company
2810 29/4/KEP/GBI Bank Indonesia PERMEN 1996-06-04 Pelayanan khusus bagi perusahaan eksportir tertentu
2811 128/MPP/Kep/6/1996 Indutry and Trade PERMEN 1996-06-04 Special Services for Certain Exporter Company
2812 128/MPP/Kep/6/1996 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1996-06-04 Pelayanan khusus bagi perusahaan eksportir tertentu
2813 108/MPP/Kep/5/1996 Indutry and Trade PERMEN 1996-05-22 Standardization, Accreditation of Certificate and Controlling of Product Quality in Area of Department of Industry and Trade
2814 108/MPP/Kep/5/1996 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1996-05-22 Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan pengawasan mutu produk di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2815 472/MENKES/PER/V/1996 Health PERMEN 1996-05-09 Dangerous Goods
2816 472/MENKES/PER/V/1996 Kesehatan PERMEN 1996-05-09 Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
2817 PP 33 tahun 1996 PP-Pemerintah PP 1996-04-04 Tempat Penimbunan Berikat
2818 PP 33/1996 Government PP 1996-04-04 Bonded Storage
2819 236/KMK.05/1996 Finance PERMEN 1996-04-01 Customs record books
2820 234/KMK.05/1996 Finance PERMEN 1996-04-01 The procedure for the collection of receivables in the form of import duties, excise, administrative fines, interess and taxes in the context of import
2821 239/KMK.01/1996 Finance PERMEN 1996-04-01 Implementation of government regulation No.42/1995 on import duty, import surcharges, value added tax and sales tax on luxury goods as well as income tax within the framework of implementing government projects financed with foreign grants or loans
2822 236/KMK.05/1996 Keuangan PERMEN 1996-04-01 Buku catatan pabean
2823 234/KMK.05/1996 Keuangan PERMEN 1996-04-01 Tatacara penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor
2824 239/KMK.01/1996 Keuangan PERMEN 1996-04-01 Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea masuk dan Bea Masuk tambahan, PPN dan PPn BM, dan PPh dalam Rangka Projek Pemerintah Yang Dibiayai dengan Hibah atau dana pinjaman luar negeri
2825 PP 2/1996 PP-Government PP 1996-01-25 Activities of company established in the framework of foreign investment in the field of export and import
2826 PP 2 tahun 1996 PP-Pemerintah PP 1996-01-25 Kegiatan perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor
2827 10/MPP/SK/1/1996 Indutry and Trade PERMEN 1996-01-25 General Rules on Export
2828 14/MPP/SK/I/1996 Indutry and Trade PERMEN 1996-01-25 Regulated Commodity to import
2829 10/MPP/SK/1/1996 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1996-01-25 Ketentuan umum di bidang ekspor
2830 14/MPP/SK/I/1996 Industri & perdagangan -Perindustrian dan Perdagan PERMEN 1996-01-25 Barang yang diatur tata niaga importnya
2831 UU 10 1995 UU-DPR UU 1995-12-30 Kepabeanan
2832 UU 10/1995 Legislative UU 1995-12-30 Customs Law
2833 PP 42 tahun 1995 PP-Pemerintah PP 1995-11-30 Bea masuk, Bea masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan (PPn) atas Barang Mewah (BM) dan Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah
2834 PP 42/1995 Government PP 1995-11-30 Exemption of Import Duty and Surcharge, Value Added Tax and Luxury Tax Not Collected, and Income Tax Cover By Government, for Import of Goods for Government Project Funded By Grant
2835 225/Kp/X/1995 Trade PERMEN 1995-10-11 The exit of goods abroad not subject to general provisions in the export sector
2836 225/Kp/X/1995 Perdagangan PERMEN 1995-10-11 Pengeluaran barang-barang keluar negeri diluar ketentuan umum di bidang ekspor
2837 155/KP/VII/1995 Trade PERMEN 1995-07-18 Regulated Commodity for Import
2838 155/KP/VII/1995 Perdagangan PERMEN 1995-07-18 Barang yang diatur tata niaga impornya
2839 94/KP/V/1995 Trade PERMEN 1995-05-24 Prohibited Export Napoleon Wrasse Fish (Cheilinus Undulasus)
2840 94/KP/V/1995 Perdagangan PERMEN 1995-05-24 Larangan Ekspor Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)
2841 PP 13 tahun 1995 PP-Pemerintah PP 1995-05-23 Izin Usaha Industri
2842 89/KP/V/1995 Trade PERMEN 1995-05-23 Regulated Commodity for Import
2843 89/KP/V/1995 Perdagangan PERMEN 1995-05-23 Barang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya
2844 PP 13/1995 Government PP 1995-05-23 Industrial Licenses
2845 HK.00.06.4.02894 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 1994-11-23 Requirements on Microba Contaminant in Cosmetics
2846 HK.00.06.4.02894 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 1994-11-23 Persyaratan cemaran Mikroba pada Kosmetika
2847 UU 7 1994 UU-DPR UU 1994-11-02 Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
2848 UU 7/1994 Legislative UU 1994-11-02 Ratification of Agreement Establishing The WTO
2849 98/MENKES/SK/II/1994 Health PERMEN 1994-02-09 Stipulation of Text of Indonesian Cosmetic Codes 2nd Edition Volume I As Conditions for Quality of Cosmetics Material Which Applicable in Indonesia
2850 98/MENKES/SK/II/1994 Kesehatan PERMEN 1994-02-09 Pengesahan Naskah Kodeks Kosmetika Indonesia Edisi II Volume I Sebagai Persyaratan Mutu Bahan Kosmetik Yang Berlaku Di Indonesia
2851 5/KMK.01/1993 Finance PERMEN 1993-01-05 The appointment of banks as perception banks in the framework of managing the paying in of dtate revenue
2852 5/KMK.01/1993 Keuangan PERMEN 1993-01-05 Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
2853 745/KPTS/TN.240/12/1992 Agriculture PERMEN 1992-12-30 Requirements for and Supervision of The Importation of Meat from Abroad
2854 745/KPTS/TN.240/12/1992 Pertanian PERMEN 1992-12-30 Persyaratan dan pengawasan pemasukan daging dari luar negeri
2855 PP 78/1992 Government PP 1992-12-24 Veterinary medicines
2856 PP 78 tahun 1992 PP-Pemerintah PP 1992-12-24 Obat hewan
2857 UU 23 1992 UU-DPR UU 1992-09-27 Kesehatan
2858 UU 23/1992 Legislative UU 1992-09-27 Health
2859 UU 16 1992 UU-DPR UU 1992-06-08 Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
2860 UU 16/1992 Legislative UU 1992-06-08 Animal, Fish and Plant Quarantine
2861 258/MENKES/PER/III/1992 Health PERMEN 1992-03-30 Hygienic requirement in pesticide management
2862 258/MENKES/PER/III/1992 Kesehatan PERMEN 1992-03-30 Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida
2863 786/KPTS-II/1991 Forestry PERMEN 1991-10-26 Procedures for The Importation Into and Exportation from The Territory of The Republic of Indonesia of Plants Propagating Materials of Forest Plant
2864 786/KPTS-II/1991 Kehutanan PERMEN 1991-10-26 Tata Laksana Impor Ke dalam dan Ekspor Dari Wilayah Republik Indonesia Atas Bibit Tanaman dari Tanaman Hutan
2865 02592/B/SK/VIII/91 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 1991-08-14 The Use of Foods Additives
2866 02592/B/SK/VIII/91 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 1991-08-14 Penggunaan Bahan Tambahan Makanan
2867 01415/B/SK/IV/91 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 1991-04-01 Special Sign for Food Colouring Agents
2868 01415/B/SK/IV/91 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 1991-04-01 Tanda khusus pewarna Makanan
2869 140/MENKES/PER/III/1991 Health PERMEN 1991-03-04 Obligation to register health equipment, cosmetics and household health supplies
2870 140/MENKES/PER/III/1991 Kesehatan PERMEN 1991-03-04 Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetik Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
2871 02987/B/SK/XII/90 BPOM - National Agency of Drug and Food Control PERDJ 1990-12-12 Registration of Specified Foods Additives
2872 02987/B/SK/XII/90 BPOM -Badan Pengawasan Obat dan Makanan PERDJ 1990-12-12 Pendaftaran bahan tambahan makanan tertentu
2873 UU 5 1990 UU-DPR UU 1990-08-10 Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
2874 UU 5/1990 Legislative UU 1990-08-10 Conservation of the Living Natural Resources and its Ecosystem
2875 246/MENKES/PER/V/1990 Health PERMEN 1990-05-28 Industrial Business License and Registration of Traditional Drug
2876 246/MENKES/PER/V/1990 Kesehatan PERMEN 1990-05-28 Izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional
2877 00386/C/SK/II/90 Health PERMEN 1990-02-14 Amendment of Attachment of MOH Reg. No. 239/MenKes/Per/V/85 Concerning The certain pigment that was stated as the hazardous material
2878 00386/C/SK/II/90 Kesehatan PERMEN 1990-02-14 Perubahan Lampiran Keputusan Menperindag No. 239/MenKes/Per/V/85 Tentang Zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya
2879 57/KPTS-II/1990 Forestry PERMEN 1990-02-03 Plant Propagating Material of Forest Plant
2880 57/KPTS-II/1990 Kehutanan PERMEN 1990-02-03 Bibit Tanaman Dari Tanaman Hutan
2881 38/KPTS/HK.310/1/1990 Agriculture PERMEN 1990-01-18 Plant Quarantine Requirements and Actions In Relation To The Importation Into The Territory of The Republic of Indonesia of Plants and Plant Propagating Materials
2882 38/KPTS/HK.310/1/1990 Pertanian PERMEN 1990-01-18 Syarat-syarat dan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan tanaman dan bibit tanaman ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
2883 861/KPTS/LB.720/12/1989 Agriculture PERMEN 1989-12-19 The Prevention of The Introduction Into The Territory of The Republic of Indonesia of South American Leaf Blight of Hevea
2884 861/KPTS/LB.720/12/1989 Pertanian PERMEN 1989-12-19 Pencegahan masuknya penyakit hawar daun hevea amerika selatan kedalam wilayah negara Republik Indonesia
2885 360/KPTS/KB.320/6/1989 Agriculture PERMEN 1989-06-06 Exportation from The Territory of The Republic of Indonesia of Plants Or Plant Propagating Material of Coconut (Cocos Nucifera Linn)
2886 360/KPTS/KB.320/6/1989 Pertanian PERMEN 1989-06-06 Pengeluaran tanaman atau bibit tanaman kelapa (CocosnuciferaLinn) dari wilayah Republik Indonesia
2887 382/MENKES/PER/VI/1989 Health PERMEN 1989-06-01 Foods Registration
2888 382/MENKES/PER/VI/1989 Kesehatan PERMEN 1989-06-01 Pendaftaran Makanan
2889 722/MENKES/PER/IX/88 Health PERMEN 1988-09-20 Foods Supplement
2890 722/MENKES/PER/IX/88 Kesehatan PERMEN 1988-09-20 Bahan Tambahan Makanan
2891 422/KPTS/LB.720/6/1988 Agriculture PERMEN 1988-06-25 Regulation of Animal Quarantine
2892 422/KPTS/LB.720/6/1988 Pertanian PERMEN 1988-06-25 Peraturan karantina hewan
2893 141/KPTS/TP.120/3/1987 Agriculture PERMEN 1987-05-11 The Exportation from The Territory of The Republic of Indonesia of Orchid Plants (Orchidaceae)
2894 141/KPTS/TP.120/3/1987 Pertanian PERMEN 1987-05-11 Pengeluaran tanaman anggrek (Orchidaceace) dari wilayah negara Republik Indonesia
2895 559/KPTS/KB.630/8/1985 Agriculture PERMEN 1985-08-07 Plant Quarantine Requirements for The Importation of Plant Propagating Materials of Coconut, Oil Palm, Cocoa, Rubber, Coffee, Tea, Sugarcane, and Tobacco
2896 559/KPTS/KB.630/8/1985 Pertanian PERMEN 1985-08-07 Syarat-syarat karantina tumbuhan untuk pemasukan bibit kepala, kepala sawit, coklat, karet, kopi the, tebu dan tembakau dari luar negeri
2897 239/MenKes/Per/V/85 Health PERMEN 1985-05-01 The certain pigment that was stated as the hazardous material
2898 239/MenKes/Per/V/85 Kesehatan PERMEN 1985-05-01 Zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya
2899 PP 24 tahun 1985 PP-Pemerintah PP 1985-04-11 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa
2900 PP 24/1985 Government PP 1985-04-11 Amendment of Government Regulation No. 1/1982 concerning the realization of Exports, Imports and the Flow of Foreign Exchange
2901 180/Men.Kes/Per/IV/85 Health PERMEN 1985-04-10 Expired Foods
2902 180/Men.Kes/Per/IV/85 Kesehatan PERMEN 1985-04-10 Makanan Daluwarsa
2903 796/KPTS/TP.830/10/1984 Agriculture PERMEN 1984-10-15 The Importation Into The Territory of The Republic of Indonesia of Plants Used As Packing
2904 797/KPTS/TP.830/10/1984 Agriculture PERMEN 1984-10-15 The Importation Into The Territory of The Republic of Indonesia of Plants Growing Media
2905 796/KPTS/TP.830/10/1984 Pertanian PERMEN 1984-10-15 Pemasukan tanaman yang dipergunakan sebagai pembungkus ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
2906 797/KPTS/TP.830/10/1984 Pertanian PERMEN 1984-10-15 Pemasukan media pertumbuhan tanaman ke dalam wilayah negara Republik Indonesia
2907 UU 5 1984 UU-DPR UU 1984-06-29 Perindustrian
2908 UU 5/1984 Legislative UU 1984-06-29 Industrial Affairs
2909 HK.310/21/KPTS/1/1984 Agriculture PERMEN 1984-01-10 Requirements for The Importation Into The Territory of The Republic of Indonesia of Plants Propagating Materials
2910 HK.310/21/KPTS/1/1984 Pertanian PERMEN 1984-01-10 Syarat-syarat dan izin pemasukan benih/bibit tanaman ke dalam wilayah Republik Indonesia
2911 PP 22/1983 PP-Government PP 1983-06-13 Veterinary public health
2912 PP 22 tahun 1983 PP-Pemerintah PP 1983-06-13 Kesehatan masyarakat veteriner
2913 750/KPTS/UM/10/1982 Agriculture PERMEN 1982-10-12 Requirements for The Importation of Livestock for Breeding from Abroad
2914 752/KPTS/UM/10/1982 Agriculture PERMEN 1982-10-12 Technical Requirements for Dairy Cattle for Breeding Imported from Abroad
2915 753/KPTS/UM/10/1982 Agriculture PERMEN 1982-10-12 Health of Dairy Cattle for Breeding To Be Imported from Australia and New Zealand Into Indonesia
2916 750/KPTS/UM/10/1982 Pertanian PERMEN 1982-10-12 Syarat-syarat pemasukan bibit ternak dari luar negeri
2917 752/KPTS/UM/10/1982 Pertanian PERMEN 1982-10-12 Syarat-syarat teknis bibit sapi perah yang dimasukkan dari luar negeri
2918 753/KPTS/UM/10/1982 Pertanian PERMEN 1982-10-12 Kesehatan bibit sapi perah yang akan dimasukkan dari Australia dan selandia baru ke Indonesia
2919 UU 3 1982 UU-DPR UU 1982-02-01 Wajib Daftar Perusahaan
2920 UU 3/1982 Legislative UU 1982-02-01 Company Compulsary Registration
2921 PP 1 tahun 1982 PP-Pemerintah PP 1982-01-16 Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa
2922 PP 1/1982 Government PP 1982-01-16 The Realization of Exports, Imports and the flow of Foreign Exchange
2923 491/KPTS/UM/7/1980 Agriculture PERMEN 1980-07-07 Procedures for the Application for Permit to Import Plant Propagating Materials Into The Territory of The Republic of Indonesia
2924 491/KPTS/UM/7/1980 Pertanian PERMEN 1980-07-07 Prosedur permohohan izin pemasukan bibit tanaman ke wilayah Republik Indonesia
2925 77/KP/III/78 Perdagangan PERMEN 1978-03-09 Ketentuan mengenai kegiatan perdagangan terbatas bagi perusahaan produksi dalam rangka penanaman modal
2926 77/KP/III/78 Trade PERMEN 1978-03-09 Provision on limited trading activities for production companies in the framework of investment
2927 PR 43/1978 President PERPRES 1978-01-01 Ratify on Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Flora and Fauna
2928 Perpres 43 Tahun 1978 Presiden PERPRES 1978-01-01 Pengesahan Convention on International Perdagangan in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora
2929 301A/KP/X/77 Perdagangan PERMEN 1977-10-26 Pelimpahan wewenang pemberian izin usaha penanaman modal dalam bidang perdagangan dan izin-izin dagang terbatas dalam rangka penanaman modal kepada ketua badan koordinasi penanaman modal menteri perdagangan republik Indonesia
2930 301A/KP/X/77 Trade PERMEN 1977-10-26 Transfer of right for issuing the investment business license in the field of trading and the limited trading licenses in the framework of capital investment to the head of the investment coordinating board minister of trade of republic of Indonesia,
2931 PP 7 tahun 1973 PP-Pemerintah PP 1973-05-17 Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida
2932 PP 7/1973 Government PP 1973-05-17 Health
2933 KePres 260/1967 President PERPRES 1967-12-28 Affirmation of duties and responsibility of the Minister of Trade in the foreign trade affairs
2934 KePres 260 tahun 1967 Presiden PERPRES 1967-12-28 Penegasan tugas dan tanggung djawab Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri
2935 UU 6/1967 Legislative UU 1967-07-08 Basic provisions on the husbandry and animal health
2936 UU 6 tahun 1967 UU-DPR UU 1967-07-08 Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan
2937 PP 8/1962 PP-Government PP 1962-08-03 Trading of goods under surveillance
2938 PP 8 tahun 1962 PP-Pemerintah PP 1962-08-03 Perdagangan barang-barang dalam pengawasan
2939 366/HAD/LV Agriculture PERMEN 1948-05-01 New Rules regarding Inspection of Living Plant Materials, Fresh Fruits and Products of Plant Origin Intended for Export
2940 366/HAD/LV Pertanian PERMEN 1948-05-01 Peraturan baru tentang pemeriksaan bahan tumbuhan hidup, buah-buahan segar dan produk tumbuhan yang akan diekspor
2941 UU Ordonantie 1934 UU-DPR UU 1938-02-02 Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 (bro 34) No. 1934 Penyaluran perusahaan-perusahaan
2942 UU Ordonantie 1934 Legislative UU 1938-02-02 Law on Distribution of Companies

Go to Top